jurnalistik.co.id – DPR RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada hari ini, Selasa (29/9/2026), dengan agenda pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Rapat tersebut direncanakan berlangsung pukul 10.00 dan akan dihadiri Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Sebelum jadwal paripurna dimulai, rapat pada sesi sebelumnya sempat ditunda karena belum terpenuhinya kuorum, dengan catatan 86 anggota hadir pada saat itu.
Rangkaian pembahasan sebelum pengesahan
Pelaksanaan rapat paripurna hari ini dilakukan setelah pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati asumsi makro dan postur RAPBN 2027 pada Kamis (24/9/2026).
Kesepakatan di tingkat Banggar tersebut menjadi dasar bagi materi yang kemudian dibawa ke sidang paripurna untuk proses pengesahan.
Dengan agenda pengesahan yang dijadwalkan hari ini, DPR akan melanjutkan rangkaian pembahasan yang sebelumnya telah melewati tahap penyepakatan angka-angka kunci.
Target defisit APBN 2027
Dalam dokumen pembahasan, defisit APBN 2027 ditargetkan tetap berada pada kisaran Rp671,2 triliun.
Target tersebut disebut setara dengan 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka defisit tersebut menjadi parameter yang melekat pada postur RAPBN 2027 dan dipakai sebagai rujukan ketika DPR dan pemerintah menyelaraskan komponen anggaran.
Belanja pemerintah pusat: kenaikan total Rp9,1 triliun
Selain target defisit, rincian postur juga memuat perubahan pada belanja pemerintah pusat.
Secara total, belanja pemerintah pusat dinyatakan naik sebesar Rp9,1 triliun.
Menurut rincian yang disampaikan, kenaikan tersebut berasal dari kenaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) sekitar Rp52 triliun.
Berita Terkait
Di bagian K/L, usulan awal belanja disebut berada pada angka Rp1.504,7 triliun, kemudian disepakati menjadi Rp1.556,8 triliun.
Perubahan pada komponen K/L tersebut berhubungan langsung dengan penetapan jumlah alokasi yang masuk dalam postur belanja pemerintah pusat tahun 2027.
Belanja non-K/L: turun dari Rp1.857,4 triliun menjadi Rp1.814,3 triliun
Dalam rincian yang sama, belanja non-K/L justru dicatat mengalami penurunan.
Belanja non-K/L disebut turun dari semula ditetapkan Rp1.857,4 triliun menjadi Rp1.814,3 triliun.
Perubahan arah pada belanja non-K/L itu melengkapi pergeseran yang terjadi pada komponen K/L, sehingga total belanja pemerintah pusat tetap dihitung dari kombinasi keduanya.
Dengan demikian, arah perubahan yang berlawanan pada dua komponen belanja tersebut ikut membentuk pola postur belanja yang dibawa menuju tahap pengesahan.
Makna angka-angka dalam postur RAPBN 2027
Angka defisit Rp671,2 triliun dengan rasio 2,4% terhadap PDB serta kenaikan belanja pemerintah pusat Rp9,1 triliun menjadi informasi utama yang tercantum dalam hasil penyepakatan postur.
Dalam rincian itu, peningkatan belanja K/L sekitar Rp52 triliun dari Rp1.504,7 triliun menjadi Rp1.556,8 triliun disandingkan dengan penurunan belanja non-K/L dari Rp1.857,4 triliun menjadi Rp1.814,3 triliun.
Komposisi perubahan tersebut memperjelas bahwa penyusunan postur belanja tidak hanya berfokus pada satu komponen, tetapi mempertimbangkan pergerakan pada K/L dan non-K/L secara bersamaan.
Arah rapat paripurna hari ini
Dengan agenda yang dijadwalkan pukul 10.00 dan kehadiran Menteri Keuangan Suahasil Nazara, rapat paripurna hari ini diarahkan pada pengesahan RAPBN 2027 sesuai agenda yang ditetapkan DPR.
Hasil kesepakatan yang sebelumnya dicapai melalui pembahasan bersama Banggar pada 24 September 2026 akan menjadi rujukan dalam pembahasan di forum paripurna.
Ketika pengesahan dilakukan, angka-angka yang telah disepakati, termasuk target defisit serta perubahan belanja pemerintah pusat, menjadi bagian dari postur RAPBN 2027 yang resmi ditetapkan.
Penundaan sebelumnya karena kuorum yang belum terpenuhi, yang tercatat hanya 86 anggota, kemudian dibawa ke jadwal berikutnya untuk memastikan agenda pengesahan dapat dilanjutkan.
