jurnalistik.co.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI berpotensi membuka sejumlah fasilitas negara, setelah proses pemberhentiannya diproses secara resmi dan berakhir dengan status diberhentikan dengan hormat. Karena itu, hak yang melekat pada mantan pejabat tersebut menjadi sorotan publik.
Menurut pemberitaan yang dirangkum, Gibran telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026. Saat keputusan tersebut ditetapkan dan ia tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, berbagai hak administratif maupun keuangan yang bersumber dari aturan negara dapat mengikuti mekanismenya.
Ketentuan mengenai hak keuangan serta fasilitas bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti, termasuk bekas pejabat tersebut, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Di dalamnya, salah satu bentuk fasilitas yang disebutkan adalah penyediaan rumah kediaman yang layak, kendaraan milik negara, hingga pengemudi.
Selain itu, aturan pelaksanaan terkait rumah kediaman mantan pejabat negara juga diatur lebih spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022. Regulasi ini membahas penyediaan rumah, standar kelayakan, hingga perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden Republik Indonesia.
Spesifikasi rumah kediaman mantan wakil presiden
Dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022, penyediaan rumah dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pembelian tanah sekaligus bangunan. Kedua, pembelian tanah yang kemudian dibangun rumah di atasnya. Ketiga, pembangunan maupun peremajaan rumah di atas lahan yang dimiliki sendiri.
Dari sisi ukuran, PMK menetapkan batasan pada luas tanah dan bangunan untuk rumah kediaman. Untuk wilayah DKI Jakarta, luas tanah ditetapkan maksimal 1.500 meter persegi. Sementara bila rumah berada di luar DKI Jakarta, luas yang disediakan harus memiliki nilai setara dengan batas maksimal yang berlaku di Jakarta.
Adapun batasan pada luas bangunan juga ditetapkan secara tegas. Luas bangunan rumah kediaman dibatasi maksimal 1.500 meter persegi, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. Pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 5 PMK Nomor 120/PMK.06/2022, yang menyebut keseluruhan luas lantai bangunan paling banyak mencapai 1.500 meter persegi.
Selain ukuran, lokasi rumah kediaman juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Rumah tersebut wajib berada di wilayah Indonesia. Rumah juga harus memiliki akses jalan yang memadai, agar proses penyediaan maupun kebutuhan operasional berjalan sesuai pertimbangan penyelenggaraan negara.
Persyaratan lainnya berkaitan dengan keamanan dan perlindungan. Rumah tidak boleh menyulitkan proses pengamanan dan perlindungan keselamatan mantan presiden atau mantan wakil presiden beserta keluarganya. Artinya, aspek tata letak lingkungan dan akses menuju lokasi menjadi pertimbangan penting dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut.
Berita Terkait
Dari sisi kebutuhan bangunan, rumah kediaman juga harus memiliki ruangan yang dapat menunjang berbagai aktivitas penghuni. Tata ruang di dalamnya perlu dirancang agar memberikan kenyamanan. Seluruhnya harus didukung oleh penggunaan material bangunan yang memenuhi standar kekuatan konstruksi dan keamanan.
Fasilitas yang ada di dalam rumah pun disesuaikan dengan kebutuhan sekaligus tingkat kenyamanan penghuni. Penyediaan rumah juga tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, sehingga prosesnya tidak semata mengikuti spesifikasi fisik, tetapi juga selaras dengan ketersediaan anggaran pemerintah.
Untuk pembiayaan, anggaran dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara, dengan dasar pagu yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian tersebut. Jika kebutuhan pembangunan melebihi ketentuan luas tanah atau bangunan, penyediaannya tetap harus memperhatikan batas anggaran yang telah ditetapkan.
Aturan tersebut juga menegaskan batas pembebanan biaya. Jika biaya yang dibutuhkan melampaui pagu anggaran, kelebihan pembiayaan tidak dapat dibebankan kepada APBN. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan lokasi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila situasi dan persyaratan menuntut penyesuaian.
Tunjangan setelah berhenti dengan hormat
Di luar rumah kediaman, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas lainnya. Ketentuan ini mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1978 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978.
Dalam kerangka aturan tersebut, kategori berhenti dengan hormat mencakup beberapa kondisi. Diantaranya adalah pejabat yang tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, atau yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Ketentuan juga menyebut pejabat yang tidak dapat menjalankan kewajiban selama masa jabatan karena alasan tertentu.
Salah satu hak keuangan yang disebutkan adalah uang pensiun bulanan sebesar 100% dari gaji pokok terakhir yang diterima saat menjabat. Dengan demikian, nilai pensiun yang diberikan mengikuti acuan gaji pokok terakhir sebelum masa jabatan berakhir.
Selain pensiun, ada pula tunjangan lainnya, termasuk biaya rumah tangga serta biaya perawatan kesehatan. Perincian manfaat tersebut ditujukan untuk menopang kebutuhan setelah masa jabatan selesai.
Terkait waktu mulai manfaat, ketentuan menyatakan bahwa pemberian hak pensiun dan tunjangan berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat. Ketentuan mengenai pembayaran pensiun dan tunjangan bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dengan berjalannya proses pengunduran diri yang telah disampaikan, aturan-aturan tersebut menjadi rujukan utama untuk melihat bentuk fasilitas yang dapat diakses. Mulai dari aspek penyediaan rumah kediaman yang memenuhi spesifikasi ukuran dan persyaratan lokasi, hingga hak pensiun dan tunjangan yang berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh peraturan.
