jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali menjalankan rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat, 13 November 2026. Langkah ini dilakukan di Jakarta sebagai bagian dari penyegaran struktur dan penguatan pelaksanaan tugas pemerintahan di berbagai unit.
Perombakan tersebut melibatkan total 18 pejabat. Rinciannya mencakup 15 pejabat eselon II beserta pejabat pada unit organisasi non-eselon, kemudian ditambah tiga pejabat non-eselon di dua lembaga berbeda.
Rombakan pejabat dan sebaran unit
Dalam pengumuman yang disampaikan pada hari yang sama, Menkeu merombak tiga pejabat yang berasal dari Sekretariat Jenderal (Setjen). Selain itu, terdapat dua pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang ikut mengalami perubahan penugasan.
Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), terdapat enam pejabat yang turut dirangkum dalam perombakan kali ini. Perubahan jabatan juga menyasar satu pejabat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta dua pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
Adapun dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), perombakan melibatkan satu pejabat. Dengan komposisi tersebut, total pejabat eselon II serta pejabat unit organisasi non-eselon yang dirangkul mencapai 15 orang.
Di luar struktur Kementerian Keuangan, Menkeu juga melantik tiga pejabat non-eselon pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dengan demikian, keseluruhan jumlah pejabat yang mengalami perubahan penugasan dalam agenda ini mencapai 18 orang.
Pesan Menkeu soal substansi, keputusan, dan evaluasi
Berita Terkait
Dalam keterangannya, Suahasil menekankan pentingnya penguasaan substansi pekerjaan oleh para pejabat yang terdampak perombakan. Ia juga mendorong pejabat untuk mampu membaca masalah yang dihadapi serta mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan tugas.
Suahasil menyampaikan, “Saya meminta seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, administratur, fungsional, semua menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mampu mengambil keputusan, serta memastikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang memberikan manfaat nyata,” kata Suahasil dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Penekanan tersebut secara khusus diarahkan untuk memastikan setiap pihak tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga menempatkan proses monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari upaya agar hasil kerja benar-benar berdampak. Dengan pendekatan itu, perombakan diposisikan sebagai momentum penguatan kinerja dan perbaikan cara kerja di berbagai jenjang.
Secara terarah, kepada pejabat Setjen Menkeu berpesan agar penguatan dukungan manajemen terus dilakukan. Selain itu, ia menekankan perlunya reformasi kelembagaan yang berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi.
Suahasil turut menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan SDM perlu mengikuti sistem merit. Harapannya, penugasan dan penguatan kapasitas di lingkungan Setjen dapat mendukung reformasi organisasi serta memperkuat tata kelola kinerja agar lebih terukur dan memberi manfaat nyata.
Perombakan yang dilakukan dalam rangka penyegaran ini juga menegaskan upaya Menkeu agar pengelolaan layanan dan penugasan berjalan lebih selaras dengan kebutuhan unit masing-masing. Pergantian posisi pada beberapa direktorat dan satuan pendukung dimaksudkan agar setiap pekerjaan dapat dikelola dengan standar yang sama, mulai dari identifikasi persoalan sampai perumusan langkah tindak lanjut.
Suahasil juga mengarahkan agar setiap pejabat tidak memandang monitoring dan evaluasi sebagai tahapan belaka di akhir kegiatan, melainkan sebagai bagian yang menyatu dalam alur kerja. Dengan cara itu, hasil pelaksanaan tugas dapat diukur dampaknya, kemudian dikoreksi bila diperlukan, sehingga manfaat nyata dari pekerjaan yang dilakukan benar-benar dapat dirasakan.
Dalam konteks reformasi organisasi, perubahan penugasan di lingkungan Setjen diposisikan sebagai bagian dari penataan yang lebih luas, termasuk penajaman tata kelola sumber daya manusia berbasis kompetensi. Penekanan terhadap sistem merit serta penguatan dukungan manajemen diharapkan membantu memperjelas arah kinerja, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap penugasan memberikan kontribusi yang terukur bagi tujuan pemerintahan.
