jurnalistik.co.id – BEKASI — Rencana Pemerintah Kota Bekasi menambah titik pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Veteran, sekitar Alun-alun M Hasibuan, memunculkan kritik dari DPRD Kota Bekasi. Penambahan area CFD dinilai bisa memberi ruang lebih luas bagi warga untuk berolahraga, tetapi lokasi yang dipilih dianggap perlu dikaji lebih hati-hati karena berada dekat objek vital.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary mengatakan, kebutuhan memperluas lokasi CFD memang bisa dipahami karena antusiasme masyarakat terhadap aktivitas olahraga di ruang publik cukup tinggi. Namun, ia menegaskan bahwa pemilihan lokasi menjadi hal yang paling harus diperhatikan agar pelaksanaan CFD tidak menimbulkan persoalan baru.
“Rencana Pemkot untuk penambahan jalur ini sebenarnya bagus. Tapi yang kami garis bawahi itu pemilihan lokasinya,” ujar Latu saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5/2026).
Risiko akses ke rumah sakit
Menurut Latu, kawasan Alun-alun M Hasibuan memiliki karakter yang berbeda dibanding area terbuka lain karena berada di sekitar sejumlah objek vital, termasuk RSUD Kota Bekasi. Ia menilai akses menuju rumah sakit harus tetap bisa dilalui masyarakat selama 24 jam, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
“Kalau ada kegawatdaruratan yang mengharuskan warga mengakses RSUD Kota Bekasi, ini bisa menjadi fatal kalau aksesnya terhambat karena CFD,” kata dia.
Latu juga mengingatkan bahwa CFD umumnya berlangsung pada pukul 06.00 hingga 09.00 WIB. Menurut dia, rentang waktu tersebut tetap berpotensi menghambat mobilitas kendaraan apabila tidak disertai rekayasa lalu lintas yang matang dan jaminan akses bagi pengguna fasilitas vital.
“Kecuali pemerintah bisa menjamin akses pasien ke RSUD tetap lancar. Selama belum ada jaminan dan kajian matang, jangan coba-coba,” ujar dia.
Dekat stasiun dan fasilitas publik
Selain RSUD Kota Bekasi, kawasan Alun-alun M Hasibuan juga berada dekat dengan Stasiun Bekasi dan sejumlah fasilitas publik lain yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, DPRD meminta Pemkot Bekasi benar-benar mempertimbangkan dampak lalu lintas serta aksesibilitas sebelum memutuskan perluasan jalur CFD di kawasan tersebut.
“Kalau mau tetap di sana, rekayasa lalu lintasnya harus bisa mengurai kemacetan tanpa ganggu objek vital,” ucap Latu.
Pemilihan lokasi yang dinilai kurang tepat bukan berarti penambahan CFD ditolak sepenuhnya. Latu menegaskan, secara prinsip ia tetap mendukung rencana perluasan CFD di Kota Bekasi karena program itu bisa menjadi solusi agar aktivitas masyarakat tidak hanya terpusat di satu titik saja.
Baginya, yang perlu dijaga adalah agar lokasi yang dipilih tidak menimbulkan gangguan terhadap rumah sakit, stasiun, dan fasilitas publik lainnya. Dengan perencanaan yang lebih matang, CFD tetap bisa menjadi ruang sehat bagi warga tanpa mengorbankan akses penting masyarakat.
Usul lokasi alternatif
Latu mengusulkan agar lapangan kecamatan dimanfaatkan sebagai lokasi alternatif CFD. Menurut dia, pilihan itu bisa membuat masyarakat lebih mudah menjangkau kegiatan CFD tanpa mengganggu jalan utama maupun objek vital lainnya di pusat kota.
“Jadi masyarakat lebih mudah menjangkau tanpa mengganggu objek vital lainnya,” kata dia.
Ia juga menilai konsep tersebut bisa dikolaborasikan dengan aktivitas UMKM dan pasar rakyat. Dengan begitu, pelaksanaan CFD tidak hanya menjadi ajang olahraga warga, tetapi juga dapat memberi ruang bagi pergerakan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
“Nanti UMKM bisa diberdayakan, masyarakat juga bisa menikmati CFD lebih leluasa, kesehatan masyarakat juga lebih optimal karena difasilitasi pemerintah,” ujar dia.
