jurnalistik.co.id – Komite parlemen Inggris dari lintas partai menyerukan adanya undang-undang khusus tentang kecerdasan buatan (AI) untuk menanggapi ancaman terhadap hak asasi manusia (HAM). Mereka menilai, regulasi dan pendekatan hukum yang saat ini ada dinilai belum memadai menghadapi skala serta keseriusan risiko yang muncul.
Dalam laporan yang dipublikasikan oleh Joint Committee on Human Rights (JCHR), komite meminta RUU AI agar mampu menjawab “scale and seriousness” dari ancaman tersebut. JCHR berpendapat bahwa perkembangan AI berjalan lebih cepat dan lebih kompleks daripada kesiapan sistem perlindungan HAM yang tersedia.
Kritik terhadap kesiapan regulasi saat ini
Ketua JCHR, Alex Sobel dari Partai Buruh, menyatakan bahwa “nowhere in the world, including the UK” pendekatan legislatif maupun pengaturan AI yang berlaku saat ini dinilai “fit for purpose”. Pernyataan itu menegaskan adanya celah antara risiko yang ditimbulkan AI dan perangkat hukum yang seharusnya mengendalikan dampaknya.
Menurut ringkasan laporan yang mencapai 100 halaman, AI telah terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran HAM. Komite menyoroti contoh penyalahgunaan, termasuk pembuatan gambar yang mengarah pada seksualisasi perempuan dan anak perempuan, serta pemindaian wajah orang tanpa persetujuan.
JCHR juga berargumen bahwa kerangka hukum yang selama ini diterapkan untuk AI bersifat terfragmentasi dan sulit dinavigasi. Akibatnya, perlindungan dinilai meninggalkan “gaps in protection” atau celah yang memungkinkan risiko tertentu tidak tertangani secara efektif.
Gagasan RUU: klasifikasi risiko dan kewajiban di seluruh siklus AI
Laporan itu mendorong pembentukan rezim regulasi yang mengklasifikasikan tingkat risiko dari berbagai sistem AI. Dalam rancangan tersebut, kewajiban yang lebih ketat dimandatkan untuk AI dan model yang berada pada kategori risiko lebih tinggi.
Komite menekankan bahwa kewajiban tidak boleh berhenti pada satu tahap, tetapi ditempatkan pada seluruh “AI lifecycle”. Dengan cara itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab pada rantai pasok—mulai dari perancangan, perubahan, hingga penggunaan sistem AI—diharapkan memahami kewajiban yang melekat dan kewajiban tersebut benar-benar dapat dijalankan.
JCHR juga menyatakan perlunya adanya beberapa penggunaan AI yang dilarang secara tegas. Alasan yang disebut adalah karena bentuk-bentuk tertentu dinilai tidak kompatibel dengan hak asasi manusia.
Opsi yang dipertimbangkan untuk dilarang
Dalam laporan tersebut, komite menyebut potensi area tindakan seperti teknik yang bersifat subliminal, serta penggunaan profil dan data biometrik yang tidak semestinya. Komite memandang bahwa praktik-praktik seperti itu berpotensi mengarah pada pelanggaran yang sulit dibenarkan dari kacamata HAM.
Selain itu, JCHR mendorong pembentukan satu lembaga pengawasan AI yang independen, dan pembentukannya harus dilakukan secara “statutory basis”. Dengan istilah tersebut, komite menegaskan bahwa mandat pengawasan seharusnya memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat formal.
Seruan perlambatan dari komunitas AI dan respons industri
Berita Terkait
Seruan parlemen ini muncul di tengah diskusi global tentang arah pengembangan AI. Pada hari Sabtu, kepala perusahaan AI asal Amerika, Anthropic, Dario Amodei, mengajukan rencana yang mencakup regulasi secara global, regulasi di tingkat industri, serta pemantauan independen terhadap model-model AI saat dikembangkan.
Amodei juga menyerukan agar laju pengembangan AI diperlambat. Ia menilai perlambatan tersebut perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi ketika sistem semakin cepat diperluas sebelum kerangka pengaman memadai.
Dalam perkembangan yang disebutkan BBC, para pimpinan dua perusahaan AI yang saling bersaing—Sam Altman dari OpenAI dan Elon Musk—dinyatakan menyatakan kesepahaman dengan usulan tersebut. Pernyataan itu menempatkan topik “slowdown” sebagai agenda yang tidak hanya diperdebatkan pada satu kubu perusahaan, melainkan juga melibatkan pemain besar lainnya.
Kekhawatiran: bias, misinformasi, dan dampak pada kelompok tertentu
Salah satu isu HAM yang sempat muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah kemungkinan bias terhadap kelompok tertentu. Kekhawatiran itu terkait dengan cara AI dilatih menggunakan kumpulan data besar yang diambil dari internet, yang dapat memuat materi berisi rasisme, seksisme, dan konten tidak diinginkan lainnya.
AI juga disebut dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan misinformasi. Kombinasi bias dan misinformasi dipandang berpotensi memengaruhi perlakuan terhadap kelompok tertentu, sekaligus memperbesar risiko terhadap integritas informasi dan perlindungan individu.
Konteks keanggotaan komite dan respons pemerintah
Laporan JCHR disusun oleh 12 anggota yang berasal dari dua kamar parlemen. Komposisinya mencakup anggota parlemen dan rekan sejawat dari Partai Buruh, Partai Konservatif, serta Partai Demokrat Liberal.
BBC menyatakan tengah mencari komentar pemerintah terkait permintaan agar RUU AI segera diproses. Pihak parlemen berharap pemerintahan memberikan respons atas usulan perubahan kerangka regulasi yang dinilai saat ini belum siap.
Kecemasan di industri dan peringatan dari mantan periset
Seruan ini datang ketika kecemasan publik tentang tantangan yang ditimbulkan AI terus meningkat. Jacob Coxon, seorang peneliti AI yang berhenti bekerja di Anthropic, mengatakan kepada BBC akhir pekan ini bahwa staf yang mengembangkan sistem AI “genuinely frightened” atau benar-benar merasa takut mengenai masa depan kemanusiaan.
Sementara itu, juru bicara Anthropic menyebut bahwa perusahaan sedang membangun “models with some of the strongest safeguards in the industry”. Pernyataan itu menegaskan bahwa dari sisi industri, upaya pengaman tetap dipromosikan, namun komite parlemen tetap meminta kerangka hukum baru agar perlindungan HAM lebih terstruktur.
Pesan ketua komite tentang kecepatan dan ketidakpastian
Alex Sobel menilai AI bergerak dengan kecepatan dan kerumitan yang membuat dampaknya sulit diprediksi secara akurat. Ia juga menyebut bahwa saat ini, sistem yang ada dinilai belum siap menghadapi konsekuensi yang mungkin terjadi—betapapun berpotensi seriusnya dampak tersebut.
