jurnalistik.co.id – Anggota parlemen di Inggris dan Wales menolak upaya terbaru untuk melegalkan euthanasia berbantuan, setelah pemungutan suara di House of Commons pada Jumat, 11 September 2026.
Dalam sidang yang diwarnai pernyataan emosional dari kedua kubu, parlemen memutuskan dengan hasil 286 berbanding 270, dengan selisih mayoritas 16, terhadap rancangan legislasi yang diajukan untuk mengubah hukum praktik akhir hayat.
Rancangan itu, bernama Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, dimaksudkan memberi akses bantuan untuk mengakhiri hidup bagi orang dewasa dengan kondisi terminal yang memiliki waktu hidup kurang dari enam bulan, dengan sejumlah pengaman.
Jika disahkan, orang yang mengajukan permohonan akan berada dalam kerangka proses yang mensyaratkan persetujuan dua dokter serta penilaian dari panel ahli.
Penolakan pada Jumat ini sekaligus mengakhiri harapan perubahan hukum dalam waktu dekat, meski parlemen dan pihak di House of Lords masih dapat mencoba kembali pada sesi legislatif berikutnya.
Di tahun parlemen sebelumnya, rancangan yang serupa sudah mendapat dukungan di House of Commons, tetapi kemudian tersendat di House of Lords.
Di House of Commons, pemungutan suara bersifat free vote, sehingga anggota parlemen tidak mengikuti garis partai dalam menentukan sikap.
Secara garis besar, perdebatan berlangsung selama berjam-jam dalam dua tahun terakhir, karena isu euthanasia berbantuan dinilai akan menjadi salah satu perubahan sosial terbesar dalam beberapa tahun terakhir bila disetujui.
Pihak yang menolak menilai pengaman yang tersedia dalam rancangan itu tidak cukup untuk melindungi kelompok rentan agar tidak tertekan untuk mengakhiri hidup, sementara kubu lain berpendapat perbaikan perawatan paliatif justru harus menjadi prioritas utama.
Setelah keputusan parlemen, suasana di luar gedung parlemen pada Jumat itu terlihat emosional, dengan dukungan dan penolakan yang sama-sama menyampaikan reaksi mereka.
Dame Esther Rantzen—yang tidak dapat bergabung dengan pendukung di Parliament Square—menyampaikan kepada BBC bahwa ia merasa sangat sedih karena orang sakit terminal di Inggris tidak akan memiliki pilihan seperti yang tersedia di beberapa negara lain.
Ia mengatakan, “so sad that people in this country won’t have the choice” bahwa orang dewasa yang sakit terminal memiliki opsi di negara lain.
Pendiri Childline tersebut juga menambahkan: “I am sure a change in the law will come. I am deeply sad that it won’t come soon enough for many of the people who need it, it’s a tragic day.”
Perempuan berusia 86 tahun itu mengidap kanker dan menyatakan kini tubuhnya terlalu lemah secara fisik untuk melakukan perjalanan ke Swiss demi mengakhiri hidup di klinik bunuh diri dengan bantuan.
Labour MP Lauren Edwards, perwakilan dari Rochester dan Strood, menilai parlemen telah gagal menjalankan tugasnya pada hari itu.
Ia menyatakan, “Parliament has dropped the ball today. “It will be picked up again as it must be, because the law as it stands is simply too cruel and too unjust to be allowed to stand.”
Sementara itu, sejumlah anggota Labour yang menolak rancangan tersebut menyampaikan bahwa mereka menyambut keputusan parlemen. Mereka adalah Ashley Dalton, Dame Meg Hillier, dan Jess Asato.
Dalam pernyataan bersama, mereka menyampaikan, “This is not a moment for celebration, we understand the deep concerns of so many people across the country who have campaigned hard for a change in the law. “But the truth is none of the relevant royal medical colleges, professional groups or experts will attest to the safety or workability of this bill.”
Mereka menegaskan perlunya mendahulukan perbaikan layanan kesehatan dan layanan perawatan di Inggris, sebelum mempertimbangkan penerapan euthanasia berbantuan.
Menurut mereka, ada kebutuhan untuk “fix our NHS and sort out social and palliative care before we even consider introducing assisted dying”.
Berita Terkait
Sarah Wootton, chief executive Dignity in Dying, menyampaikan bahwa ribuan pasien dengan penyakit terminal akan terus menderita bertentangan dengan keinginan mereka pada hari-hari dan minggu-minggu terakhir.
Ia mengatakan, “thousands of terminally ill people will continue to suffer against their wishes in their last days and weeks”.
Wootton juga menambahkan bahwa ia tetap meyakini perubahan hukum itu akan tetap terjadi, dengan menyebut: “law change is inevitable”.
Gordon Macdonald, chief executive Care Not Killing, menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai “decisive”.
Ia mengatakan, “Our hope is that MPs now focus on repairing palliative care in the UK and securing the necessary funding to make sure that no matter what part of the country you live in, you can access the best possible care available and are treated with dignity and respect.”
Dalam catatan sejarah legislasi serupa, rancangan yang dibahas pada sesi parlemen sebelumnya dibawa oleh Labour MP Kim Leadbeater.
Rancangan tersebut berhasil melewati House of Commons pada 20 Juni 2025 dengan mayoritas 23, tetapi kemudian gagal melanjutkan seluruh tahapan yang diperlukan setelah pihak di House of Lords mengajukan lebih dari 1.200 amandemen.
Edwards membawa usulan itu kembali dalam upaya agar para anggota di House of Lords bisa “finish their job”, meski rencana tersebut kini tidak akan berlangsung.
Selama debat, Labour MP Janet Daby termasuk di antara mereka yang menegaskan akan memberikan suara menolak rancangan itu, meskipun pada rancangan sebelumnya ia pernah mendukung.
Ia mengatakan kepada House of Commons bahwa ia mengalami “nightmares about dying and death” setelah memilih mendukung rancangan sebelumnya.
Ia menambahkan: “I had to wrestle with myself, knowing that I was not entirely comfortable with the decision I had made, and my conscience was not at peace, and I cannot again, in good conscience, vote for the bill.”
Dalam kesaksian personal lainnya, Labour MP Claire Hazelgrove berbicara mengenai keputusan ibunya untuk mengakhiri penyakit terminal tahap lanjut “on her terms”.
Hazelgrove—yang menjadi anggota parlemen untuk Filton dan Bradley Stoke—menyampaikan bahwa “harmful status quo” membuat ibunya meninggal sendirian pada bulan Oktober tahun lalu.
Ia menyebut ibunya hidup selama setengah masa hidupnya dengan kanker darah langka sebelum akhirnya wafat.
Hazelgrove juga berargumen, “not all pain can be palliated”, saat ia menyampaikan dukungannya terhadap rancangan tersebut.
Dari kubu konservatif, Conservative MP Martin Vickers menyatakan pandangan “firm” bahwa bila euthanasia berbantuan dilegalkan, masyarakat akan menjadi lebih miskin secara sosial dan mereka telah melewati “a line”.
Ia menambahkan bahwa keputusan semacam itu juga akan mengubah “relationship between doctor and patient”.
Sementara itu, Liberal Democrat MP Tom Gordon menyerukan perubahan hukum dan menggambarkan rancangan itu sebagai “better than what we currently have, which offers no safeguards and no protections for people in those final moments”.
Perdana Menteri Andy Burnham tidak ikut memberikan suara pada Jumat, setelah sebelumnya menyebut isu itu sebagai “a matter for Parliament to decide”.
Burnham juga pernah mengatakan bahwa ia secara pribadi percaya pendanaan untuk perawatan di akhir hayat di Inggris perlu ditingkatkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan legalisasi euthanasia berbantuan.
Dengan hasil penolakan pada hari itu, upaya mengubah aturan terkait euthanasia berbantuan pada jalur legislatif akan berhenti untuk sementara, namun perdebatan mengenai keselamatan proses, perlindungan kelompok rentan, dan prioritas perawatan paliatif tetap akan menjadi fokus di sesi berikutnya.
