jurnalistik.co.id – Penolakan penggunaan gadget di kelas kini makin menguat di negara-negara maju, seiring kekhawatiran terhadap dampaknya pada cara belajar dan kemampuan berpikir siswa. Di Amerika Serikat dan Inggris, sejumlah sekolah dan kampus besar memilih langkah yang terlihat “mundur ke dasar”: menyingkirkan laptop serta kembali mengutamakan pulpen dan buku tulis.
Langkah yang populer disebut “puasa layar” ini bukan sekadar tren, melainkan respons terhadap masalah yang dianggap nyata di ruang akademik. Di satu sisi, penggunaan perangkat dinilai memudahkan siswa menghindari proses berpikir kritis. Di sisi lain, layar disebut menggerus fokus lewat distraksi yang sulit dikendalikan.
Inggris: sekolah elite tinggalkan laptop, nilai disebut naik
Di Inggris, perubahan aturan muncul dari lingkungan pendidikan berbiaya tinggi yang memiliki pengaruh kuat terhadap standar praktik. Salah satu contohnya adalah Winchester College, sekolah berasrama bergengsi yang mematok biaya pendidikan £62.100 atau sekitar Rp1,5 miliar per tahun.
Institusi tersebut resmi meninggalkan penggunaan laptop di ruang kelas. Langkah ini dinyatakan langsung oleh Elizabeth Stone, kepala sekolah perempuan pertama Winchester College, yang menilai komputer selama jam pelajaran lebih banyak mendistraksi siswa.
Stone menegaskan bahwa pembatasan tidak cukup jika perangkat lain tetap tersedia. “Tidak ada gunanya membatasi ponsel jika kita malah memberi siswa laptop yang harus dibawa setiap saat. Sebagian besar aktivitas distraksi di ponsel hanya akan berpindah dengan mudah ke tablet atau laptop,” ujar Stone kepada The Sunday Times, dikutip dari Telegraph, Kamis (12/11/2026).
Menurut penjelasan yang beredar, sekolah sebelumnya sempat menyaksikan lonjakan trafik internet pada jam pelajaran pertama. Situasi itu terjadi karena siswa asyik mengecek email, sehingga konsentrasi pada materi pelajaran dinilai terpecah sejak awal.
Dengan pembenahan aturan, laptop tidak lagi menjadi perangkat standar (default) di kelas. Pengecualian hanya berlaku bila guru dapat menunjukkan manfaat pendidikan yang konkret, bukan sekadar “memudahkan” kerja di kelas.
Contoh manfaat yang disebut termasuk pemodelan matematika 3D, penggunaan flashcards bahasa, serta kebutuhan bagi siswa dengan disabilitas. Untuk siswa baru Tahun ke-9, yang setara kelas 3 SMP, aturan bahkan lebih tegas karena mereka hanya diizinkan membawa ponsel jadul (dumb phones).
Efek kebijakan tersebut kemudian dikaitkan dengan capaian akademik. Pada ujian nasional GCSE 2026, sebanyak 95% siswa Winchester College disebut meraih nilai tertinggi (grade 7 hingga 9), angka ini naik dari 93% pada tahun sebelumnya.
Selain hasil ujian, sekolah juga menilai perubahan perilaku belajar terjadi di luar jam tes. Siswa disebut mampu menyelesaikan PR lebih cepat tanpa gangguan YouTube maupun media sosial, sehingga memiliki waktu tambahan untuk berolahraga dan bermain permainan tradisional adu biji berangan (conkers).
Fenomena ini lantas memicu sorotan kebijakan pendidikan. Menteri Pendidikan Bayangan Inggris, Laura Trott, mendesak pemerintah menerapkan aturan serupa di sekolah negeri agar tidak tercipta ketimpangan kualitas pendidikan akibat paparan layar gawai.
AS: dorongan kembali ke buku tulis karena kekhawatiran AI
Sementara itu, dorongan serupa di Amerika Serikat datang dari alarm bahaya penyalahgunaan kecerdasan buatan. Kekhawatiran paling menonjol tertuju pada AI generatif yang dapat mempermudah siswa menyelesaikan tugas tanpa benar-benar mengolah pemahaman.
Berita Terkait
Dalam temuan survei Pew Research Center, disebutkan 54% remaja di AS pernah memakai chatbot untuk mengerjakan tugas sekolah. Survei yang sama juga menunjukkan 59% meyakini praktik menyontek berbantuan AI marak terjadi di sekolah mereka.
Kondisi ini berdampak pada kualitas penilaian, terutama pada esai dan PR. Guru disebut mengalami kesulitan membedakan karya murni siswa dengan hasil buatan mesin, sehingga otentisitas proses belajar menjadi problem.
Di tingkat kebijakan pendidikan, Federasi Guru Amerika (The American Federation of Teachers) bahkan mendesak larangan total AI di jenjang sekolah dasar, sebagaimana dikutip dari NCHstats pada Kamis (12/11/2026).
Di tengah dorongan tersebut, kampus-kampus ternama di AS disebut merombak sistem evaluasi dengan lebih drastis. Beberapa kebijakan yang menonjol datang dari aturan perangkat, format ujian, serta cara mahasiswa mempertanggungjawabkan argumen.
University of Chicago Law School, misalnya, disebut melarang laptop, tablet, dan ponsel pada mata kuliah wajib tahun pertama mulai tahun akademik 2026-2027. Ujian inti digelar murni di dalam kelas memakai buku tulis tanpa akses internet.
Universitas lain menempuh pendekatan yang menekankan dialog dan penjelasan langsung. Profesor teknik biomedis di Cornell University, Chris Schaffer, menerapkan sidang lisan 20 menit untuk menguji tugas tertulis 70 mahasiswanya.
University of Pennsylvania juga disebut mewajibkan mahasiswa mempertahankan argumen makalahnya secara tatap muka. Dalam praktiknya, mahasiswa tidak hanya dinilai dari tulisan akhir, melainkan kemampuan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan isi secara langsung.
Riset tahun 2026 yang disebut melibatkan peneliti Lorena Barba dan Laura Stegner menguji format ujian pemrograman. Dalam skenario ujian langsung tersebut, mahasiswa boleh memakai AI yang diawasi, asalkan mampu menjelaskan logika di balik setiap baris kode secara lisan.
Bukan anti-teknologi, tapi menjaga fondasi berpikir
Meski memperketat aturan di ruang kelas, institusi pendidikan di AS dan Inggris menekankan bahwa kebijakan ini bukan penolakan total terhadap teknologi. Menutup akses AI sepenuhnya justru dinilai berpotensi membuat lulusan gagap menghadapi dunia kerja modern yang serba otomatis.
Karena itu, banyak kampus menerapkan pendekatan hybrid. Perangkat elektronik dibatasi ketat pada mata kuliah dasar, dengan tujuan memastikan siswa memiliki fondasi penalaran mandiri terlebih dahulu.
Setelah fondasi terbentuk, siswa baru diizinkan memakai AI untuk riset tingkat lanjut dengan aturan ketat dan transparansi. Intinya, penggunaan teknologi diposisikan sebagai alat pendukung, bukan pengganti proses berpikir.
Pada akhirnya, standar kelulusan bergeser dari sekadar mengumpulkan tugas yang rapi. Kemampuan siswa untuk bernalar secara mandiri, menjelaskan konsep, serta mempertahankan argumen di hadapan penguji kembali menjadi tolok ukur utama keberhasilan akademik.
Dengan kombinasi pembatasan perangkat dan penajaman metode evaluasi, “puasa layar” di kedua negara itu diposisikan sebagai upaya memulihkan kualitas proses belajar. Kebijakan tersebut juga memperlihatkan bahwa diskusi tentang AI dan layar tidak berhenti pada aspek teknologi semata, melainkan menyentuh inti pendidikan: kemampuan memahami, menyusun alasan, dan mempertanggungjawabkan pengetahuan.
