jurnalistik.co.id – Pihak TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, akan membayar Alabama sebesar USD 100 juta dan melakukan sejumlah perubahan untuk membatasi penggunaan oleh anak di negara bagian tersebut. Kesepakatan ini muncul tepat sebelum persidangan juri dimulai pada Senin.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penyelesaian sengketa hukum yang menuduh TikTok sengaja dirancang untuk membuat anak-anak ketagihan. Gugatan ini juga disebut memiliki pola yang mirip dengan sejumlah gugatan serupa terhadap platform media sosial lainnya.
Melalui kesepakatan ini, TikTok diwajibkan memasang berbagai fitur keselamatan baru. Rangkaian aturan tersebut terutama ditujukan untuk mengurangi intensitas pemakaian oleh anak-anak di Alabama, serta menekan akses pada jam-jam tertentu.
Salah satu perubahan kunci adalah batas penggunaan harian dua jam untuk anak. Selain itu, ada pembatasan pemakaian pada malam hari serta pada jam-jam sekolah, sehingga aktivitas anak di platform dibatasi pada waktu-waktu yang ditetapkan.
Pembatasan tersebut disebut mulai berlaku segera. Negara bagian menempatkan “new time limits” dan “usage blocks” sebagai langkah yang efektif langsung setelah kesepakatan, bukan menunggu implementasi menyeluruh.
Namun, TikTok masih diberi waktu hingga satu tahun untuk menerapkan sejumlah perubahan lain yang juga tercantum dalam perjanjian. Salah satunya adalah penguatan langkah verifikasi usia, agar usia pengguna anak bisa dipastikan dengan mekanisme yang lebih ketat.
Menurut kesepakatan, semua pembatasan ini hanya diberlakukan di Alabama. Dengan demikian, ketentuan keselamatan yang disebutkan tidak otomatis berlaku serupa di wilayah lain selain negara bagian tersebut.
Katherine Robertson, chief counsel di kantor Jaksa Agung Alabama, menyatakan sikap positif terhadap hasil yang dicapai. Ia mengatakan, “We’re very pleased,” dalam wawancara dengan BBC.
Robertson juga menuturkan bahwa Alabama sudah terlibat dalam proses mediasi dengan TikTok sebelum perkara masuk ke tahap persidangan. Ia menambahkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan adalah penawaran terakhir negara bagian tersebut, “This is very restrictive injunctive relief that’s going to require them to change a lot of the policies that we had identified as the culprits in what we call the war on childhood,” katanya.
Dalam perjanjian tersebut, Alabama menerima pembayaran USD 100 juta, setara dengan ÂŁ754.5m. Pembayaran itu dijadwalkan dilakukan dalam waktu 45 hari setelah kesepakatan ditetapkan.
Berita Terkait
Skema kepatuhan juga disertakan. TikTok setuju membayar hingga USD 300 juta kepada Alabama apabila syarat-syarat dalam kesepakatan tidak dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain batas waktu penggunaan, kesepakatan meminta TikTok menyediakan lebih banyak kendali bagi orang tua. Fitur-fitur tersebut dirancang agar orang tua dapat memoderasi pemakaian anak secara lebih intens, termasuk dalam bentuk pembatasan terhadap sebagian konten.
Pihak TikTok juga diminta menghadirkan cara baru untuk memverifikasi usia pengguna yang masih muda. Di area interaksi, TikTok diwajibkan membatasi akun anak agar tidak mudah ditemukan oleh orang dewasa.
Kesepakatan ini juga menekankan notifikasi kepada orang tua bila terjadi interaksi yang dinilai mencurigakan. TikTok akan memberi tahu orang tua terkait “suspicious interactions” antara pengguna remaja dan pengguna dewasa.
Lebih lanjut, perjanjian memasukkan larangan menyeluruh terhadap semua filter kosmetik untuk anak. Ini menjadi salah satu perubahan spesifik yang dikehendaki dalam upaya menekan fitur yang dapat memengaruhi pengalaman anak di platform.
Juru bicara TikTok USDS menyampaikan bahwa prioritas perusahaan adalah menjaga ruang digital yang aman dan positif. Ia mengatakan, “TikTok’s priority has always been fostering a safe and positive space where people can be creative, discover what they love, and connect with their community,” dan menambahkan, “This builds on our commitment and core objective to continually enhance our robust safety tools to protect teens.”
Kesepakatan Alabama juga disebut sejalan dengan kerangka yang pernah ditetapkan pada penyelesaian bulan Agustus. Saat itu, Meta menandatangani kesepakatan serupa dengan 52 jaksa agung negara bagian AS.
Secara bisnis, pemberitaan menyebut TikTok sempat memisahkan struktur kepemilikannya pada awal tahun ini. Sebuah kelompok investor baru mengambil alih kendali operasional di AS, sementara bagian lain dari bisnis tetap dijalankan dari China.
Dalam konteks tersebut, ByteDance—perusahaan induk TikTok di China—juga ikut menjadi pihak dalam penyelesaian pada Jumat. Posisi ByteDance diatur sebagai pemilik minoritas pada usaha patungan (joint venture) di AS, sebagaimana tercantum dalam pemberitaan.
Bagi Alabama, kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen yang diharapkan dapat menutup celah yang selama ini dipermasalahkan dalam sengketa. Dengan kombinasi batas waktu, pembatasan jam tertentu, verifikasi usia, serta pengendalian orang tua, langkah ini diarahkan agar penggunaan oleh anak tidak berlangsung tanpa batas.
Di sisi lain, bagi TikTok, rangkaian kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka pendek dan menengah menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya bersifat deklaratif. Ada tenggat pembayaran USD 100 juta dalam 45 hari dan konsekuensi finansial hingga USD 300 juta bila ketentuan tidak terpenuhi.
