jurnalistik.co.id – Iran menyampaikan tawaran kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu sekitar tujuh hari, dengan syarat tertentu dipenuhi. Pernyataan itu datang dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat berbicara kepada wartawan di sela agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Araghchi mengatakan pembukaan jalur tersebut dapat dilakukan “jika kondisi yang diperlukan terpenuhi”. Ia menyebut kondisi itu telah tercantum dalam memorandum of understanding (MOU) yang ditandatangani pada bulan Juni untuk memperpanjang gencatan senjata, yang kemudian berujung pada kehancuran.
Ia menegaskan bahwa inti tawarannya berada pada MOU tersebut, dan menyatakan bahwa pilihan untuk melangkah ada di pihak AS. “Jika kondisi yang diperlukan terpenuhi, selat dapat dibuka kembali, lalu jalur pelayaran normal dipulihkan dalam tujuh hari. Pilihan sekarang ada pada Amerika Serikat,” ujarnya.
Menanggapi tawaran Iran, seorang pejabat AS menyatakan bahwa pembahasan yang bersifat positif sedang berlangsung melalui perantara. Dalam proses itu, isu nuklir juga menjadi salah satu pokok yang dibicarakan, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Tarik-menarik setelah eskalasi
Situasi ini muncul di tengah eskalasi konflik antara Iran dan AS serta sekutunya. Sebelumnya, AS dan Israel meluncurkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas Iran dengan menyerang Israel serta pangkalan militer AS dan sekutu di kawasan Teluk, termasuk melakukan pemblokiran Selat Hormuz.
Lonjakan konflik juga membawa konsekuensi ekonomi global. Sekitar 20% minyak dan gas alam cair dunia melewati selat tersebut, sehingga penutupan jalur dan ketidakpastian pengiriman berdampak pada fluktuasi harga yang tajam.
Tekanan diplomasi terhadap pemerintahan Trump dinilai meningkat seiring mendekatnya pemilihan anggota Kongres pada November. Di saat yang sama, sebelumnya Donald Trump juga sempat mengancam “menghancurkan” Republik Islam Iran.
Isi MOU dan poin-poin kunci
Araghchi tidak merinci langkah spesifik yang diminta Iran kepada AS. Namun ia menyatakan bahwa “tindakan yang seharusnya dilakukan Amerika Serikat tidak baru”, karena seluruhnya sudah tercantum di dalam MOU yang dimaksud.
Berita Terkait
MOU antara AS dan Iran ditandatangani pada 18 Juni. Kesepakatan yang terdiri dari 14 poin itu dirancang untuk memunculkan gencatan senjata serta, setidaknya sebagian, membuka kembali Selat Hormuz.
Dalam dokumen tersebut, Iran disebut tidak akan memiliki senjata nuklir. MOU juga memuat ketentuan agar AS, Iran, dan pihak-pihak sekutu menghentikan operasi militer di “semua front”. Di sisi lain, terdapat pula ketentuan terkait penghentian blokade angkatan laut AS serta keringanan sanksi.
Untuk aspek keselamatan pelayaran, MOU menyatakan Iran akan membuat pengaturan menggunakan upaya terbaiknya guna memastikan “perjalanan yang aman” bagi kapal-kapal komersial melalui selat. Di samping itu, ada rencana pembicaraan dengan Oman untuk pengaturan pengiriman ke depan.
Namun, kesepakatan itu runtuh tak lama setelahnya. Kedua pihak kembali melancarkan serangan, sehingga upaya pemulihan jalur pelayaran tidak berjalan.
Serangan di selat dan dampak blokade
Sejak itu, Iran menyatakan telah menyerang kapal yang mencoba menyeberang Selat Hormuz tanpa otorisasi. Sementara itu, AS menyerang sasaran-sasaran Iran di wilayah selat serta menargetkan kapal tanker Iran di sekitar pesisir negara tersebut.
AS juga mempertahankan blokade pada pelabuhan-pelabuhan Iran. Akibatnya, aktivitas ekonomi Iran mengalami gangguan yang signifikan.
Trump kemudian mengklaim AS telah berhasil mengeluarkan minyak melalui Selat Hormuz. Akan tetapi, laporan menyebut serangan yang dilancarkan kelompok Houthi—sekutu Iran—baru-baru ini menguat dengan tujuan mengganggu ekspor minyak Arab Saudi melalui Laut Merah yang berada di sisi seberang Semenanjung Arab.
Pidato di PBB dan respons Araghchi
Dalam pidatonya di forum Majelis Umum PBB pada pekan ini, Trump menyampaikan keyakinan bahwa kesepakatan dengan Iran yang selama ini belum terwujud akan datang tepat setelah pemilu November. Ia mempertanyakan apakah kesepakatan akan memungkinkan Iran membangun kembali dan menjadi negara yang jauh lebih besar, atau sebaliknya ia akan “menghancurkan” Republik Islam Iran secara cepat tanpa memberi kesempatan bagi Iran untuk kembali melakukan tindakan serupa.
Pada hari Jumat, Araghchi menyatakan Iran tidak menerima “pemaksaan, ancaman, atau intimidasi”. Ia menambahkan bahwa perdamaian tidak dapat dibangun melalui ancaman pemusnahan.
