jurnalistik.co.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerjunkan prajurit serta peralatan termasuk drone untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Upaya ini ditujukan agar pemadaman lebih cepat, terutama pada titik-titik api yang sulit dijangkau jalur darat.
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan pengerahan pasukan dan peralatan dilakukan langsung untuk mendukung penanganan di kawasan TNWK. Berdasarkan informasi yang disampaikan, mayoritas titik api sedang dipadamkan.
Penurunan pasukan dan dukungan peralatan
Kristomei menjelaskan, prajurit diterjunkan ke lokasi dengan dukungan dua mobil pemadam kebakaran, satu mobil tangki air, truk NPS, serta drone. Pasukan yang terlibat berasal dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 943/Darah Putih Cakti.
Ia menegaskan pengerahan tersebut berada di bawah kendali operasi Dandim 0429/LT. Dengan komposisi personel dan peralatan yang melibatkan sarana pemadaman udara, diharapkan penanganan bisa menjangkau area-area yang menjadi titik rawan perluasan api.
Rekayasa cuaca dan pemadaman dari udara
Kristomei menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya bertumpu pada operasi di darat. Karena itu, Kodam XXI/Radin Inten juga menyiapkan skema rekayasa cuaca dan pemadaman menggunakan sarana udara.
Ia menyebut Kodam XXI/Radin Inten berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi untuk pelaksanaan hujan buatan. Kristomei menyampaikan rencana tersebut melalui pernyataan, āSedang dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi hujan buatan yang akan dilaksanakan hari Senin,ā ujar Kristomei kepada Kompas.com, Minggu (23/8/2026).
Selain skema hujan buatan, dukungan udara juga disiapkan agar bantuan bisa menjangkau wilayah yang sulit didatangi dari jalur darat. Dalam lanjutan penjelasannya, Kristomei menambahkan, āHelly Water Bombing dari Palembang sedang dikoordinasikan segera mungkin,ā tambahnya.
Berita Terkait
Koordinasi dengan Forkopimda dan imbauan kepada warga
Kristomei menyatakan penanggulangan karhutla memerlukan kerja sama antarunsur pimpinan di daerah. Ia bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan turun langsung ke lokasi untuk mendukung proses pemadaman sekaligus mencegah api meluas.
Ia juga mengungkapkan koordinasi yang terus dijalankan dengan pihak-pihak terkait dan jajaran Forkopimda. āTerus berkoordinasi dengan pihak terkait, dan jajaran Forkopimda untuk mendukung upaya pemadaman dan mencegah api meluas. Dan, saat ini sudah turun ke TKP bersama-sama,ā ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kristomei meminta masyarakat tidak melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sumber api baru. Ia menyampaikan imbauan agar warga ikut menjaga kawasan Way Kambas, āMengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran dan bersama-sama menjaga Way Kambas,ā imbuhnya.
Turun bersama unsur terkait kawasan
Selain Pangdam, Kapoksahli Pangdam XXI/Radin Inten Brigjen TNI Sriyanto juga ikut turun langsung ke kawasan kebakaran. Brigjen TNI Sriyanto menjabat sebagai Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK, sehingga kehadirannya di lapangan menjadi bagian dari perhatian terhadap pengelolaan dampak di area habitat.
Melalui keterlibatan personel, dukungan peralatan pemadaman, serta koordinasi rekayasa cuaca dan bantuan dari udara, TNI menargetkan proses pemadaman bisa berjalan lebih efektif di TNWK. Upaya tersebut juga diarahkan agar penanganan berlangsung terkoordinasi dan tidak memberi ruang bagi api untuk berkembang ke area lain.
Kristomei juga menekankan bahwa pendekatan penanganan dilakukan bertahap mengikuti kondisi di lapangan. Dengan adanya penerjunan personel ke titik yang lebih sulit dijangkau, TNI diarahkan untuk mempercepat respons pemadaman dan mempersempit peluang api berpindah ke area lain.
Koordinasi lintas pihak dinilai menjadi kunci dalam mengendalikan situasi di TNWK. Melalui keterlibatan BPBD dalam pelaksanaan hujan buatan serta kesiapan dukungan dari operasi udara, pihak terkait berupaya memastikan intervensi tidak hanya menunggu perkembangan dari jalur darat, sekaligus menjaga agar proses penanganan berjalan serempak dan terpantau.
