jurnalistik.co.id – Ambisi lama Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai Greenland kembali menguat setelah utusan khusus AS secara terbuka mendorong Washington membangun lagi pangkalan militernya di wilayah otonom milik Denmark itu. Dorongan tersebut disebut sebagai langkah yang mendesak demi kepentingan keamanan nasional AS, terutama untuk menghadapi pengaruh militer Rusia dan China di kawasan Arktik.
Mengutip laporan AFP pada Kamis (21/5/2026), Utusan Khusus AS untuk Greenland Jeff Landry menegaskan bahwa Washington perlu kembali menancapkan pengaruhnya di pulau yang kaya sumber daya mineral tersebut. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap posisi strategis Greenland, yang selama ini dipandang penting dalam peta persaingan geopolitik di utara dunia.
AS sebenarnya pernah memiliki 17 fasilitas militer di Greenland pada masa Perang Dingin. Namun kini, hanya tersisa satu fasilitas aktif, yakni pangkalan udara Pituffik di bagian utara pulau. Kondisi itu membuat rencana penguatan kembali kehadiran militer AS di Greenland kembali menjadi sorotan, apalagi Landry menyebut sudah saatnya Washington menempatkan kembali pijakannya di sana.
“Saya pikir ini saatnya bagi AS untuk menempatkan kembali jejak kakinya di Greenland,” ujar Jeff Landry.
Ia juga menambahkan, “Saya pikir Anda melihat presiden berbicara tentang peningkatan operasi keamanan nasional dan mengisi kembali pangkalan-pangkalan tertentu di Greenland.”
Landry turut menyampaikan klaim bahwa Greenland membutuhkan kehadiran perlindungan militer serta investasi dari Amerika Serikat. Di sisi lain, keinginan Washington untuk membuka tiga pangkalan militer baru di bagian selatan pulau tersebut kini menjadi perhatian besar, karena pakta pertahanan tahun 1951 memang memungkinkan AS meningkatkan fasilitas militernya selama lebih dulu memberi tahu Denmark dan Greenland.
Kontroversi semakin membesar setelah kunjungan Landry ke ibu kota Nuuk sejak hari Minggu lalu. Kunjungan itu memicu kegaduhan politik karena sang utusan datang tanpa undangan resmi dari pemerintah setempat. Situasi ini membuat langkah AS dipandang sensitif, terlebih Greenland merupakan wilayah otonom yang memiliki kewenangan tertentu dalam urusan domestik, sementara Denmark tetap memegang peran dalam struktur kedaulatan yang lebih luas.
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menanggapi manuver tersebut dengan nada tegas. Ia menyebut ambisi negara besar untuk mengamankan kendali atas wilayahnya sebagai tindakan yang tidak sopan, meski pada saat yang sama ia menegaskan perlunya mencari jalan keluar terbaik.
“Meskipun keinginan seorang ‘penguasa’ untuk mengamankan kendali atas Greenland sepenuhnya tidak sopan, kami berkewajiban untuk menemukan solusi,” tutur Jens-Frederik Nielsen.
Isu Greenland juga ikut melebar ke ranah ekonomi. Dalam wawancaranya dengan media lokal, Landry terkesan memprovokasi sentimen kemerdekaan dengan menyatakan bahwa kerja sama ekonomi dengan AS dapat melepaskan Greenland dari ketergantungan finansial terhadap Denmark. Pernyataan itu menambah lapisan baru dalam ketegangan yang sudah lebih dulu mengemuka akibat dorongan AS memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut.
Di tengah polemik politik dan keamanan itu, muncul pula kontroversi di sektor kesehatan. Seorang dokter asal AS yang turut dalam rombongan Landry menyatakan bahwa kehadirannya bertujuan menilai kebutuhan medis warga lokal. Namun langkah tersebut langsung memicu kemarahan Menteri Kesehatan Greenland Anna Wangenheim, yang menolak keras wilayahnya dijadikan alat politik.
Wangenheim menilai pengiriman bantuan medis dari Washington merupakan bagian dari taktik geopolitik, terlebih Denmark dan Greenland sebelumnya telah menolak tawaran kapal rumah sakit angkatan laut yang sempat dikirim oleh Presiden Trump. Reaksi keras itu menunjukkan bahwa setiap manuver AS di Greenland, baik militer maupun nonmiliter, kini dibaca sebagai bagian dari perebutan pengaruh yang lebih luas.
“Warga Greenland bukanlah kelinci percobaan dalam sebuah proyek geopolitik,” tegas Anna Wangenheim.
Dengan begitu, Greenland kembali berada di pusat perhatian internasional. Satu sisi, AS mendorong penguatan kehadiran militernya dengan alasan keamanan nasional. Di sisi lain, pemerintah Greenland menyoroti persoalan kedaulatan, kesopanan diplomatik, dan penolakan terhadap pendekatan yang dianggap menekan. Di tengah tarik-menarik itu, pertanyaan tentang masa depan hubungan Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat.
