jurnalistik.co.id – Ambisi lama Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperkuat posisi Washington di Greenland kembali mencuat setelah utusan khusus AS secara terbuka menyatakan perlunya membangun lagi pangkalan militer di wilayah otonom milik Denmark tersebut. Seruan itu disampaikan dengan alasan keamanan nasional, terutama untuk menghadang pengaruh militer Rusia dan China di kawasan Arktik.
Mengutip laporan AFP pada Kamis (21/5/2026), Utusan Khusus AS untuk Greenland Jeff Landry menegaskan bahwa Washington perlu kembali menancapkan pengaruhnya di pulau yang kaya sumber daya mineral itu. Ia menilai kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas.
“Saya pikir ini saatnya bagi AS untuk menempatkan kembali jejak kakinya di Greenland,” ujar Jeff Landry.
Landry juga mengatakan bahwa Presiden Trump tengah berbicara mengenai peningkatan operasi keamanan nasional dan pengisian kembali sejumlah pangkalan tertentu di Greenland. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan Amerika Serikat untuk menjaga kepentingan nasional di kawasan yang semakin strategis itu.
Dalam pernyataannya, Landry turut menambahkan klaim bahwa Greenland membutuhkan perlindungan militer dan investasi dari Amerika Serikat. Ia menyebut keterlibatan Washington sebagai sesuatu yang penting bagi masa depan wilayah tersebut.
Pangkalan lama dan rencana baru
AS sendiri pernah memiliki 17 fasilitas militer di Greenland pada masa Perang Dingin. Namun saat ini, hanya tersisa satu fasilitas aktif, yakni pangkalan udara Pituffik di bagian utara pulau itu.
Rencana Washington untuk membuka tiga pangkalan militer baru di bagian selatan Greenland kini menjadi sorotan tajam. Pakta pertahanan tahun 1951 memang memberi ruang bagi AS untuk meningkatkan fasilitas militernya, dengan syarat terlebih dahulu memberi tahu Denmark dan pemerintah Greenland.
Kunjungan Landry ke ibu kota Nuuk sejak hari Minggu lalu ikut memicu kontroversi dan kegaduhan politik. Ia datang tanpa undangan resmi dari pemerintah setempat, sehingga langkah tersebut dianggap menambah panas hubungan politik di wilayah itu.
Menanggapi manuver Amerika Serikat, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyampaikan bahwa ambisi negara besar untuk mengamankan kendali atas wilayahnya memang terkesan tidak menghormati kedaulatan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Greenland tetap harus mencari solusi terbaik.
“Meskipun keinginan seorang ‘penguasa’ untuk mengamankan kendali atas Greenland sepenuhnya tidak sopan, kami berkewajiban untuk menemukan solusi,” tutur Jens-Frederik Nielsen.
Isu ini semakin memanas ketika Landry dalam wawancara dengan media lokal terkesan memprovokasi sentimen kemerdekaan. Ia menyebut kerja sama ekonomi dengan AS dapat melepaskan Greenland dari ketergantungan finansial terhadap Denmark.
Pernyataan itu menambah lapisan baru dalam perdebatan yang sudah sensitif sejak lama. Greenland, yang berada di bawah otoritas Denmark sebagai wilayah otonom, kembali menjadi ajang tarik-menarik kepentingan geopolitik antara Washington dan pihak-pihak yang menolak dominasi asing.
Gejolak juga meluas ke sektor kesehatan setelah seorang dokter asal AS yang ikut dalam rombongan Landry mengatakan bahwa kehadirannya bertujuan menilai kebutuhan medis warga lokal secara sepihak. Kehadiran tim medis itu langsung memicu kemarahan dari Menteri Kesehatan Greenland Anna Wangenheim.
Anna menolak keras wilayahnya dijadikan alat politik. Ia menilai bantuan medis dari Washington tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik, terutama setelah Denmark dan Greenland secara tegas menolak tawaran kapal rumah sakit angkatan laut yang sempat dikirim oleh Presiden Trump.
“Warga Greenland bukanlah kelinci percobaan dalam sebuah proyek geopolitik,” tegas Anna Wangenheim.
Dengan rangkaian pernyataan itu, Greenland kembali berada di pusat perhatian internasional. Di satu sisi, Washington menekankan alasan keamanan nasional dan kebutuhan memperkuat posisi di Arktik. Di sisi lain, pemerintah Greenland menegaskan bahwa kedaulatan dan martabat wilayahnya tidak bisa diperlakukan sebagai komoditas politik.
