jurnalistik.co.id – Mulai Senin, 29 Juni, sekolah-sekolah di Inggris akan menjalankan aturan “phone-free” sepanjang hari. Kebijakan ini membuat sekolah dan trust (penyelenggara) memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung tanpa ponsel di area sekolah.
Aturan ini terpisah dari larangan penggunaan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun yang diumumkan baru-baru ini. Pemerintah menyatakan langkah tersebut memberi “legal force to what schools are already doing in practice”, sehingga praktik yang selama ini dilakukan sekolah kini mendapat dasar hukum.
Untuk memahami apa yang berubah, pemerintah menekankan bahwa inti kebijakan adalah suasana bebas gangguan ponsel selama jam sekolah. Dengan begitu, guru dan siswa sama-sama berada dalam lingkungan yang lebih fokus pada kegiatan belajar dan interaksi langsung.
Bertanda hukum: apa yang diwajibkan?
Perubahan ini terkait panduan pemerintah yang sebelumnya disampaikan kepada kepala sekolah. Di awal tahun, Menteri Pendidikan Bridget Phillipson menulis kepada para kepala sekolah untuk mendorong agar “all schools should be smartphone-free environments by default”.
Panduan itu kini menjadi bagian dari undang-undang melalui Children’s Wellbeing and Schools Act yang disahkan pada April. Artinya, kepala sekolah memiliki kewajiban legal untuk mengikuti arah kebijakan tersebut dalam pengelolaan ponsel di lingkungan sekolah.
Bolehkah membawa ponsel ke sekolah?
Soal apakah siswa masih boleh membawa ponsel ke sekolah bergantung pada aturan internal masing-masing sekolah. Dalam banyak kasus, siswa tetap dapat membawa ponsel, tetapi perangkat tidak boleh dipakai, terlihat, atau terdengar selama jam sekolah.
Pola pelaksanaannya beragam. Sebagian sekolah menggunakan loker khusus, sementara yang lain memakai pouch (kantong) ponsel yang ditutup rapat sehingga perangkat tidak digunakan saat berada di lingkungan sekolah.
Contoh penerapan di sejumlah wilayah
Di Hampshire, misalnya, perangkat yang diizinkan hanya “brick” atau “dumb” phones. Ponsel jenis ini hanya dapat dipakai untuk menelepon atau mengirim pesan teks, dengan akses internet yang sangat terbatas.
Di Essex, sekolah disebut baru berinvestasi pada pouch yang dapat dikunci secara magnetis untuk menggantikan kebijakan “disimpan di tempat yang tidak terlihat”. Sementara itu, anak yang membutuhkan akses ponsel selama jam sekolah karena alasan medis—misalnya untuk mengontrol pompa insulin—akan menggunakan pouch yang disegel dengan Velcro.
Staf dan murid di sebuah sekolah di Hull menyebut pouch jenis ini memberi “phenomenal difference”. Pemerintah juga menegaskan kepala sekolah mengenal kondisi sekolah dan siswanya paling baik, sehingga dapat memilih cara penerapan yang paling sesuai.
Beberapa sekolah menerapkan kebijakan “no see, no hear”. Dalam skema ini, ponsel bisa tetap berada pada siswa selama tersimpan dan tidak digunakan, tetapi tetap tidak boleh terlihat atau menimbulkan suara selama jam pelajaran.
Permintaan dukungan pendanaan dari kalangan asosiasi sekolah
Di sisi lain, sejumlah serikat guru dan asosiasi sekolah mendorong pemerintah untuk bergerak lebih jauh. Pepe Di’Iasio, sekretaris jenderal Association of School and College Leaders (ASCL), menyebut perlunya tambahan pendanaan untuk mendukung pelarangan yang tidak hanya sebatas “no see, no hear”.
Menurut Di’Iasio, dukungan tersebut dibutuhkan untuk menutup kebutuhan fasilitas seperti loker, area penyimpanan yang lebih aman, atau pouch ponsel. Tujuannya agar penerapan aturan dapat berjalan seragam dan efektif sesuai kebutuhan tiap sekolah.
Mengapa aturan ini muncul sekarang?
Perdebatan soal pelarangan ponsel di sekolah sudah berlangsung selama beberapa tahun. Partai Konservatif disebut pernah mengkampanyekan pelarangan sepenuhnya, sementara Liberal Demokrat menyatakan mereka “dragging the government” menuju pengenalan larangan sebelum diumumkan pada April.
Pemerintahan Partai Buruh sebelumnya mengatakan bahwa pelarangan bersifat undang-undang tidak diperlukan karena sekolah sudah mengikuti panduan. Namun, kali ini situasinya berubah karena kebijakan berbasis panduan tersebut kini dimasukkan ke dalam kerangka hukum.
Pengalaman di kelas: contoh di Barnsley
Di Barnsley, ponsel siswa dikumpulkan selama waktu form pagi dan dikembalikan di akhir hari. Guru matematika Bill Morris, 26 tahun, menilai langkah ini “really positive” karena memberi kesempatan bagi siswa untuk lebih banyak berbicara dan melatih keterampilan komunikasi dunia nyata.
Morris juga menyebut aturan itu membantu siswa membentuk pendapatnya sendiri, serta tidak terlalu bergantung pada Google. Ia menilai penggunaan loker di sekolahnya membantu menciptakan suasana yang lebih baik dibanding pengalaman ketika ia masih siswa, saat ponsel kerap terlihat selama waktu istirahat dan makan siang.
Guru tersebut juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk melarang media sosial untuk anak di bawah 16 tahun di luar sekolah. Ia menambahkan ada siswanya yang pernah datang dengan kondisi “very tired” setelah menggunakan TikTok hingga pukul 03:00.
Aturan untuk ponsel guru
Dalam panduan pemerintah, ada pula ketentuan bagi staf sekolah. Staf tidak dianjurkan menggunakan ponsel pribadi di depan siswa selama jam sekolah untuk alasan personal.
Langkah ini disebut bertujuan “empower staff” agar guru dapat lebih efektif menantang siswa untuk memenuhi ekspektasi sekolah. Panduan juga menyebut situasi tertentu ketika penggunaan ponsel di sekolah bisa dianggap tepat, seperti saat memberi pekerjaan rumah, penghargaan, dan sanksi, atau saat masuk ke akun yang aman melalui verifikasi dua langkah.
Bagaimana dengan bagian lain Britania Raya?
Karena pendidikan termasuk urusan yang didelegasikan, pendekatan di seluruh wilayah tidak selalu sama. Pemerintah Skotlandia sudah memperkenalkan panduan yang memberi kepala sekolah kewenangan menerapkan pelarangan ponsel di sekolah pada 2024.
Di Edinburgh, ponsel disebut akan dilarang di semua sekolah menengah negeri setelah libur musim panas, mengikuti proses konsultasi setempat. Di Wales tidak ada larangan nasional, tetapi kepala sekolah tetap memiliki kuasa untuk melarang atau membatasi penggunaan perangkat di sekolah mereka.
Menteri pendidikan Wales Anna Brychan menyatakan komitmennya untuk menetapkan “clear national expectations on how mobile phones are used in schools”. Sementara itu, di Irlandia Utara, skema uji coba “phone-free” di sembilan sekolah berakhir lebih awal tahun ini, dengan laporan yang dijadwalkan akan dirilis segera.
