jurnalistik.co.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan harga pangan di pasaran. Dalam beleid terbaru, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terancam sanksi.
Penguatan pengawasan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pengenaan sanksi bagi pelanggaran HPP, HET, dan Harga SPHP pada sejumlah komoditas pangan.
Surat edaran itu ditetapkan di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Penetapan tersebut menjadi dasar bagi aparat dan pihak terkait untuk menindak pelanggaran yang ditemukan selama proses pemantauan harga.
Amran tekankan kewajiban patuh harga pangan
Dalam aturan tersebut, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Amran, kepatuhan ini berlaku untuk HPP, HET, serta harga beras SPHP.
“Seluruh pelaku usaha harus mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras SPHP. Ya, [jika melanggar] itu diberi sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi,” kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Amran juga menekankan bahwa penindakan tidak berhenti pada peringatan. Pelanggaran dapat berujung pada langkah administratif hingga penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai ketentuan.
Sanksi administratif hingga potensi pidana
Bapanas mempertegas konsekuensi bagi pelaku usaha yang membandel. Sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Kepala Bapanas, gubernur, serta bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
Sanksi administratif yang disebut dalam surat edaran mencakup peringatan tertulis, denda, dan pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha. Selain itu, pencabutan perizinan berusaha dan penarikan pangan pokok dari peredaran juga masuk dalam bentuk sanksi yang dapat diterapkan.
Berita Terkait
Pada sisi lain, aturan juga mengakomodasi penindakan melalui jalur hukum bila unsur pidana ditemukan. Pelanggaran yang memuat unsur tindak pidana akan diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam surat edaran itu disebutkan, apabila hasil pengawasan menunjukkan bukti awal terjadinya tindak pidana di bidang pangan, pengawas wajib melaporkannya kepada penyidik yang berwenang. Dengan demikian, proses tindak lanjut dapat berjalan berdasarkan prosedur penegakan hukum.
Ancaman pidana yang dicantumkan berupa pidana penjara paling lama 7 tahun serta denda maksimal sebesar Rp1,5 miliar. Ketentuan tersebut menjadi penegasan bahwa pelanggaran tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berisiko pidana.
Pejabat lintas institusi dilibatkan sebagai pengawas
Untuk memperkuat pengawasan, Bapanas melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan aparat keamanan. Pihak yang ditunjuk sebagai pengawas meliputi Kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, hingga Dandim.
Para pengawas memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Mekanisme pelaporan ini dimaksudkan agar pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.
Komoditas yang diatur meliputi pangan pokok
Surat edaran tersebut juga menyebut komoditas yang masuk dalam pengaturan harga. Di antaranya adalah beras, minyak goreng, telur ayam, dan daging ayam.
Selain komoditas tersebut, aturan juga mencakup jagung dan gula pasir. Bapanas turut menyebut adanya sejumlah pangan pokok lainnya yang berada dalam cakupan pengaturan.
Dengan skema sanksi yang bertingkat, pemerintah berupaya menjaga agar harga tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Pengetatan ini diharapkan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar harga, serta mengurangi potensi penyimpangan selama distribusi dan penjualan.
