jurnalistik.co.id – Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memperkenalkan dua kebijakan pemungutan pajak yang mulai diberlakukan pada kuartal ketiga dan penghujung 2026. Kebijakan itu muncul di tengah biaya hidup yang terus terasa oleh rumah tangga, khususnya di wilayah perkotaan.
Salah satunya adalah penerapan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai beroperasi pada 25 September 2026. Kebijakan berikutnya, yaitu pungutan PPh Pasal 22 kepada pedagang yang berjualan melalui marketplace atau e-commerce, dijadwalkan berlaku mulai 1 November 2026.
Ekonom Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah tersebut berpotensi membebani kelas menengah. Menurut dia, dampaknya cenderung paling terasa pada konsumen perkotaan yang memiliki ruang belanja lebih terbatas.
Waktu berlaku dan cara komunikasi jadi sorotan
Yusuf menekankan bahwa masalah utama tidak hanya ada pada kebijakan pajaknya, tetapi juga pada saat penerapannya serta bagaimana informasi itu disampaikan kepada publik. Ia menilai pemerintah perlu memastikan momentum kebijakan tidak bertabrakan dengan kondisi konsumsi yang sedang melandai.
“Kebijakan yang meningkatkan setoran pajak ini diterapkan ketika penjualan eceran hampir stagnan dan rumah tangga sedang menahan konsumsi,” ujar Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Rabu (11/11/2026).
Dengan konteks itu, ia berpendapat kebijakan akan lebih mudah dibaca sebagai tekanan tambahan menjelang akhir tahun. Ketika penjualan eceran belum menunjukkan pemulihan yang kuat, kenaikan beban setoran pajak berisiko ikut mengerucut menjadi tekanan biaya yang ditanggung pelaku usaha dan pada akhirnya dapat merembet ke harga yang dibayar konsumen.
Selain soal timing, ia juga menyoroti kualitas komunikasi kebijakan. Yusuf menyebut sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak seragam dan cenderung tidak jelas, sehingga memunculkan persepsi yang keliru di masyarakat.
Ia menyinggung adanya anggapan bahwa transfer uang melalui aplikasi digital turut dikenai pajak. Padahal, menurut Yusuf, persepsi tersebut tidak sesuai dengan substansi aturan yang dimaksud.
Berita Terkait
Menurutnya, transfer dana maupun remitansi tidak otomatis berubah menjadi objek pajak. Perbedaan antara aktivitas yang memang terkait skema pemungutan dan transaksi yang tidak termasuk dalam rezim objek pajak, menurut Yusuf, perlu dijelaskan secara lebih tegas agar tidak menimbulkan kebingungan.
Potensi dampak ke ruang belanja
Dalam pandangan CORE, kebijakan yang meningkatkan pungutan di segmen transaksi digital dan perdagangan melalui marketplace/e-commerce dapat menambah tekanan pada arus belanja rumah tangga. Kelas menengah, terutama di kota besar, biasanya lebih sensitif terhadap perubahan biaya yang muncul berulang dalam periode konsumsi tinggi.
Yusuf menilai ketika rumah tangga sedang cenderung menahan konsumsi, kebijakan pajak yang bekerja di sepanjang rantai transaksi berpotensi memperpanjang fase penyesuaian. Akibatnya, daya beli yang seharusnya menjadi penopang aktivitas ekonomi justru bisa tertahan.
Ia juga mengingatkan bahwa sosialisasi yang tidak seragam berisiko membuat kebijakan terlihat lebih luas daripada yang sebenarnya. Jika publik menangkap pesan yang keliru, respons masyarakat bisa lebih defensif, misalnya dengan menunda keputusan belanja atau memperketat pengeluaran rumah tangga.
Di sisi lain, keselarasan informasi menjadi penting agar pelaku usaha dan konsumen memiliki pemahaman yang sama mengenai objek transaksi yang dikenai pungutan. Ketika pemahaman belum seragam, pelaku pasar menghadapi ketidakpastian, yang sering kali memicu perubahan strategi harga atau penyesuaian biaya operasional.
Oleh sebab itu, penjelasan yang rinci mengenai cakupan aturan, jadwal penerapan, dan batasan transaksi yang termasuk objek pajak dinilai perlu disampaikan dengan format yang lebih konsisten. Yusuf menempatkan komunikasi publik sebagai bagian dari desain kebijakan, bukan sekadar pelengkap setelah aturan berjalan.
Dengan masa berlaku yang sudah ditetapkan—SPP-TDLN mulai 25 September 2026 dan PPh Pasal 22 mulai 1 November 2026—pemerintah tetap memiliki ruang untuk merapikan informasi yang diterima masyarakat. Menurut Yusuf, perbaikan pada kualitas sosialisasi dan ketepatan timing merupakan faktor yang menentukan apakah kebijakan akan berujung pada tekanan tambahan bagi kelas menengah atau tidak.
Pada akhirnya, CORE melihat kebijakan pemungutan pajak menjelang akhir tahun tidak boleh dipandang hanya dari aspek penerimaan negara. Ia juga harus dievaluasi dari sisi kondisi ekonomi rumah tangga, dinamika penjualan eceran, serta kejelasan pesan yang sampai ke publik, agar tidak menimbulkan beban yang tidak perlu pada kelompok masyarakat yang tengah menjaga daya beli.
