jurnalistik.co.id – Pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo ikut mengambil bagian dalam pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dilaksanakan petugas Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (24/8/2026).
Kegiatan pendataan berlangsung pada pukul 09.00–12.00 WITA dan menyasar seluruh ASN maupun PPPK yang belum mengikuti pendataan.
Di Kota Gorontalo, pelaksanaan SE 2026 di lingkungan Diskominfotik menunjukkan komitmen instansi untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai ketentuan. Kepala Diskominfotik Provinsi Gorontalo, Mohammad Trizal Entengo, bersama jajaran turut melaksanakan pendataan pada hari yang sama.
Trizal menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia juga menyampaikan imbauan agar pegawai yang belum didata dapat memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada petugas sensus.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Saya mengimbau seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Diskominfotik yang belum didata agar mengikuti pendataan dengan memberikan informasi yang lengkap dan benar,” ujar Trizal.
Menurutnya, keterlibatan setiap pegawai dalam proses pendataan menjadi bagian penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang terkumpul diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi serta karakteristik perekonomian Indonesia, termasuk di daerah.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan pendataan nasional yang diselenggarakan BPS. Program ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia melalui pendataan seluruh aktivitas usaha.
Trizal menekankan bahwa hasil sensus diharapkan bermanfaat sebagai dasar bagi berbagai tahapan pembangunan ekonomi. Data yang terkumpul akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan ekonomi, baik pada level nasional maupun daerah.
Berita Terkait
Pelaksanaan SE 2026 berlangsung dalam rentang waktu mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Dengan jadwal tersebut, pendataan dilakukan secara bertahap dan menjangkau objek pendataan pada berbagai lokasi penyelenggaraan.
Di Gorontalo, pendataan serupa juga akan digelar di kantor-kantor OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan cakupan pendataan berjalan merata sesuai kebutuhan program sensus.
Melalui kegiatan yang digelar pada Senin (24/8/2026) tersebut, Diskominfotik Provinsi Gorontalo mendorong seluruh pegawai yang belum terdaftar untuk mengikuti proses sensus sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan yang andal bagi BPS dalam menyusun data nasional.
Pada kesempatan itu, dukungan instansi ditunjukkan melalui keikutsertaan langsung dalam pendataan serta penekanan agar data yang diberikan tidak keliru. Pegawai diminta mengikuti arahan petugas sensus agar proses pendataan dapat berlangsung efektif dan sesuai standar.
Keseluruhan pelaksanaan SE 2026 diharapkan menghasilkan data yang lebih menyeluruh mengenai dinamika aktivitas usaha di berbagai wilayah. Data tersebut selanjutnya diharapkan memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Dengan langkah yang dilakukan Diskominfotik Provinsi Gorontalo, proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan terus mendapatkan respons positif dari seluruh unsur instansi. Partisipasi yang lengkap menjadi kunci agar tujuan pendataan nasional untuk memotret struktur serta karakteristik perekonomian Indonesia dapat tercapai.
Dalam pendataan tersebut, pegawai yang masuk dalam target kegiatan diimbau untuk memastikan kesesuaian informasi yang disampaikan kepada petugas. Kelengkapan data menjadi faktor penting agar proses pengolahan berjalan sesuai standar yang ditetapkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Diskominfotik Provinsi Gorontalo juga menempatkan kegiatan pendataan sebagai bagian dari tindak lanjut yang selaras dengan jadwal nasional. Dengan rentang pelaksanaan 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, tahapan pendataan dilakukan bertahap hingga objek pendataan di berbagai lokasi penyelenggaraan dapat terjangkau.
Diharapkan, partisipasi aktif para ASN maupun PPPK yang belum mengikuti pendataan dapat membantu BPS memperoleh data yang konsisten. Data yang terkumpul kemudian diolah untuk mendukung berbagai kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi, termasuk pada level daerah.
