jurnalistik.co.id – Pemerintah sedang mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan acuan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam kajian itu, desil menjadi istilah yang paling sering disebut, terutama terkait kelompok 1 sampai 10.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut pengelompokan berbasis desil dipandang dapat membuat subsidi lebih tepat sasaran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti kelompok dengan kesejahteraan tertinggi, yaitu desil 9 dan 10, agar tidak membeli BBM subsidi.
Bahlil menyampaikan bahwa mereka yang berada di kelompok paling mampu seharusnya tidak mengambil jatah subsidi. Ia mengatakan, “Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima”.
Meskipun demikian, pemerintah belum menetapkan desil 9 dan 10 sebagai kelompok yang otomatis dilarang membeli BBM subsidi. Bahlil menegaskan rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil masih berada pada tahap kajian, “Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji”.
Apa itu desil dan apa gunanya?
Secara sederhana, desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pengelompokan ini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan pemeringkatan.
Desil dibagi menjadi sepuluh kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Pembagian tersebut membantu menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lain dalam distribusi tingkat kesejahteraan.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan bahwa desil 1 merepresentasikan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sementara itu, desil 10 adalah 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Dengan begitu, desil bukan sekadar label yang langsung memetakan seseorang sebagai “kaya” atau “miskin”. Desil menggambarkan posisi suatu keluarga dalam daftar perbandingan kesejahteraan berdasarkan indikator yang dipakai dalam pemeringkatan DTSEN.
Bagaimana seseorang bisa masuk desil 1–10?
Berita Terkait
Penentuan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu lembaga pemerintah nonkementerian yang menghimpun pengelompokan tersebut. Dalam penetapan desil, fokusnya bukan hanya pada besarnya pendapatan, melainkan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan.
Ari menekankan bahwa desil bukan angka yang menunjukkan besarnya pendapatan seseorang. Yang dinilai adalah posisi keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan, sehingga ukuran yang dipakai tidak berhenti pada nominal penghasilan bulanan.
Dalam pemeringkatan itu, terdapat delapan indikator yang digunakan untuk menentukan pengelompokan. Indikator tersebut mencakup identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta kondisi dan kualitas tempat tinggal.
Indikator lain yang disebut adalah akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha. Karena indikator-indikator ini saling terkait dengan gambaran kehidupan sehari-hari, perubahan pada satu aspek dapat memengaruhi penilaian kondisi sosial ekonomi keluarga.
Karena itulah, penentuan desil juga tidak bisa dipahami hanya dari nominal gaji atau pendapatan bulanan. Dua keluarga dengan angka pendapatan yang terlihat mirip bisa berada pada desil berbeda apabila aspek lain yang diukur dalam indikator DTSEN berbeda.
Dalam kerangka ini, desil 10 ditempatkan sebagai kelompok 10 persen keluarga dengan posisi kesejahteraan paling tinggi. Sebaliknya, desil 1 berada pada kelompok 10 persen terbawah dalam pemeringkatan kesejahteraan.
Implikasi kajian pembatasan BBM subsidi
Ketika pemerintah mengkaji pembatasan BBM subsidi berbasis desil, gagasan utamanya adalah mengaitkan keputusan kebijakan dengan posisi kesejahteraan yang lebih terukur. Istilah desil kemudian menjadi penanda cara pandang kebijakan, bukan sekadar angka yang berdiri sendiri.
Namun pada tahap kajian, pemerintah masih menempatkan pembatasan Pertalite berdasarkan desil sebagai proses yang sedang dianalisis. Karena itu, masyarakat perlu memahami dulu makna desil sebelum menarik kesimpulan mengenai aturan pembelian BBM subsidi.
Pada akhirnya, pemahaman desil membantu menjawab pertanyaan paling mendasar: bagaimana suatu keluarga diposisikan dalam kelompok kesejahteraan. Penjelasan BPS melalui DTSEN menunjukkan bahwa pemeringkatan mengandalkan beberapa indikator sekaligus, sehingga penentuan desil tidak hanya bertumpu pada pendapatan.
Dengan kerangka tersebut, pembahasan soal desil 1 sampai 10—termasuk desil 9 dan 10—menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang penetapan sasaran subsidi. Pemerintah masih menunggu hasil kajian sebelum menerjemahkannya menjadi kebijakan pembatasan yang bersifat mengikat.
