jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo Gusnar mendorong kolaborasi antarpemerintah untuk mempercepat pengembangan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, melalui pertemuan dengan pihak pusat di Jakarta pada Selasa (29/9/2026).
Dalam agenda tersebut, Pemprov Gorontalo tidak hadir sendirian. Pemkab Bone Bolango serta Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili turut ikut terlibat untuk mengawal kepentingan masyarakat terkait pembangunan akses Pinogu.
Gusnar menegaskan bahwa dorongan tersebut sejalan dengan kebutuhan agar aspirasi daerah dapat diperjuangkan secara terkoordinasi. Ia juga ingin memastikan perhatian pemerintah pusat benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat melintasi jalan yang ada di kawasan tersebut.
Pertemuan berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dan dihadiri pihak Kementerian Kehutanan. Tim dari Pemprov Gorontalo dan Pemkab Bone Bolango diterima Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko.
Fokus pembahasan diarahkan pada persetujuan pemanfaatan kawasan. Dalam pertemuan itu, juga dibicarakan perubahan lebar Jalan Pinogu dari sekitar dua meter menjadi enam meter, dengan panjang kurang lebih 42 kilometer.
Idrus M. Thomas Mopili menyampaikan bahwa proses pembahasan bersama Dirjen KSDAE telah mencapai sekitar 90 persen. Ia menilai keterlibatan para pihak berjalan intensif karena hampir seluruh unsur terkait hadir untuk memastikan langkah pengawalan dilakukan secara langsung.
p>Menurut Thomas, Gubernur Gusnar memperjuangkan proyek Jalan Pinogu secara serius. Ia mengungkapkan, “Pak Gubernur benar-benar memperjuangkan proyek Jalan Pinogu ini. Beliau ingin memastikan bagaimana sulitnya masyarakat melintasi jalan yang ada di Pinogu,”Pemkab Bone Bolango juga menyambut baik langkah Gubernur Gusnar dalam menginisiasi pembahasan tersebut. Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menilai keterlibatan pemerintah provinsi menjadi dorongan yang patut didukung karena bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat Pinogu.
Berita Terkait
Iwan Mustapa menyampaikan apresiasi tersebut melalui pernyataan, “Ini adalah dukungan luar biasa untuk masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango. Tentu tugas pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis terkait bagaimana proyek jalan ini kita tingkatkan menjadi jalan status kabupaten,”
Selain aspek perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan, perhatian juga diarahkan pada kebutuhan pembiayaan pembangunan jalan. Pemprov Gorontalo berupaya mengawal rencana tersebut lewat koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Keuangan.
Dengan adanya rangkaian pembahasan di tingkat pusat, kolaborasi antarpemerintah diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Gusnar bersama Pemkab Bone Bolango dan DPRD Provinsi Gorontalo terus menempatkan pengawalan proses sebagai bagian dari upaya memastikan akses menuju Pinogu mendapat dukungan yang dibutuhkan.
Pertemuan di Jakarta pada 29 September 2026 itu menjadi penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis. Pada akhirnya, perubahan yang dibahas, mulai dari rencana pelebaran jalan hingga panjang sekitar 42 kilometer, ditempatkan sebagai agenda lanjutan yang memerlukan sinkronisasi lintas lembaga agar dapat berjalan sesuai tahapan yang disepakati.
Para pihak juga menekankan bahwa pengawalan tidak berhenti pada pembahasan awal. Mengingat pembicaraan menyangkut persetujuan pemanfaatan kawasan dan rencana teknis pelebaran, diperlukan tindak lanjut agar setiap langkah administratif yang ditempuh di tingkat pusat dapat dipahami dan diselaraskan dengan kebutuhan lapangan di Pinogu.
Dalam konteks itu, proses yang dinilai sudah mencapai sekitar 90 persen memperlihatkan adanya keterlibatan intens lintas unsur. Keberadaan unsur terkait pada pertemuan dinilai membantu memastikan masukan dan dokumen yang dibutuhkan dapat dibawa ke tahap berikutnya tanpa terputus, khususnya saat menyangkut aspek teknis dan status jalan yang diusulkan.
Selain urusan perizinan, pembahasan juga diarahkan pada rencana pembiayaan pembangunan jalan. Koordinasi yang disebutkan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan diharapkan mampu memperkuat kesiapan dukungan anggaran, sehingga perubahan lebar Jalan Pinogu dari sekitar dua meter menuju enam meter dapat berjalan sesuai tahapan yang disepakati.
