jurnalistik.co.id – Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pola hunian di berbagai provinsi memperlihatkan variasi yang cukup jelas. Di antara provinsi-provinsi tersebut, DKI Jakarta menempati posisi teratas untuk rumah tangga yang menempati bangunan berstatus sewa atau kontrak.
DKI Jakarta mencatat persentase 21,20% untuk kategori rumah tangga penyewa. Angka ini menjadi yang terbesar secara nasional dan menunjukkan bahwa pilihan hunian model sewa masih sangat menonjol di wilayah ibu kota.
Dalam konteks tersebut, harga rumah yang relatif mahal menjadi salah satu alasan orang cenderung mencari alternatif hunian. Selain pertimbangan biaya, proses penentuan tempat tinggal juga dipengaruhi perencanaan jangka panjang yang tidak selalu sejalan dengan dinamika pekerjaan dan mobilitas.
DKI Jakarta juga dikenal sebagai pusat bisnis sekaligus lapangan pekerjaan, sehingga arus pergerakan penduduk tergolong tinggi. Banyak orang datang ke kota untuk bekerja atau mengejar peluang ekonomi, tetapi belum tentu berniat menetap dalam jangka panjang sejak awal.
Selain DKI Jakarta, sejumlah provinsi lain juga mencatat tingkat hunian sewa atau kontrak yang menonjol. Kepulauan Riau berada di urutan berikutnya dengan persentase 15,97% rumah tangga yang menempati bangunan berstatus sewa atau kontrak.
Urutan berikutnya ditempati Bali dengan persentase 11,83%. Setelah itu, Kalimantan Timur mencatat 10,55%, sedangkan Sumatera Utara berada pada angka 9,95% untuk rumah tangga penyewa.
Data Susenas juga memperlihatkan komposisi hunian di Kepulauan Riau dari sisi pemilikan. Provinsi tersebut memiliki persentase rumah tangga yang menempati bangunan milik sendiri sebesar 75,40%.
Berita Terkait
Dengan komposisi itu, porsi rumah tangga yang tinggal di rumah kontrak atau sewa menjadi cukup signifikan. Di Kepulauan Riau, hampir satu dari enam rumah tangga berada pada kategori hunian kontrak atau sewa, mengikuti besaran persentase yang tercatat.
Untuk Bali, persentase penyewa sebesar 11,83% menempatkan provinsi ini pada posisi ketiga nasional. Karakter Bali sebagai daerah tujuan wisata turut membentuk kebutuhan hunian, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di sejumlah kawasan.
Meski karakter ekonomi tiap daerah tidak sama, temuan ini menegaskan bahwa rumah sewa memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Peran tersebut tampak paling kuat pada provinsi yang persentase rumah tangga penyewanya jauh melampaui rata-rata nasional.
Secara keseluruhan, perbedaan angka antarprovinsi memberi gambaran bagaimana faktor mobilitas, struktur aktivitas ekonomi, dan karakter wilayah memengaruhi pilihan model hunian. Susenas Maret 2025 menunjukkan bahwa kebutuhan akan hunian sewa tidak terbatas pada satu wilayah, melainkan muncul dengan tingkat yang berbeda sesuai kondisi masing-masing daerah.
Implikasinya, penyediaan akses hunian yang fleksibel—termasuk opsi sewa atau kontrak—tetap relevan untuk berbagai konteks daerah. Ketika persentase penyewa relatif tinggi, berarti rumah sewa menjadi bagian nyata dari cara masyarakat memenuhi kebutuhan bertempat tinggal.
Jika melihat urutan yang muncul dari data Susenas, DKI Jakarta menjadi yang paling menonjol dengan 21,20% rumah tangga penyewa. Setelah ibu kota, Kepulauan Riau mencatat 15,97%, disusul Bali pada 11,83%. Kinerja penyewa kemudian terlihat di Kalimantan Timur 10,55% serta Sumatera Utara 9,95%, sehingga variasinya tampak merata pada sejumlah provinsi.
Di Kepulauan Riau, gambaran kepemilikan rumah ikut memperkuat konteks tersebut. Sebanyak 75,40% rumah tangga menempati bangunan milik sendiri, namun pada saat yang sama proporsi untuk hunian kontrak atau sewa tetap cukup besar. Dengan demikian, kebutuhan terhadap opsi sewa atau kontrak tidak hilang meski kepemilikan menjadi dominan, sebagaimana terlihat dari temuan bahwa hampir satu dari enam rumah tangga berada pada kategori tersebut.
Untuk daerah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pola penyewa dapat berjalan berdampingan dengan karakter wilayahnya. Jakarta, misalnya, digambarkan sebagai pusat bisnis dan lapangan pekerjaan yang menarik arus pergerakan, sedangkan Bali disebut memiliki daya tarik wisata yang ikut membentuk kebutuhan hunian pada kawasan dengan aktivitas ekonomi terkonsentrasi. Pada situasi seperti ini, pilihan sewa atau kontrak berfungsi sebagai penyangga agar kebutuhan tempat tinggal tetap terpenuhi ketika perencanaan jangka panjang tidak selalu sejalan dengan mobilitas.
