jurnalistik.co.id – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan, menekankan pentingnya penguatan pelayanan Posyandu agar akses layanan dasar dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Nani saat menghadiri penilaian Lomba Posyandu Enam SPM di Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, pada Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Nani mendorong optimalisasi Posyandu yang terhubung dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, penguatan tersebut merupakan langkah nyata untuk memperluas jangkauan pelayanan dasar.
Nani mengajak masyarakat memahami bahwa Persoalan layanan dasar tidak hanya berhenti pada sektor kesehatan. Ia menyebutkan berbagai urusan mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perumahan dan pekerjaan umum dapat disampaikan melalui forum Posyandu.
Ia juga meminta agar pemerintah desa dan para kader lebih proaktif menjalin pendekatan, terutama kepada warga yang belum memahami fungsi maupun cakupan layanan yang dapat diperoleh dari Posyandu. Dengan begitu, dukungan layanan tidak hanya menunggu warga datang, tetapi juga menjangkau kelompok yang masih membutuhkan informasi dan pendampingan.
“Jangan lagi berpikir Posyandu hanya untuk memeriksa kehamilan atau anak yang sakit. Sekarang Posyandu didukung enam OPD, sehingga masyarakat yang memiliki persoalan pendidikan, bantuan sosial, BPJS, maupun kondisi rumah dapat menyampaikan keluhannya melalui Posyandu,” ujar Nani.
Penjelasan tersebut, menurut Nani, menjadi dasar agar Posyandu tidak dipersempit pada peran tunggal. Perubahan cara pandang itu penting agar warga benar-benar melihat Posyandu sebagai ruang penyampaian keluhan dan kebutuhan yang lebih luas.
Berita Terkait
Lebih lanjut, Nani menegaskan bahwa optimalisasi enam bidang SPM tidak dapat berjalan sendiri. Ia menyebut dibutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dari sisi penganggaran.
Karena itu, ia mengatakan telah mendorong agar kebutuhan program Posyandu dapat diakomodasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pada masing-masing OPD. Langkah ini diarahkan agar pelaksanaan layanan sesuai standar sekaligus memiliki dukungan sumber daya yang memadai.
Selain penguatan sistem, Nani juga berharap penilaian Lomba Posyandu Enam SPM memberi dampak yang lebih jauh dari sekadar kompetisi. Menurutnya, kegiatan lomba hendaknya menjadi pemicu peningkatan kualitas kelembagaan, penajaman kapasitas kader, serta penyelenggaraan pelayanan langsung bagi masyarakat.
“Melalui Lomba Posyandu Enam SPM ini, kita ingin melihat sejauh mana kader memahami tugas dan tanggung jawabnya serta bagaimana pelayanan enam bidang SPM benar-benar dilaksanakan di tengah masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memotivasi kader untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu,” ujar Nani.
Dengan fokus tersebut, Nani berharap keberadaan Posyandu dapat semakin berfungsi sebagai sarana layanan dasar yang menyentuh kebutuhan warga secara nyata. Melalui sinergi lintas pihak dan pelaksanaan standar yang konsisten, pelayanan Posyandu diharapkan terus meningkat, baik dari sisi pemahaman kader hingga kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Dalam rangkaian penilaian tersebut, Nani menekankan agar pelaksanaan Lomba Posyandu Enam SPM menjadi ukuran nyata sejauh mana kader memahami tugasnya dan mampu menerjemahkan enam bidang SPM ke dalam pelayanan yang langsung dapat dirasakan warga. Ia menggarisbawahi pentingnya konsistensi penerapan standar di tingkat posyandu.
Menurutnya, pendekatan layanan juga perlu diperluas melalui kerja aktif pemerintah desa dan para kader. Warga yang belum memahami cakupan dan fungsi Posyandu diharapkan dapat tetap memperoleh informasi serta pendampingan, sehingga dukungan tidak hanya muncul ketika warga datang, melainkan juga hadir bagi kelompok yang masih membutuhkan arahan. Keluhan yang disampaikan pun dapat mencakup berbagai urusan, mulai dari pendidikan, bantuan sosial, BPJS, hingga kondisi rumah dan pekerjaan umum, melalui forum Posyandu.
Nani juga mengingatkan bahwa penguatan enam bidang SPM memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk penganggaran dari masing-masing OPD. Dengan mengakomodasi kebutuhan program Posyandu ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan standar menjadi lebih siap, baik dari sisi kesiapan sumber daya maupun keberlanjutan layanan. Ia berharap sinergi tersebut membuat Posyandu semakin efektif sebagai sarana layanan dasar yang merata dan tepat sasaran.
