jurnalistik.co.id – Trizal Entengo dan jajaran KPID Gorontalo menemui KPI Pusat di Jakarta pada Kamis, 12/11/2026. Pertemuan itu membahas teknis penggunaan dana hibah tahun 2027 serta arah kebijakan pasca terbitnya Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Trizal Entengo hadir bersama Ketua KPID Gorontalo Abdul Rajak Babuntai dan anggota Arif Rahim. Kedatangan mereka diterima oleh Aliyah selaku Koordinator Bidang Kelembagaan, serta Fuji Samantha yang menjabat Komisioner Bidang Kelembagaan sekaligus Koordinator Wilayah Gorontalo.
Selain itu, Sekretaris KPI Raden Rhina Anita Ernita Martono turut menyertai rangkaian pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, perwakilan KPID dan Kominfotik memulai diskusi dari kebutuhan koordinasi program lembaga penyiaran di daerah.
Trizal menyampaikan bahwa kunjungannya ke KPI Pusat bertujuan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan KPID di daerah. Salah satu fokusnya adalah skema pengalokasian dana hibah setelah ketentuan baru ditetapkan melalui Permendagri 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027.
Ia menjelaskan bahwa perubahan aturan membuat penggunaan dana hibah kini diatur dengan lebih ketat dan selektif. Karena itu, pihaknya ingin memastikan rancangan pendanaan KPID ke depan tetap sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Dana hibah sekarang diatur lebih ketat dan selektif penggunaannya. Makanya kita ingin berkonsultasi dan berkoordinasi seperti apa pendanaan KPID apakah tetap dana hibah atau melekat di kegiatan dinas. Kita perlu ada pandangan best practice di pusat atau daerah lain,” ujar Trizal.
Menurut Trizal, Permendagri yang baru juga membawa konsekuensi terhadap jenis pembiayaan yang dapat ditopang dana hibah. Di sisi lain, KPID memiliki mandat operasional yang selama ini bertumpu pada pendanaan tersebut.
Berita Terkait
Ia menegaskan bahwa ketentuan baru melarang peruntukan dana hibah untuk pembiayaan operasional rutin, seperti honorarium dan perjalanan dinas. Dalam konteks kelembagaan penyiaran, hal ini menjadi isu penting karena pengaturan pendanaan organisasi perlu diselaraskan dengan mandat yang diemban KPID.
Trizal juga mengaitkan persoalan itu dengan landasan hukum KPID sebagai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pandangannya, sumber dana yang digunakan KPID selama ini merupakan bagian utama untuk menjalankan kegiatan operasional organisasi.
“Nah ini yang ccba kami koordinasikan. Kira kira seperti apa nanti tahun depan,” tambahnya. Dengan kalimat tersebut, ia menekankan bahwa diskusi yang dibangun masih mencari kepastian skema paling tepat untuk tahun anggaran berikutnya.
Komisioner KPI Pusat menyambut baik kedatangan Kadis Kominfotik dan KPID Gorontalo. Pihak KPI menilai isu yang dibahas tidak hanya terkait satu wilayah, melainkan persoalan yang memiliki karakter nasional.
Atas respons tersebut, KPI menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan kepastian hukum. Langkah itu diharapkan dapat menjadi rujukan bersama dalam menyusun mekanisme pendanaan KPID di berbagai daerah.
Melalui pertemuan ini, koordinasi antara pihak daerah dan KPI Pusat menjadi bagian dari upaya menyiapkan implementasi kebijakan pendanaan KPID tahun 2027. Proses konsultasi di pusat juga diharapkan membantu KPID Gorontalo merancang program yang tetap taat aturan dan menjawab kebutuhan operasional kelembagaan.
Dalam rangkaian diskusi itu, perwakilan KPID Gorontalo dan Kominfotik menekankan pentingnya penyesuaian dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2027. Mereka ingin memastikan setiap rancangan program lembaga penyiaran tidak lagi menempatkan pos pembiayaan yang dilarang, sekaligus menjaga konsistensi dengan peran kelembagaan yang diemban.
Selanjutnya, arah konsultasi diarahkan pada pencarian kesesuaian skema pendanaan yang paling tepat, apakah tetap bertumpu pada dana hibah atau perlu diselaraskan dengan pola yang melekat pada pelaksanaan kegiatan dinas. KPI Pusat menilai pembahasan ini relevan secara luas, sehingga hasil koordinasi dengan Kemendagri diharapkan dapat menjadi rujukan bersama bagi daerah lain.
