jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti pembahasan terkait proyek Pinogu di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Langkah tindak lanjut itu muncul tidak sampai seminggu setelah kunjungan kerja Gubernur Gusnar Ismail bersama rombongan pada 22–23 September.
Menurut informasi dari Kominfotik, pada Jumat, 25 September 2026, Gubernur Gusnar Ismail berdiskusi dengan Menteri Bappenas Rahmat Pambudi. Pertemuan tersebut menjadi pintu awal untuk merumuskan tindak lanjut yang lebih rinci atas hasil pembicaraan sebelumnya.
Dalam agenda di Bappenas, disepakati adanya pembahasan lanjutan yang detail. Diskusi berikutnya direncanakan berlangsung antara Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas dan Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Sofian Ibrahim di kantor Bappenas RI.
Gubernur Gusnar Ismail hadir bersama sejumlah pejabat pendukung. Kepala Bappeda Wahyudin Katili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Aries Ardianto, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kadis LHK) Bambang Tri Handoko ikut mendampingi dalam pertemuan tersebut.
Fokus pembahasan tidak berhenti pada level dukungan umum. Rangkaian diskusi juga diarahkan pada penyiapan mekanisme perizinan untuk peningkatan jalan Tulabolo–Pinogu. Dengan demikian, aspek prosedural menjadi bagian penting yang perlu ditata sejak awal.
Selain itu, pertemuan turut mengulas peluang alternatif alokasi pendanaan. Pembahasan disampaikan dengan mempertimbangkan situasi keterbatasan alokasi pemerintah saat ini, sehingga opsi pendanaan perlu dipetakan melalui mekanisme yang tersedia.
Sekdaprov Sofian menekankan bahwa momentum yang sedang berjalan harus dimanfaatkan secara tepat. Ia mengingatkan perlunya kesiapan dokumen dan pemenuhan persyaratan, agar proses yang ditempuh berjalan efektif sejak tahap perizinan hingga pengusulan.
Berita Terkait
“Tentunya proaktif dan langkah strategis oleh Pemerintah Daerah baik Pemkab Bone Bolango dan Pemprov Gorontalo, akan sangat menentukan kiat optimalisasi ini. Kita harus memanfaatkan momentum ini dengan baik untuk prosedur perijinan serta pemenuhan readiness criteria untuk alternatif usulan pendanaan,” ungkap Sekda Sofian.
Kalimat tersebut menggambarkan arah kerja yang ingin ditempuh Pemprov Gorontalo: memastikan prosedur perizinan berjalan dan kesiapan (readiness criteria) dipenuhi. Dengan cara itu, alternatif usulan pendanaan dapat disiapkan dengan dasar yang kuat, bukan sekadar wacana.
Secara keseluruhan, tindak lanjut yang disepakati melalui pertemuan di Bappenas menggarisbawahi adanya koordinasi berlapis antara pemerintah provinsi dan kementerian pusat. Langkah cepat yang dilakukan setelah kunjungan kerja di awal periode menjadi sinyal bahwa pihak Pemprov menyiapkan jalur lanjutan secara terukur, mulai dari mekanisme perizinan peningkatan jalan hingga persiapan opsi pendanaan di tengah keterbatasan anggaran.
Dengan agenda lanjutan yang melibatkan Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas dan Sekdaprov Sofian Ibrahim, proses pembahasan diharapkan masuk ke tahap yang lebih teknis. Pada akhirnya, rangkaian kerja ini diarahkan untuk memastikan dukungan terhadap rencana peningkatan jalan Tulabolo–Pinogu dapat diproses sesuai ketentuan serta siap untuk diajukan melalui skema pendanaan alternatif yang relevan.
Kecepatan tindak lanjut tersebut menunjukkan bahwa hasil pembahasan awal tidak berhenti pada tingkat koordinasi umum. Pemerintah daerah berupaya mengubah pembicaraan menjadi agenda kerja yang lebih terstruktur, sehingga langkah-langkah berikutnya memiliki arah yang jelas sejak fase awal.
Dalam penguatan rencana peningkatan jalan Tulabolo–Pinogu, pembahasan diarahkan pada penataan prosedur perizinan secara menyeluruh. Hal ini mencakup kesiapan dokumen yang diperlukan, pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi, hingga penjadwalan proses agar tidak terjadi hambatan ketika memasuki tahapan teknis maupun pengusulan.
Selain menyiapkan sisi prosedural, diskusi juga menekankan perlunya pemetaan opsi pendanaan yang dapat dijalankan sesuai mekanisme yang tersedia. Di tengah keterbatasan alokasi pemerintah, langkah penyiapan alternatif menjadi penting agar usulan pendanaan tidak hanya berupa rencana, tetapi siap dieksekusi ketika skema yang relevan dapat digunakan.
Selanjutnya, rangkaian koordinasi akan berlanjut melalui pertemuan lanjutan antara Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas dan Sekdaprov Sofian Ibrahim di kantor Bappenas RI. Keterlibatan pejabat pendukung dari unsur perencanaan, pekerjaan umum, serta lingkungan dan kehutanan diharapkan membantu memastikan setiap kebutuhan administrasi maupun penyiapan materi pendukung sudah sejalan dengan kebutuhan proses di tingkat pusat.
