jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo memulai tahapan awal persiapan pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) di wilayah provinsi setempat.
Langkah awal itu ditandai dengan rapat koordinasi yang membahas penataan ruang sekaligus inventarisasi sejumlah calon lokasi, berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo, pada Kamis (5/11/2026).
Rapat dipimpin oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dengan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Komandan Korem 133/Nani Wartabone, Brigjen TNI Hardo Toga Parlindungan Sihotang. Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasdam XIII/Merdeka, Hanif Tupen, turut mengikuti rapat secara daring.
Gubernur Gusnar Ismail menjelaskan bahwa agenda koordinasi bertujuan menghimpun dan menyiapkan inventarisasi alternatif lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat pembangunan Makodam Gorontalo.
Setelah tahap rapat, seluruh calon lokasi akan ditinjau langsung di lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif, terutama menyangkut kesesuaian dengan kondisi serta peruntukan tata ruang. “Hari ini kita berupaya mendapatkan inventarisasi beberapa titik calon lokasi yang nantinya akan kita daftarkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masing-masing lokasi. Dari hasil peninjauan tersebut, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan kondisi tata ruang di lapangan,” ujar Gusnar.
Alternatif lokasi yang diinventarisasi
Dalam rapat, dipaparkan lima alternatif lokasi yang akan dipertimbangkan untuk pembangunan Makodam Gorontalo.
Lokasi pertama berada di Desa Pentadio Timur dan Talumelito dengan total luas lahan 36,415 hektar. Lokasi kedua berada di Desa Pentadio Timur dengan luas 26,072 hektar.
Berita Terkait
Selanjutnya, lokasi ketiga mencakup Desa Bulota dan Biyonga dengan total luas 53,335 hektar. Lokasi keempat meliputi Desa Huidu, Huidu Utara, serta Ombulo dengan luas keseluruhan 61,509 hektare.
Sementara itu, lokasi kelima berada di Desa Ulapato A seluas 25,314 hektar.
Berdasarkan kajian perbandingan terhadap kelima alternatif tersebut, dengan mempertimbangkan status pertanahan dan penggunaan lahan eksisting, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo menetapkan lokasi ketiga sebagai prioritas utama. Lokasi keempat dinilai sebagai alternatif cadangan utama.
Meski demikian, penentuan lokasi pembangunan belum bersifat final, sehingga masih memerlukan kajian serta peninjauan lebih lanjut.
Peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis
Peninjauan lapangan nantinya akan melibatkan Pangdam XIII/Merdeka beserta satuan Zeni Kodam (Zidam), yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang konstruksi, pembangunan, serta pemeliharaan aset dan tanah milik TNI Angkatan Darat.
Selain kesesuaian tata ruang dan status kepemilikan lahan, ada sejumlah aspek teknis yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi pembangunan Makodam. Di antaranya adalah kondisi kontur dan karakteristik lahan, ketersediaan sumber air, serta aksesibilitas dan jarak lokasi terhadap kawasan perkotaan.
Melalui rapat koordinasi itu, pengumpulan data tidak berhenti pada pemetaan awal, tetapi diarahkan untuk menyusun inventaris yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan lanjutan. Inventaris tersebut disiapkan agar setiap calon lokasi memiliki dasar penilaian yang jelas sebelum diproses ke tahap pengecekan berikutnya.
Dalam penelusuran teknisnya, perhatian diarahkan pada kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang serta kondisi faktual di area yang dipertimbangkan. Selain melihat status pertanahan dan penggunaan lahan eksisting, pertimbangan juga mencakup kontur dan karakteristik tanah, ketersediaan sumber air, hingga aksesibilitas serta jarak lokasi terhadap kawasan perkotaan.
Setelah data koordinasi dihimpun, peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan hasil kajian benar-benar menggambarkan kondisi riil. Peninjauan tersebut melibatkan Pangdam XIII/Merdeka bersama satuan Zeni Kodam, sehingga masukan dari aspek konstruksi dan pengelolaan aset dapat menjadi dasar penyelarasan sebelum penetapan lokasi dilakukan secara lebih definitif.
