jurnalistik.co.id – Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) yang digelar di Kota Gorontalo membahas capaian serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Gorontalo sepanjang Triwulan II tahun anggaran 2026. Kegiatan dipimpin Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Ruangan Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo, pada Kamis (27/8/2026).
Dalam pemaparan disebutkan bahwa total pagu belanja APBN 2026 di Provinsi Gorontalo mencapai Rp9,6 triliun. Hingga akhir Triwulan II yang jatuh pada 30 Juni, realisasi tercatat sebesar Rp4,9 triliun atau 51,05 persen.
Pelaporan juga menunjukkan adanya percepatan realisasi hingga 26 Agustus 2026. Pada tanggal tersebut, capaian disebut meningkat menjadi 65,27 persen, dengan nilai penyerapan sebesar Rp6,3 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, menyampaikan bahwa capaian ini dinilai sangat baik dan sudah sesuai jalurnya. Ia menekankan bahwa percepatan berjalan kuat meski masa Triwulan III belum selesai.
“Kami sangat bersyukur karena Triwulan III belum selesai atau masih satu bulan lagi, tapi kita sudah mencapai 65 persen,” kata Kakanwil DJPb Gorontalo.
Gubernur Gusnar Ismail kemudian mengaitkan serapan APBN dengan dinamika ekonomi daerah. Menurutnya, ketika dana pusat bisa terserap dengan baik, ekonomi daerah dapat bergerak sebagai akselerator pertumbuhan dan bantalan saat perlambatan terjadi.
“Oleh karena itu kita melakukan evaluasi terhadap program-program nasional yang ada di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, baik yang menjadi atensi bapak Presiden Prabowo Subianto maupun yang berada di kantor wilayah dan satuan kerja instansi pusat yang ada di daerah. Dana APBN ini sangat kita butuhkan untuk mendorong kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Gorontalo,” kata Gusnar.
Berita Terkait
Rakorev Triwulan II tahun 2026 itu difokuskan pada program prioritas nasional. Acara juga dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Sekda Provinsi Gorontalo, serta para kepala kantor wilayah dan satuan kerja instansi pusat yang berada di daerah.
Selain unsur pemerintah provinsi, kegiatan tersebut turut melibatkan pemerintah kota dan kabupaten. Hadir pula pimpinan organisasi daerah di lingkup Pemprov Gorontalo untuk mendukung evaluasi dan penguatan pelaksanaan program-program nasional.
Melalui pembahasan capaian triwulan serta arah evaluasi, Rakorev diharapkan menjadi pijakan untuk menjaga konsistensi serapan hingga periode berikutnya. Dengan tersedianya capaian yang terus mengalami percepatan, pemerintah menegaskan pentingnya pengawalan program agar target lanjutan dapat dikejar secara lebih terukur.
Rakorev Triwulan II tersebut menjadi momentum untuk meninjau ulang kesiapan pelaksanaan program yang disalurkan melalui APBN di Provinsi Gorontalo. Dengan membandingkan pagu dan realisasi yang berjalan sampai akhir triwulan, forum ini dipakai untuk membaca ketercapaian secara menyeluruh sekaligus memastikan setiap penyerapan berjalan pada koridor yang ditetapkan.
Dalam rapat, penekanan juga diarahkan pada makna percepatan yang sudah menunjukkan pergeseran capaian menjelang masuknya tahap lanjutan. Ketika realisasi yang semula berada pada 51,05 persen pada akhir Triwulan II kemudian meningkat menjadi 65,27 persen pada 26 Agustus 2026, perubahan itu dipandang sebagai tanda bahwa pelaksanaan program bisa dikelola lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Gubernur kemudian menegaskan bahwa kinerja serapan APBN tidak hanya dilihat sebagai angka, tetapi juga berkaitan dengan daya dorong ekonomi daerah. Dana pusat yang terserap dengan baik, menurutnya, dapat berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan sekaligus bantalan ketika terjadi perlambatan, sehingga arah kebijakan pembangunan bisa tetap terjaga.
Melalui rangkaian evaluasi terhadap program prioritas nasional yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto dan program-program di kantor wilayah maupun satuan kerja instansi pusat di daerah, Rakorev diarahkan untuk membangun konsistensi capaian hingga periode berikutnya. Forum ini juga mempertegas pentingnya pengawalan pelaksanaan agar target lanjutan dapat diukur secara lebih terstruktur, sekaligus menyelaraskan peran berbagai pihak yang hadir mendukung penuntasan agenda pembangunan.
