Pemerintah Inggris membidik ‘cowboy builders’ lewat program daftar kontraktor tepercaya

jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris mengumumkan paket kebijakan baru untuk menekan praktik perbaikan atau renovasi rumah yang merugikan konsumen, sekaligus memperkuat pengawasan pihak yang menangani pekerjaan konstruksi.

Bulan depan, aturan itu akan berjalan melalui basis data kontraktor tepercaya serta skema pembayaran yang dirancang memberi lapisan perlindungan tambahan bagi pelanggan.

Menurut pemerintah, pelaku usaha yang ingin bergabung dalam program daftar kontraktor tepercaya harus menunjukkan standar tertentu terkait layanan kepada pelanggan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan bahwa pihak-pihak “tidak bertanggung jawab” dapat menimbulkan dampak yang panjang bagi rumah tangga, termasuk ketika pekerjaan tidak selesai dan komunikasi berhenti.

Ia mengutip bahwa pelaku usaha yang licik “leave families with months of stress” sekaligus memperingatkan bahwa ulah mereka “leave families with months of stress” itu tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menambah tekanan emosional.

Burnham juga menegaskan bahwa kontraktor atau pedagang yang “decent, hardworking” justru ikut tercoreng karena ulah kelompok yang hanya mengejar keuntungan cepat.

Asosiasi National Federation of Builders (NFB) menyatakan perubahan tersebut tidak akan serta-merta menghentikan operator nakal. NFB menilai ada perbedaan antara penguatan aturan dan jaminan bahwa aktor buruk tidak lagi beroperasi, seperti yang disinggung dalam respons terhadap kritik dari kalangan oposisi.

Bahkan, Citizens Advice menyebut renovasi rumah termasuk salah satu sumber keluhan konsumen terbesar. Pemerintah kemudian memaparkan bahwa lebih dari seperempat orang yang melakukan perbaikan rumah dalam 18 bulan terakhir mengalami masalah.

Masalah yang disebut pemerintah mencakup kasus pembangun menghilang setelah pembayaran dimuka diberikan. Pola seperti itu, menurut pemerintah, membuat konsumen kehilangan kendali sebelum pekerjaan selesai.

Pemerintah juga merujuk survei yang dilakukan untuk Competition and Markets Authority. Hasilnya menunjukkan konsumen kehilangan lebih dari £10bn pada 2024 untuk layanan perawatan rumah dan taman, akibat kerugian, biaya yang dibebankan berlebihan, atau praktik yang tidak adil oleh pedagang.

Dalam penjelasan yang memperkuat urgensi kebijakan, pemerintah mengaitkan konteks tersebut dengan pemberitaan BBC sebelumnya terkait skema “bait-and-switch” pada penipuan tukang kunci, di mana konsumen menerima tarif awal yang murah sebelum muncul biaya tersembunyi dan penambahan pekerjaan yang tidak perlu.

Pada skema daftar kontraktor, konsumen menempatkan uang mereka di rekening penampungan, lalu dana dilepas dalam beberapa tahap setelah tonggak proyek tertentu selesai. Mekanisme ini dimaksudkan agar pembayaran tidak jatuh di awal tanpa kepastian progres pekerjaan.

Adas Rico Wojtulewicz-Richmond, direktur kebijakan NFB, menyampaikan keraguan langsung saat membahas efektivitas skema tersebut. Ia bertanya, “Is this scheme going to stop bad actors operating and ripping people off? I don’t think it will.”

Ia juga berpendapat bahwa pendekatan yang lebih baik adalah memastikan setiap proyek memiliki semacam “passport” yang mencatat seluruh pekerjaan yang dilakukan. Menurutnya, “It protects consumers because you can find out which companies are doing a poor job, and it brings up the industry standards,” sehingga standar industri dapat terlihat secara lebih jelas dan dapat ditindak.

Selain aspek konsumen, pemerintah menilai bahwa kebijakan ini juga penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha yang menjalankan pekerjaan secara profesional. Burnham menyatakan tujuan akhirnya adalah “putting the cowboys out of business”.

Sementara itu, Business Secretary Jonathan Reynolds mengatakan pemerintah mengambil langkah untuk melindungi konsumen sekaligus mendukung pedagang yang tepercaya. Ia menegaskan, “we’re taking action to protect consumers, support reputable traders and make sure people can spend their money with greater confidence and security”.

Dari kubu oposisi, Shadow business secretary Andrew Griffith menilai pengumuman tersebut berpotensi menimbulkan efek samping. Ia menyebut inisiatif ini “the sort of government initiative that risks the unintended consequence of piling more paperwork onto the majority of businesses who already do the right thing”.

Griffith menilai penegakan hukum seharusnya diperkuat dan hukuman dibuat lebih berat bagi kelompok minoritas yang melakukan penipuan. Ia menambahkan, “The government would do far better to beef up law enforcement and have tougher sentences for the minority who fraudulently rip off customers. Those who break the rules will keep breaking them regardless of whether there is an app in the way.”

Salah satu sorotan lain datang dari Sarah Olney, juru bicara bisnis Liberal Democrat. Ia mengatakan, “Rogue builders cause real harm and ruin real lives every year. The current system is simply not fit for purpose and this half-baked announcement falls frustratingly short from fixing it.”

Menurut Olney, sistem sukarela tidak cukup efektif karena pelaku yang bermasalah tidak akan dengan sendirinya mendaftar. Ia menegaskan, “A voluntary code for tradespeople completely misses the mark. Rogue operators won’t voluntarily sign up – they will simply keep exploiting families in the shadows.”

Selain penanganan pelaku renovasi, pemerintah juga mengumumkan rencana regulasi terkait bailiff swasta di Inggris dan Wales. Langkah ini bertujuan melindungi orang yang sedang menghadapi masalah utang dari “intimidating behaviour, unfair treatment or being pushed into excessive repayment arrangements”.

Dalam perubahan tersebut, orang yang menghadapi tindakan penegakan akan memiliki akses ke proses pengaduan independen, sementara bailiff swasta diwajibkan mematuhi standar profesional.

Sarah Sackman, menteri untuk pengadilan dan layanan hukum, menyampaikan bahwa bailiff memiliki peran penting, tetapi konsekuensi tanggung jawab tersebut harus diikuti standar yang tinggi. Ia menyatakan, “with that responsibility must come high standards”.

Pemerintah juga akan menilai bagaimana organisasi seperti Trading Standards bekerja sama dengan regulator serta lembaga penegakan agar konsumen tidak “passed from pillar to post”.

Sebagai konteks, Which? mengungkap melalui permintaan Freedom of Information tahun lalu bahwa kekurangan staf di tim Trading Standards menyebabkan lebih banyak skema penipuan dan produk berbahaya dijual.