jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta instansi vertikal dan satuan kerja pemerintah pusat di daerah untuk mempublikasikan pelaksanaan program nasional secara lebih masif melalui berbagai kanal informasi.
Pernyataan itu disampaikan Gusnar saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) yang membahas pelaksanaan program nasional, bertempat di Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (27/8/2026).
Dalam arahannya, Gusnar menekankan pentingnya setiap kantor wilayah serta satker pusat untuk memaksimalkan peran humas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Gusnar juga menegaskan agar hasil rapat tidak berhenti sebagai agenda internal, melainkan diterjemahkan menjadi informasi yang dapat diketahui publik.
“Rakyat menunggu hasil rapat ini. Semua bisa jadi berita, termasuk alokasi yang disiapkan pemerintah untuk anggaran transportasi tol laut Sabuk Nusantara dengan harga tiket Rp35 ribu. Ini rakyat tidak tahu, padahal kita sudah bekerja,” tegas Gusnar.
Ia menambahkan, agar komunikasi program nasional sampai ke masyarakat dengan baik, instansi perlu mengelola informasi secara aktif dan tidak menunggu momen tertentu.
Gusnar kemudian mengaitkan arahan itu dengan layanan angkutan laut perintis yang beroperasi dari pangkalan Gorontalo dan Kwandang. Untuk tahun 2026, total anggaran yang dialokasikan ke Provinsi Gorontalo sebesar Rp62,2 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung angkutan laut perintis yang dilayani empat kapal tol laut, yaitu KM. Sabuk Nusantara 97, KM. Sabuk Nusantara 83, KM. Sabuk Nusantara 76, dan KM. Daraki.
Berita Terkait
Di bagian lain, Gusnar mengingatkan agar instansi memanfaatkan seluruh media yang tersedia untuk memastikan informasi program yang akan dan telah dijalankan pemerintah diketahui publik secara luas.
“Oleh karena itu manfaatkan semua media. Jangan kalau ada wartawan kita justru menghindar, mereka perlu data dan rakyat butuh informasi program yang akan dan telah dilaksanakan pemerintah,” pungkasnya.
Dengan demikian, Rakorev yang difokuskan pada pelaksanaan program nasional itu tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga penguatan komitmen komunikasi publik agar capaian dan alokasi program pemerintah dapat dipahami masyarakat.
Gusnar mengarahkan agar informasi yang disampaikan bukan sekadar formalitas, melainkan memuat data yang relevan sehingga publik memperoleh gambaran nyata tentang program yang sedang berjalan, termasuk berbagai dukungan anggaran yang direncanakan untuk layanan strategis di daerah.
Arahan ini pada akhirnya menempatkan humas dan pengelola informasi di masing-masing instansi vertikal serta satker pusat sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat, sesuai semangat keterbukaan informasi publik.
Gubernur juga mendorong agar publikasi program nasional tidak hanya dilakukan saat menjelang pelaporan, melainkan dilakukan lebih awal dan berkelanjutan melalui kanal informasi yang dapat dijangkau masyarakat. Dengan begitu, warga memperoleh pemahaman yang utuh tentang apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.
Dalam konteks itu, Gusnar menekankan pentingnya penyampaian informasi yang memuat rincian yang dapat langsung dipahami, termasuk alokasi anggaran yang terkait layanan strategis di daerah. Ia menyoroti, misalnya, adanya dukungan untuk anggaran transportasi tol laut Sabuk Nusantara dengan harga tiket Rp35 ribu yang selama ini belum banyak diketahui publik.
Arahan tersebut selanjutnya dikaitkan dengan operasional angkutan laut perintis yang berangkat dari pangkalan Gorontalo dan Kwandang. Untuk tahun 2026, total anggaran yang dialokasikan ke Provinsi Gorontalo sebesar Rp62,2 miliar, yang mendukung pelayaran empat kapal tol laut, yakni KM. Sabuk Nusantara 97, KM. Sabuk Nusantara 83, KM. Sabuk Nusantara 76, dan KM. Daraki.
Gusnar juga mengingatkan bahwa setiap hasil evaluasi rapat perlu diterjemahkan menjadi informasi yang jelas, faktual, dan relevan bagi masyarakat. Humas dan pengelola informasi di instansi vertikal maupun satker pusat diharapkan menjadi penghubung yang proaktif, mengelola data secara aktif, serta memastikan publik mendapatkan gambaran nyata mengenai capaian dan berbagai dukungan anggaran yang direncanakan.
