jurnalistik.co.id – Kamis, 27 Agustus 2026, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan II tahun anggaran 2026. Rakorev tersebut berlangsung di Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, Gusnar menekankan pentingnya keterlibatan instansi vertikal serta satuan kerja pemerintah pusat yang ada di daerah untuk ikut menyebarluaskan pelaksanaan program nasional. Menurutnya, publikasi tersebut perlu dilakukan secara masif melalui berbagai media yang tersedia.
Gusnar juga meminta agar setiap kantor wilayah dan satker memaksimalkan peran hubungan masyarakat (humas) dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Rakyat menunggu hasil rapat ini. Semua bisa jadi berita, termasuk alokasi yang disiapkan pemerintah untuk anggaran transportasi tol laut Sabuk Nusantara dengan harga tiket Rp35 ribu. Ini rakyat tidak tahu, padahal kita sudah bekerja,” tegas Gusnar.
Lebih lanjut, Gubernur mengaitkan arah Rakorev dengan kebutuhan publik untuk mengetahui program yang sedang maupun telah dijalankan pemerintah. Ia menegaskan bahwa informasi atas pelaksanaan program nasional tidak boleh berhenti di ruang rapat, melainkan harus sampai kepada masyarakat melalui kanal komunikasi yang efektif.
Dalam konteks layanan angkutan laut, Gusnar menyoroti penyelenggaraan angkutan laut perintis dari pangkalan Gorontalo dan Kwandang. Ia menyebut bahwa pada tahun 2026, total anggaran yang dialokasikan untuk Provinsi Gorontalo mencapai Rp62,2 miliar.
Gusnar menjelaskan anggaran tersebut dipakai untuk mendukung angkutan laut perintis yang dilayani oleh empat kapal tol laut. Keempat kapal itu adalah KM. Sabuk Nusantara 97, KM. Sabuk Nusantara 83, KM. Sabuk Nusantara 76, dan KM. Daraki.
Berita Terkait
Gusnar kemudian meminta seluruh pihak terkait untuk memanfaatkan seluruh media yang ada agar informasi yang terkumpul dalam proses pelaksanaan program nasional dapat diketahui masyarakat. Ia menekankan bahwa data dan informasi seharusnya menjadi bahan komunikasi yang dapat diakses publik.
“Oleh karena itu manfaatkan semua media. Jangan kalau ada wartawan kita justru menghindar, mereka perlu data dan rakyat butuh informasi program yang akan dan telah dilaksanakan pemerintah,” pungkasnya.
Dengan arahan tersebut, Rakorev Triwulan II diharapkan tidak hanya menjadi forum koordinasi evaluatif, tetapi juga menjadi momentum penyebaran informasi program nasional. Gusnar menempatkan publik sebagai penerima manfaat informasi, sehingga setiap satker perlu memastikan ketersediaan informasi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tujuan keterbukaan yang diatur undang-undang.
Pesan utama Gusnar adalah agar komunikasi publik yang dilakukan instansi vertikal dan satker pemerintah pusat lebih terarah dan terukur. Melalui peran humas yang optimal, masyarakat dapat memahami alokasi program yang disiapkan pemerintah, termasuk dukungan angkutan laut perintis yang pada tahun 2026 didukung anggaran Rp62,2 miliar serta layanan kapal-kapal yang disebutkan.
Rakorev yang digelar pada Kamis (27/8/2026) itu pun menjadi penegasan bagi para pelaksana program agar tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga memastikan hasil pelaksanaan program nasional dapat dibaca sebagai informasi publik. Dengan demikian, program yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan memiliki jejak komunikasi yang jelas dan dapat ditelusuri masyarakat melalui berbagai media.
Dalam penekanan yang sama, Gusnar menggarisbawahi bahwa setiap langkah koordinasi tidak berhenti pada proses evaluasi, melainkan harus diikuti dengan materi informasi yang jelas. Satker dan instansi terkait diharapkan menyusun ringkasan program serta capaian yang dapat dipahami publik, sehingga masyarakat memperoleh gambaran utuh tentang apa yang dikerjakan pemerintah.
Gusnar juga menekankan agar informasi mengenai layanan angkutan laut perintis dari pangkalan Gorontalo dan Kwandang disampaikan dengan rujukan yang konkret. Alokasi anggaran Rp62,2 miliar pada 2026, beserta ketersediaan empat kapal tol laut—KM Sabuk Nusantara 97, KM Sabuk Nusantara 83, KM Sabuk Nusantara 76, dan KM Daraki—dipandang perlu dijadikan bahan komunikasi yang mudah diakses, termasuk konteks dukungan transportasi tol laut Sabuk Nusantara dengan harga tiket Rp35 ribu.
