jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong semua instansi vertikal dan satuan kerja pemerintah pusat di daerah untuk mengoptimalkan publikasi pelaksanaan program nasional melalui berbagai saluran informasi.
Ajakan tersebut disampaikan Gusnar saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) yang membahas pelaksanaan program nasional pada Triwulan II tahun anggaran 2026.
Rakor tersebut berlangsung di Ruangan Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo, pada Kamis, 27/8/2026.
Dalam arahannya, Gusnar menekankan agar setiap kantor wilayah dan satker tidak hanya menjalankan program, tetapi juga aktif menyampaikan capaian serta alokasi yang disiapkan pemerintah kepada masyarakat.
Ia menilai penguatan komunikasi publik perlu dilakukan secara serius, terutama lewat peran humas yang selama ini menjadi jembatan antara pemerintah dan warga.
Pernyataan Gusnar juga dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Ia menyebut keterbukaan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Rakyat menunggu hasil rapat ini. Semua bisa jadi berita, termasuk alokasi yang disiapkan pemerintah untuk anggaran transportasi tol laut Sabuk Nusantara dengan harga tiket Rp35 ribu. Ini rakyat tidak tahu, padahal kita sudah bekerja,” tegas Gusnar.
Lebih lanjut, Gusnar menyoroti pentingnya publikasi terkait layanan angkutan laut perintis dari pangkalan Gorontalo dan Kwandang. Untuk tahun 2026, total anggaran yang dialokasikan kepada Provinsi Gorontalo disebut mencapai Rp62,2 miliar.
Anggaran tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan angkutan laut perintis yang dilayani oleh empat kapal tol laut, yaitu KM. Sabuk Nusantara 97, KM. Sabuk Nusantara 83, KM. Sabuk Nusantara 76, serta KM. Daraki.
Berita Terkait
Gusnar memandang penyampaian informasi harus disertai data yang jelas, sehingga masyarakat memahami rencana maupun pelaksanaan program yang tengah berjalan.
Ia pun mengingatkan agar petugas di kantor wilayah dan satker tidak bersikap tertutup saat ada wartawan mencari informasi. “Oleh karena itu manfaatkan semua media. Jangan kalau ada wartawan kita justru menghindar, mereka perlu data dan rakyat butuh informasi program yang akan dan telah dilaksanakan pemerintah,” pungkas Gusnar.
Melalui Rakorev itu, arahan gubernur juga menjadi penegasan bahwa publikasi bukan kegiatan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab layanan informasi kepada publik.
Gusnar menekankan bahwa rapat yang membahas program nasional memiliki nilai informasi yang bisa langsung sampai kepada masyarakat, termasuk melalui pemberitaan atas alokasi dan kinerja pemerintah yang telah direncanakan.
Dengan demikian, koordinasi yang digelar di Ruangan Dulohupa tidak berhenti pada evaluasi internal, tetapi juga mendorong penyesuaian cara pandang agar komunikasi publik dilakukan lebih luas dan terencana.
Rakor Triwulan II tahun anggaran 2026 tersebut, sesuai arahan Gusnar, diharapkan menjadi momentum agar setiap instansi vertikal dan satker pusat di Gorontalo mampu menghadirkan informasi yang relevan, faktual, dan dapat dipahami warga.
Gusnar juga menggarisbawahi bahwa informasi yang disampaikan tidak semata menyebut kegiatan yang telah berjalan, tetapi perlu memuat gambaran pelaksanaan program nasional yang sedang dieksekusi pada Triwulan II tahun anggaran 2026. Dengan cara itu, masyarakat dapat menilai proses sekaligus mengetahui tindak lanjut yang direncanakan.
Pada bagian transportasi, ia meminta publikasi mencakup rincian yang selama ini belum banyak diketahui warga, termasuk dukungan angkutan laut tol laut Sabuk Nusantara beserta informasi harga tiket Rp35 ribu. Penyajian data yang terukur dipandang penting agar pemberitaan tidak berhenti pada pengumuman, melainkan memberi pemahaman yang jelas.
Selain itu, pemberitaan mengenai layanan angkutan laut perintis dari pangkalan Gorontalo dan Kwandang juga perlu ditampilkan secara runtut. Gusnar menegaskan, ketersediaan anggaran yang disebut Rp62,2 miliar untuk tahun 2026 serta pengoperasian empat kapal tol laut—KM. Sabuk Nusantara 97, KM. Sabuk Nusantara 83, KM. Sabuk Nusantara 76, dan KM. Daraki—semestinya menjadi bahan publikasi yang bisa diverifikasi.
Untuk memperkuat penyampaian tersebut, gubernur menilai humas perlu berperan aktif menyiapkan materi dan data yang dapat langsung dipahami, sambil tetap membuka akses informasi kepada wartawan. Ia mengingatkan agar koordinasi komunikasi berjalan lebih luas dan terencana, sehingga arah keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 benar-benar terasa manfaatnya bagi warga.
