Emma Webber, ibu korban serangan Nottingham, dukung desakan hentikan pembebasan awal pelaku

jurnalistik.co.id – Emma Webber, ibu dari Barnaby Webber yang menjadi korban dalam serangan Nottingham 2023, ikut menandatangani surat terbuka bersama lebih dari 30 keluarga korban. Mereka mendesak pemerintah menghentikan rencana pembebasan awal bagi pelaku yang dinyatakan bersalah atas bentuk-bentuk manslaughter.

Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman Alex Norris, para penandatangan menyatakan bahwa korban “are being asked to bear the consequences of the prison capacity crisis”. Mereka menilai, skema yang dirancang untuk meredakan kepadatan penjara justru memindahkan dampak berat dari krisis kapasitas kepada pihak-pihak yang kehilangan orang terdekat.

Webber berada di barisan depan penolakan ini. Putranya, Barnaby Webber, tewas dalam serangan di jalanan Nottingham pada 13 Juni 2023 ketika Valdo Calocane membunuh dua mahasiswa berusia 19 tahun, yaitu Barnaby Webber dan Grace O’Malley-Kumar, serta penjaga sekolah Ian Coates (65). Setelah itu, Calocane mencuri van milik Coates dan mengemudi ke tiga orang lainnya hingga menyebabkan cedera serius. Calocane mengakui tiga dakwaan manslaughter dan tiga dakwaan attempted murder dengan dasar diminished responsibility, lalu dijatuhi indefinite hospital order pada Januari 2024.

Surat ini muncul setelah Perdana Menteri Andy Burnham memberi sinyal bahwa akan ada perubahan pada skema pembebasan awal agar pelaku pembunuhan PC Andrew Harper tidak memenuhi syarat. Harper sendiri mengalami cedera fatal saat bertugas pada 2019, dan putusan terhadap pelakunya terkait unlawful act manslaughter.

Para keluarga korban juga menyoroti bahwa dalam sejumlah kasus pembunuhan dalam ranah rumah tangga, vonis yang muncul tidak jarang berwujud voluntary manslaughter. Mereka menegaskan bahwa sulit “to reconcile with the government’s commitment to halve violence against women and girls” bila pelaku yang mendapat vonis manslaughter justru bisa dibebaskan lebih cepat.

Dalam surat tersebut, para penandatangan menulis: “As the government considers excluding unlawful act manslaughter from the scheme, it must follow that all forms of manslaughter are also excluded.” Mereka menyampaikan bahwa penolakan didasarkan pada percakapan dengan banyak keluarga korban pembunuhan, dengan pola yang mereka sebut konsisten: “many feel that victims are being asked to bear the consequences of the prison capacity crisis through the earlier release of those convicted of the most serious offences.” Menurut mereka, apa pun niatnya, kondisi itu menciptakan “a growing sense that justice for victims and public protection are being compromised in order to address pressures elsewhere in the system.” Karena itu, mereka “urge the government… to ensure that voluntary manslaughter is also brought within the proposed exemption.”

Nama lain yang turut menandatangani termasuk John Hunt, yang pada 2024 kehilangan istri Carol serta dua putri, Hannah dan Louise, dibunuh di rumah mereka oleh mantan pasangan Kyle Clifford. Clifford divonis bersalah atas tiga dakwaan murder dan dijatuhi whole-life order. Ada pula Diana Parkes, ibunda Joanna Simpson yang tewas pada 2010 di tangan suami yang telah berpisah, Robert Brown; Brown dinyatakan bersalah atas manslaughter dengan dasar diminished responsibility. Selain itu, John dan Penny Clough—orang tua dari perawat Jane Clough yang dibunuh pada 2010—turut menandatangani, demikian juga Josh Rook yang kehilangan adik Annabel Rook akibat pembunuhan oleh pasangannya Clifton George pada 2025.

Dukungan perubahan juga datang dari organisasi korban. Frank Mullane, chief executive officer Advocacy After Fatal Domestic Abuse, menyatakan: “The breadth of support for this letter demonstrates the strength of feeling among bereaved families” dan menambahkan, “These are not isolated voices.” Jo Early, chief executive officer Support after Murder and Manslaughter, menyebut keluarga-keluarga korban memahami tekanan yang dihadapi sistem peradilan, tetapi mereka “should never feel that justice for victims is being diluted because of those pressures,” serta menegaskan “The most serious offences should be treated consistently and public confidence must be protected.”

Sementara itu, skema pembebasan awal saat ini menargetkan sekitar 5.000 orang untuk keluar lebih cepat, turun dari 6.000 setelah beberapa pengecualian diumumkan dalam proses tinjauan darurat. Bridget Phillipson, Menteri untuk Women and Equalities, mempertahankan skema ini saat berbicara di program Radio 4 Today. Ia mengatakan pemerintah telah “faced ‘some really difficult and unpalatable choices’” dan juga menghadapi “the wholesale collapse of the criminal justice system.” Phillipson menegaskan, pemerintah “We have been clear that the most serious offenders will be exempt from that early release programme,” tetapi “the reality” yang dihadapi adalah risiko tidak memiliki tempat untuk menampung pelaku yang ditangkap atas tindak kejahatan serius—misalnya kejahatan yang berkaitan dengan violence against a woman.

Juru bicara Kementerian Kehakiman menyatakan pihaknya “share the public’s anger” karena opsi itu dipertimbangkan, terutama setelah Inggris “inherited a prison system on the brink of collapse”. Pemerintah, menurut pernyataan tersebut, berupaya memperbaiki keadaan dengan membangun 14.000 tempat penjara baru, memperluas electronic tagging dengan skala yang belum pernah ada, serta meningkatkan investasi pada layanan probation pada level rekor. Juru bicara itu juga menyebut langkah lanjutan yang sedang dikaji, termasuk deportasi lebih cepat bagi foreign criminals, penggunaan yang lebih baik untuk women’s estate, serta peninjauan atas vonis IPP yang dinilai tidak adil.

Perdana Menteri telah meminta Menteri Kehakiman menyampaikan rencana perubahan lanjutan skema pembebasan awal kepada parlemen pada bulan depan. Phillipson mengonfirmasi bahwa “full details” akan dipaparkan sebelum parlemen pada pekan berikutnya.