jurnalistik.co.id – Tujuh orang yang dituduh merusak fasilitas resor golf milik Donald Trump di Turnberry menghadapi dakwaan yang menyertakan klaim adanya “terrorist connection”. Dugaan itu termuat dalam surat dakwaan yang diajukan ke High Court of Justiciary di Glasgow terkait insiden yang berlangsung pada 8 Maret 2025 di wilayah Ayrshire.
Dalam berkas perkara tersebut, penuntut menyatakan bahwa tindak pidana yang didalilkan dapat diperberat karena memiliki “terrorist connection”, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Counter-Terrorism Act 2008, yang kemudian telah diubah melalui Counter-Terrorism and Sentencing Act 2021. Dengan konstruksi hukum itu, para terdakwa berpotensi menghadapi konsekuensi pidana yang lebih berat dibanding dakwaan perusakan biasa.
Dari kubu pembelaan, organisasi Defend Our Juries mengkritik langkah penuntut. Mereka menilai para tertuduh bisa menerima “far longer prison sentences” meski tidak didakwa dengan pelanggaran terkait terorisme.
Adapun nama-nama yang didakwa adalah Kieran Robson (35), Uzma Bashir (56), Ricky Southall (34), Autumn Taylor Ward (22), Rebecca Sian Davies (29), John Moxley (58), serta Dylan Chiaramello (24). Ketujuhnya didakwa melakukan criminal damage setelah aksi protes yang terjadi di Turnberry.
Menurut uraian dalam surat dakwaan, kelompok tersebut didalilkan menggali rumput (turf) di area lapangan, lalu menyemprot weedkiller. Penuntut juga menyebut tindakan merusak sistem sprinkler yang berujung pada banjir, serta merusak sebuah lampu di area resor.
Selain kerusakan pada fasilitas, penuntut turut mempersoalkan klaim adanya tulisan-tulisan yang diduga dicoretkan pada lapangan dan bangunan. Slogan yang disebut antara lain “Free Gaza”, “Free Palestine”, serta “Gaza is not for sale”, disertai pesan-pesan lain yang ditujukan secara ofensif kepada Trump.
Jadwal awalnya, ketujuh terdakwa dijadwalkan untuk muncul di High Court di Glasgow pada Senin pekan depan. Namun, Scottish Courts and Tribunals Service pada Jumat menyampaikan bahwa sidang tersebut ditunda, dan agenda sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober.
Robson ditambah dengan tuduhan terkait status jaminan
Berita Terkait
Dalam surat dakwaan, Robson disebut menghadapi tuduhan tambahan terkait statusnya saat insiden terjadi. Berkas perkara menyatakan bahwa ia telah memperoleh jaminan (bail) dari Edinburgh Sheriff Court pada 9 Januari 2025.
Keadaan itu membuat penuntut mengajukan alegasi bahwa Robson melakukan tindak pidana yang dimaksud ketika masih berada dalam kondisi jaminan. Rincian tersebut kemudian menjadi bagian dari substansi dakwaan yang akan diuji dalam proses persidangan.
Konteks keputusan pengadilan terkait Palestine Action
Dakwaan yang memunculkan klaim “terrorist connection” ini juga datang dalam bayang-bayang perkara lain yang melibatkan Palestine Action. Uraian perkara menyebut bahwa pada bulan Juni, empat anggota Palestine Action menerima vonis penjara yang lebih lama setelah dinyatakan bersalah dalam perkara terkait penggerebekan (raid) terhadap sebuah pabrik yang dioperasikan perusahaan pertahanan Israel, Elbit Systems.
Dalam insiden tersebut, penuntut dan putusan hakim menyebut kerusakan yang nilainya lebih dari £1 juta. Hakim kemudian menyimpulkan adanya “terrorist connection”, dan vonis yang dijatuhkan akhirnya mendapat respons dari kelompok-kelompok hak asasi serta pendukung yang menilai putusan tersebut tidak sebanding atau “disproportionate”.
Seiring perkembangan berikutnya, Palestine Action telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang yang dikategorikan sebagai organisasi teroris di Inggris pada Juli 2025. Kemudian, Court of Appeal disebut menguatkan keputusan pemerintah dengan menyatakan bahwa kelompok tersebut “overtly promoted unlawful violence amounting to terrorism”.
Sementara itu, ko-founding Palestine Action, Huda Ammori, dikabarkan tengah mencari izin untuk mengajukan upaya menantang penerapan larangan tersebut hingga ke UK Supreme Court.
Di sisi lain, tindakan penetapan juga disebut berlanjut di tingkat pemerintahan Amerika Serikat. Disebutkan bahwa pada hari Rabu, pemerintah AS menetapkan Palestine Action sebagai organisasi teroris. Dalam pemberitaan itu, disebut pula bahwa administrasi Trump melakukan langkah serupa pada hari yang sama, dengan keterangan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menindak apa yang mereka sebut sebagai “far-left extremists”.
Dengan masuknya klaim “terrorist connection” pada dakwaan vandalisme di Turnberry, proses hukum berikutnya akan menjadi sorotan: bukan hanya pada apakah perbuatan perusakan terbukti, tetapi juga pada apakah pemberatan berbasis kerangka hukum anti-terorisme itu dapat dipertahankan dalam persidangan di High Court of Justiciary.
