jurnalistik.co.id – Tiga pekan sejak mengambil alih kursi Perdana Menteri, Andy Burnham langsung berhadapan dengan salah satu ujian paling berat sejak mulai memimpin: polemik pembebasan narapidana lebih awal ketika kondisi penjara di Inggris sedang penuh dan makin menekan kapasitas.
Bagi sebagian anggota Partai Buruh senior, kontroversi ini justru menunjukkan bahwa Burnham bersedia menangani keputusan yang sulit tanpa bersembunyi di balik alasan politik. Namun bagi oposisi, isu yang sama dianggap peluang untuk menyerang sejak dini dan menempatkan perdana menteri baru pada posisi yang tidak nyaman.
Seorang anggota parlemen Partai Buruh yang sudah lama malang-melintang di parlemen menganggap perkara pembebasan awal itu sebagai “hit bumps in the road” dalam penilaian politiknya terhadap Burnham sebagai PM.
Di sisi lain, serangan datang cepat. Menteri bayangan Bidang Dalam Negeri dari Partai Konservatif, Chris Philp, menyatakan: “This the most important decision Andy Burnham has made since he became prime minister and he’s got it wrong.”
Philp berpendapat keputusan pembebasan lebih awal yang sedang berlangsung telah keliru arah, dan ia menilai Burnham tidak cukup tegas dalam menata kembali skema tersebut. Untuk kubu Buruh, per minggu ini justru menjadi bukti bahwa Burnham siap menghadapi pilihan-pilihan yang tidak mengenakkan, sejalan dengan kalimat yang ia sampaikan dalam pidato pertamanya di Downing Street: “more about problem solving than point scoring”.
Dalam dua pekan pertama pemerintahannya, Burnham relatif mendapat ruang tanpa banyak gangguan besar. Rangkaian pengumuman, mulai dari pembatasan tarif bus hingga rencana pembenahan layanan perawatan sosial, disertai serangkaian video media sosial yang dirancang untuk membentuk citra perdana menteri yang lebih santai dan dekat dengan isu harian.
Namun, krisis kepadatan penjara memunculkan dilema dengan pilihan yang sama-sama pahit. Problem yang sedang digeluti bukanlah perkara baru; persoalan ini sudah mulai mengakar jauh sebelum Burnham memegang jabatan.
Masalah yang diwariskan, tetapi konsekuensinya menjadi beban pemerintahan baru
Kepenuhan penjara telah membuat ruang tahanan mendekati titik genting. Pada 2023, ketika ruang di penjara berada di ambang habis, pemerintahan Konservatif saat itu memulai pelepasan narapidana 18 hari lebih awal. Langkah tersebut hanya dianggap sebagai “temporary fix”, karena tidak menyelesaikan akar masalah kapasitas.
Setelah Keir Starmer menjadi perdana menteri pada Juli 2024, ia pun menghadapi kebutuhan skema yang lebih jauh. Starmer menggambarkan kondisi itu sebagai peringatan keras: “it is shocking for our country to have got into a state where we have too many prisoners and not enough prison places”.
Pada Januari tahun ini, pemerintah Starmer kemudian mengesahkan Sentencing Act yang menjadi dasar pelepasan lebih awal. Dalam skema tersebut, “several thousand prisoners will be released early starting this autumn”, termasuk sebagian yang pernah dihukum atas tindak pidana yang tergolong sangat serius.
Mengetahui sensitivitas isu tersebut, Andy Burnham segera memerintahkan adanya peninjauan ulang. Meski demikian, ia juga menyampaikan kekecewaan atas batas yang tetap ada dalam penataan kebijakan.
Burnham mengumumkan pencabutan beberapa kategori dari pembebasan lebih awal—di antaranya pelaku pemerkosaan dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Namun ia menegaskan bahwa ia sesungguhnya ingin melangkah lebih jauh: “The truth is I wanted to go even further,” seraya menambahkan, “I have pushed to the very limits of what is possible to do”.
Bagi oposisi, kalimat-kalimat itu justru dibaca berbeda. Mereka menyoroti bahwa keputusan setelah peninjauan tetap menyisakan sejumlah pelaku yang bisa saja termasuk dalam kelompok kejahatan tertentu, termasuk kasus-kasus yang terkait pelecehan anak dan kejahatan dengan pola grooming.
Serangan balik Konservatif: dari grooming hingga kasus PC Andrew Harper
Chris Philp menyatakan pemerintah Buruh melakukan kesalahan berulang dalam skema pembebasan awal. Ia menyebut: “The Labour government has made mistake after mistake on this early release scheme,” dan menambahkan bahwa sejak awal pihak Konservatif sudah memberi peringatan di parlemen.
Berita Terkait
Philp menegaskan bahwa rencana awal dinilai membiarkan pelaku pemerkosa dan kriminal berbahaya untuk dilepaskan lebih cepat. Menurutnya, bahkan setelah peninjauan Burnham, rencana tersebut tetap mencakup pelepasan awal untuk “cop-killers” serta pelaku yang terlibat dalam skandal “grooming gang”.
Ia juga menyatakan bahwa sikap tersebut merupakan “an insult to PC Harper’s family and many other victims”, merujuk pada kasus PC Andrew Harper.
Kubu Konservatif memandang isu ini sebagai celah untuk memaksa pemerintahan Buruh berada dalam posisi yang sulit menjelang masa persidangan parlemen. Mereka berencana menjaga tekanan ketika parlemen kembali pada September, dengan tujuan menempatkan anggota parlemen Buruh dalam situasi yang tidak nyaman bila perkara itu dibahas di Commons.
Kontestasi politik ini juga dipelajari dari rangkaian penyerangan yang lebih luas. Ketika Keir Starmer berada di kursi PM, pemimpin Konservatif saat itu, Kemi Badenoch, berhasil menemukan isu-isu yang bisa membuat Starmer defensif dalam sejumlah perubahan kebijakan yang dinilai berdampak.
Pola yang sama kini diarahkan kepada Burnham. Salah satu pertanda muncul ketika Burnham, menurut keterangan juru bicaranya, “personally intervene” pekan ini untuk memerintahkan pejabat menelusuri berapa banyak orang yang dihukum karena tindak pidana terkait grooming masih mungkin mendapatkan pembebasan lebih awal.
Langkah itu datang setelah Badenoch menyorot isu tersebut melalui sebuah “open letter” yang ditujukan kepadanya.
Respons di kubu Buruh: tidak ada ruang untuk menyalahkan warisan tanpa solusi
Sementara oposisi memperkuat tekanan, anggota-anggota parlemen Buruh sedang menjalani libur musim panas. Namun, meski berbeda pandangan, mereka tampak sepakat bahwa polemik ini tidak bisa diselesaikan hanya lewat retorika.
Seorang anggota parlemen menyampaikan bahwa “There is no point in bemoaning what is going on”, dan menilai Burnham “inherited this vexed issue that our jails are full, it’s in the nature of being PM.”
Di saat yang sama, ia mengaku tetap yakin pada kepemimpinan Burnham. Ia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun Andy Burnham tidak pernah ragu berbicara langsung dengan korban, dan ia menegaskan perlunya percakapan yang jujur tentang siapa yang akan dikirim ke penjara.
Menurut anggota parlemen itu, kendalanya bukan sekadar niat, melainkan keterbatasan ruang: “We need to have an honest conversation about who we are sending to jail as we don’t have the spaces to accommodate everyone we are sending.”
Seorang anggota parlemen lain dari kubu kiri Partai Buruh mengatakan bahwa mayoritas anggota tetap merasa positif terhadap pemimpin baru. Ia menilai mereka tidak mengharapkan “magic wand”, serta menyatakan bahwa ia tidak menyalahkan Burnham atas krisis kepadatan penjara, karena menurutnya pemilih juga tidak akan menyimpulkan demikian.
Ia menambahkan: “at least we have a recognisably Labour government. It feels like we are in play again, with a second chance to make a difference, maybe even to win a second term”.
Tuntutan perubahan permanen
Di tengah kontroversi ini, Partai Konservatif juga menggulirkan tuntutan kebijakan. Shadow Justice Secretary Nick Timothy meminta pemerintah memperkenalkan “emergency primary legislation as soon as Parliament returns in September,” dengan alasan itu menjadi satu-satunya cara permanen untuk mengecualikan kelompok tertentu dari pembebasan lebih awal.
Ia secara spesifik menyebut kebutuhan untuk mencegah “killers – like the killers of PC Harper – child abusers and grooming gang members from early release”.
Dengan demikian, polemik ini bukan hanya tentang keputusan pembebasan narapidana yang dilakukan atau ditunda, melainkan tentang cara pemerintah menangani batas kapasitas penjara sekaligus membentuk garis tegas tentang siapa yang dianggap tidak layak mendapatkan pelepasan lebih awal.
