jurnalistik.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan permohonan darurat kepada Mahkamah Agung agar pembangunan ballroom di Gedung Putih senilai $400 juta (£295 juta) dapat terus berjalan tanpa menunggu izin Kongres. Langkah itu dilakukan melalui pengajuan “emergency application”, yang dimaksudkan agar pengadilan menghentikan sementara perintah berhenti pekerjaan yang sebelumnya ditetapkan.
Permohonan darurat ini datang satu minggu setelah pengadilan banding memerintahkan konstruksi dihentikan sampai Kongres memberikan persetujuan. Putusan banding tersebut mempertahankan kemenangan yang diraih National Trust for Historic Preservation, lembaga yang menggugat administrasi Trump pada tahun lalu.
Dalam berkas terbaru, Jaksa Agung (Solicitor General) AS D John Sauer meminta agar pekerjaan di lokasi tetap dapat dilanjutkan sementara pemerintah mengajukan banding atas perintah “stop-work order”. Sauer menyebut penundaan tersebut sebagai hal yang “dangerous” dalam upayanya meyakinkan Mahkamah Agung untuk mengizinkan keberlanjutan proyek.
Pengadilan banding memutuskan agar perintah berhenti tidak langsung berlaku. Berdasarkan jadwal yang disebut dalam dokumen, keputusan tersebut baru efektif pada 21 Agustus, sehingga pembangunan ballroom akan harus berhenti pada tanggal itu kecuali Mahkamah Agung mengabulkan permohonan darurat yang diajukan Trump.
Sauer juga menyampaikan bahwa progres proyek telah mencapai 65%. Ia berargumen bahwa menolak permohonan akan berarti “construction-by-injunction”, yaitu konstruksi yang dipaksa berhenti melalui perintah pengadilan sehingga dampaknya justru menjadi kontraproduktif.
Dalam pengajuan tersebut, Sauer menulis, “With the dangerous injunction poised to take effect for the first time on August 21, its stop-work mandate is even more flagrantly inequitable, if not impossible”. Ia menambahkan bahwa proses yang memaksa presiden menunggu persetujuan Kongres justru memberi ruang pengaruh yang tidak semestinya bagi lembaga legislatif.
Sauer menyatakan, “forcing the president to come hat-in-hand to Congress so the people’s house is safe gives the legislature dangerous leverage”. Argumentasi ini selaras dengan posisi Trump selama proses berlangsung, yang menyebut Gedung Putih kekurangan ruang untuk acara berskala besar, sekaligus menganggap pembangunan ballroom sebagai kebutuhan penting bagi keamanan nasional.
Berita Terkait
Perkara ini telah menjadi sengketa hukum sejak Oktober, saat administrasi Trump membongkar East Wing Gedung Putih untuk memulai pembangunan tanpa persetujuan Kongres. Tak lama berselang, National Trust for Historic Preservation mengajukan gugatan dengan alasan proyek tersebut melanggar hukum karena dimulai tanpa proses peninjauan yang diwajibkan.
Menurut gugatan tersebut, peninjauan yang diperlukan mencakup kesempatan publik untuk memberi tanggapan serta persetujuan dari badan-badan seperti National Capital Planning Commission. Dengan kata lain, National Trust menilai proyek tidak boleh berjalan sebelum prosedur yang disyaratkan dipenuhi.
Menanggapi pengajuan darurat yang diajukan pada Jumat, National Trust menuduh administrasi “refusing to listen” terhadap putusan-putusan sebelumnya dan “actively attempting to outrun the courts by accelerating construction of the ballroom”. Lembaga itu juga menambahkan, “The administration’s transparent efforts to evade the rule of law, frustrate judicial review and limit the availability of meaningful relief in the courts must stop here,”.
Di sisi lain, presiden dan tim pengacara pemerintah menyatakan bahwa selain pembangunan ballroom untuk menyelenggarakan acara, proyek tersebut juga mencakup fasilitas militer. Fasilitas yang disebut meliputi tempat perlindungan bom (bomb shelters) serta pusat untuk perawatan medis.
Administrasi juga berargumen bahwa pembangunan ballroom dilakukan tanpa menggunakan dana pembayar pajak. Mereka menyatakan proyek itu sepenuhnya didanai sumbangan korporasi swasta, sehingga, menurut pihak pemerintah, persetujuan Kongres tidak diperlukan.
Ballroom Gedung Putih juga disebut menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk mengubah lanskap perkotaan Washington. Proyek yang berkaitan dengan upaya tersebut antara lain renovasi Lincoln Memorial Reflecting Pool dan rencana pembangunan “Arc de Trump” dengan gaya “Arc de Triomphe” di Paris.
Dalam serangkaian proyek tersebut, administrasi Trump menghadapi tuduhan bahwa mereka mengabaikan proses peninjauan yang diwajibkan dan tahapan komentar publik. Tudingan itu dibantah oleh presiden.
