jurnalistik.co.id – Fatima Zahra El Mansouri ditunjuk sebagai perdana menteri perempuan pertama Maroko setelah Partai Authenticity and Modernity (Pam) memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen pekan lalu. Penunjukan oleh Raja Mohammed VI menjadikannya perempuan kedua yang memimpin pemerintahan di dunia Arab, setelah Tunisia yang lebih dulu memiliki Najla Bouden.
El Mansouri dipilih sebagai perdana menteri dari Pam, mengungguli Fouzi Lekjaa, figur yang juga menjabat sebagai kepala sepak bola Maroko dan merupakan politisi dari partai yang sama. Ia berusia 50 tahun dan sebelumnya menjabat sebagai wali kota Marrakesh dalam beberapa periode.
Dalam konferensi kemenangan sebelum pengumumannya sebagai perdana menteri, El Mansouri ditanya apakah negara perlu melakukan perubahan untuk mengakomodasi perannya pada upacara keagamaan Islam yang dihadiri Raja, termasuk salat Jumat dan salat Id, di mana laki-laki dan perempuan berada di bagian terpisah. Ia tidak menjawab secara langsung pertanyaan tersebut, namun menegaskan pujian kepada Raja sebagai “the biggest advocate for women” di negara itu.
Dalam kesempatan yang sama, El Mansouri juga menyampaikan, “His Majesty is the holder of wisdom… If I am entrusted with the responsibility of head of government, it will be a great honour,” katanya. Pernyataan itu menempatkan figur Raja sebagai rujukan legitimasi, sekaligus menekankan bahwa penunjukannya dipandang sebagai amanah pemerintahan.
El Mansouri dikenal luas sebagai salah satu tokoh perempuan paling menonjol di Maroko. Ia menempuh pendidikan hukum dan berkarier sebagai pengacara, sebelum terjun penuh ke politik setelah Pam didirikan pada 2008.
Kariernya di pemerintahan daerah dimulai ketika ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai wali kota Marrakesh pada 2009. Ia kemudian kembali menduduki jabatan tersebut setelah hasil pemilu 2021, sebelum akhirnya berpindah ke peran kabinet.
Selama lima tahun terakhir, El Mansouri menjadi menteri untuk perencanaan wilayah nasional, perencanaan kota, perumahan, serta kebijakan kota, bekerja di bawah Perdana Menteri sebelumnya Aziz Akhannouch. Pada Februari 2024, ia juga ditetapkan sebagai koordinator koalisi kepemimpinan Pam.
Secara pendidikan, El Mansouri pernah belajar di Mohammed V University di Rabat, lalu melanjutkan studi di Prancis dan Amerika Serikat dengan fokus pada hukum bisnis dan hukum korporat. Latar belakang itu menjadi salah satu penopang perjalanannya dari sektor profesional menuju jabatan publik berskala nasional.
Penunjukan perdana menteri Maroko mengikuti mekanisme konstitusional di mana Raja menunjuk kepala pemerintahan dari partai yang meraih peringkat pertama dalam pemilihan ke Majelis Perwakilan. Maroko sendiri adalah monarki konstitusional, namun kekuasaan dominan tetap berada di tangan Raja.
Berita Terkait
Dalam konteks kompetisi internal Pam, El Mansouri sempat menyatakan bahwa keputusan pada akhirnya ada di pihak Raja, termasuk pilihan antara dirinya dan Lekjaa. Dalam periode sebelumnya, penunjukan kepala pemerintahan cenderung berjalan sebagai formalitas, karena banyak partai Maroko dipimpin oleh satu sekretaris jenderal tunggal yang biasanya sekaligus menentukan siapa kandidat pemimpin pemerintahan.
Pam, sejak Februari 2024, dipimpin oleh kepemimpinan kolektif ketimbang satu sekretaris jenderal. Perubahan pola itu turut menjelaskan mengapa penetapan kepala pemerintahan kali ini tidak sepenuhnya otomatis, meskipun Pam menjadi peraih kursi terbanyak.
Dengan raihan 97 kursi, Pam tidak memiliki mayoritas di parlemen. Untuk membentuk pemerintahan secara absolut, koalisi yang dibutuhkan mencapai 198 kursi dari total 395 anggota parlemen, sehingga negosiasi dengan partai lain menjadi keharusan.
Belum jelas mitra koalisi yang akan dipilih Pam. Partai tersebut disebut tidak sejalan dengan National Rally of Independents (RNI), yang memimpin pemerintahan sebelumnya dan menjadikan Pam sebagai mitra junior di koalisi yang berjalan.
Sementara itu, Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang berlatar Islam berhasil bangkit dengan perolehan 54 kursi, naik dari hanya 13 kursi pada pemilu sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh kembalinya pemimpin partai, Abdelilah Benkirane, yang pernah menjabat sebagai perdana menteri.
Setelah pengumuman hasil, Benkirane menyatakan PJD akan tetap berada di posisi oposisi, menolak kerja sama dengan Pam. Penegasan tersebut mempersempit ruang manuver koalisi, dan membuat arsitektur pemerintahan baru kemungkinan akan ditentukan melalui perundingan dengan pihak-pihak lain.
El Mansouri juga pernah menolak citra yang menggambarkannya sebagai sosok yang “keras” dalam politik. Pada 2021, ia mengatakan kepada majalah Pam: “I am neither a woman of steel nor iron… I am a free activist.”
Ia jarang berbicara secara terbuka mengenai isu hak-hak perempuan atau ketimpangan gender selama masa karier politiknya. Padahal, di Maroko tetap berlangsung perdebatan mengenai apakah poligami harus dilarang dan apakah laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang setara.
Dengan penetapan sebagai perdana menteri, El Mansouri kini dihadapkan pada tugas menyusun koalisi dan menyelaraskan program pemerintahan bersama mitra parlemen. Di tengah dinamika peta dukungan, langkah politik pertamanya akan menjadi penentu apakah pemerintah barunya mampu mencapai angka mayoritas yang dipersyaratkan konstitusi parlemen.
