jurnalistik.co.id – Ketegangan hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat, justru ketika kedua pihak berusaha menjaga ruang negosiasi. Di tengah upaya meredakan situasi, Teheran menegaskan tidak ada kelonggaran terkait program nuklirnya—meski Washington disebut dapat mengarah pada persetujuan pembukaan kembali jalur pelayaran penting di Selat Hormuz.
Pernyataan itu disampaikan seorang pejabat senior Iran kepada Reuters, yang dikutip pada Minggu (27/9/2026). Menurut pejabat tersebut, Selat Hormuz akan tetap tertutup rapat sampai “seluruh persyaratan Iran dipenuhi” oleh pihak Gedung Putih.
Dalam narasi yang mengiringi proposal terbaru, Teheran memosisikan Selat Hormuz sebagai isu yang menentukan arah perundingan. Pembukaan jalur tersebut tidak dipandang sebagai keputusan sepihak, melainkan bagian dari rangkaian syarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh AS.
Langkah ini berawal dari usulan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi. Dalam proposalnya, Teheran menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan syarat permusuhan dihentikan di seluruh lini dalam waktu tujuh hari.
Selain penghentian permusuhan, Teheran juga mengajukan tuntutan lain yang saling terhubung. AS diminta mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran, mencairkan dana talangan yang dibekukan, serta menghapus sanksi minyak.
Dengan kerangka tersebut, Selat Hormuz digambarkan sebagai kartu tawar utama di meja perundingan. Iran menekan agar tindakan yang dinilai menekan ekonomi mereka dicabut, sementara Washington menempatkan kebebasan navigasi sebagai prasyarat demi menjaga pasokan energi global.
Eskalasi terbaru terjadi setelah perang terbuka selama tujuh bulan antara Iran dan AS. Periode itu disebut turut diwarnai serangan rudal dan drone yang dilancarkan milisi Houthi ke Arab Saudi, sehingga kawasan menjadi lebih peka terhadap setiap perubahan sikap politik dan militer.
Di sisi AS, isu navigasi dan keamanan pelayaran menjadi penopang utama tuntutan. Sementara itu, Teheran menolak agar program nuklirnya diperlakukan sebagai ruang tawar yang bisa dipangkas melalui konsesi terbatas.
Berita Terkait
Di tengah dinamika tersebut, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan optimisme terkait kemungkinan kesepakatan damai. Pernyataan itu muncul saat Sidang Umum PBB di New York, dengan harapan agar hasil perundingan dengan Washington dapat dicapai sebelum pemilihan paruh waktu (midterm elections) AS pada 3 November.
Namun, optimisme itu tidak diikuti kelonggaran sikap dalam isu nuklir. Teheran disebut bersikeras bahwa perundingan mendalam mengenai program nuklir baru akan dimulai hanya setelah seluruh persyaratan Iran dipenuhi oleh AS.
Pejabat senior yang berbicara kepada Reuters juga menegaskan posisi Teheran yang tidak berubah. Iran, kata pejabat itu, tidak akan memberikan konsesi sepersen pun terkait hak kedaulatan nuklir mereka.
Hak tersebut mencakup kewenangan untuk memperkaya uranium. Teheran juga disebut menolak permintaan agar cadangan uranium yang sangat diperkaya—Highly Enriched Uranium (HEU)—diekspor ke luar negeri, yang selama ini menjadi tuntutan Washington.
Sejak lama, AS, Israel, dan beberapa sekutu Barat menilai program nuklir Iran berambisi menuju kemampuan senjata. Tuduhan tersebut merujuk pada pengayaan uranium Iran yang mencapai level 60%—angka yang disebut jauh melampaui kebutuhan sipil dan mendekati ambang batas sekitar 90%.
Dalam catatan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Iran memiliki sekitar 440,9 kg uranium dengan pengayaan 60% sebelum fasilitas nuklirnya diserang oleh Israel dan AS pada Juni 2025 lalu. Fakta itu memperkuat latar bahwa isu nuklir menjadi titik temu sekaligus sumber ketidaksesuaian utama.
Sebelumnya, otoritas Iran sempat menyebut wacana untuk mengencerkan cadangan uranium tertingginya. Tetapi dua sumber senior Iran melaporkan pada Mei lalu bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengeluarkan instruksi tegas agar HEU milik negara tidak dikirim ke luar negeri.
Dengan rangkaian sikap tersebut, posisi Teheran terlihat konsisten: Selat Hormuz hanya dibuka kembali setelah syarat-syarat yang mereka ajukan dipenuhi. Sementara menunggu pemenuhan itu terjadi, negosiasi yang berjalan tetap berpusat pada pertanyaan siapa yang harus mengalah terlebih dahulu—AS dengan agenda kebebasan navigasi, atau Iran dengan tuntutan terkait program nuklir.
Dalam kerangka waktu yang disebut tujuh hari, baik penghentian permusuhan maupun pencabutan langkah-langkah tekanan ekonomi menjadi bagian dari paket yang dipersyaratkan. Karena itu, pembukaan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz tidak lagi diperlakukan sebagai sekadar hasil diplomasi, melainkan sebagai konsekuensi dari terpenuhinya persyaratan yang dianggap tidak bisa ditawar.
