jurnalistik.co.id – Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat untuk mencegah perang lanjutan kini menjadi sorotan, bukan hanya karena substansinya, tetapi juga karena proses penentunya memperlihatkan siapa yang paling berpengaruh di Teheran. Di tengah upaya penengah seperti Qatar dan Pakistan, indikasi eskalasi besar terhadap Iran terus menguat.
Presiden Masoud Pezeshkian—yang kerap ditempatkan sebagai tokoh moderat—menyatakan pada hari Senin bahwa pemerintahannya memperoleh “wewenang tertentu” dari Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei terkait perundingan dengan AS. Namun, ia tidak merinci bentuk wewenang itu dan batas-batasnya dalam agenda negosiasi.
Pernyataan Pezeshkian muncul setelah tekanan dari kelompok garis keras yang menolak kesepakatan apa pun dengan Washington. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa isu perundingan tidak berdiri sendiri, melainkan bersentuhan langsung dengan garis kendali politik dan keamanan.
Situasi kian tegang seiring upaya mencegah serangan baru AS terhadap Iran. Sejumlah sinyal mengarah pada kemungkinan benturan yang lebih luas, terutama karena konflik yang berawal dari serangan udara AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu telah menelan korban termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei serta beberapa pejabat tinggi Iran lainnya.
Peran figur keamanan-militer dalam setiap kesepakatan
Dalam analisis yang disorot, perimbangan kekuasaan Iran disebut semakin mengarah kepada para komandan Korps Garda Revolusi Islam, atau IRGC, serta pejabat lain yang berorientasi keamanan. Dalam kerangka itu, kesepakatan apa pun dipandang harus memperoleh dukungan dari kalangan militer-keamanan sebagai prasyarat kelayakan politik.
Sina Toossi, peneliti senior Center for International Policy, menegaskan bahwa “poin kuncinya adalah setiap kesepakatan harus mendapatkan dukungan dari kalangan keamanan-militer di Iran.” Ia menambahkan bahwa pembahasan negosiasi saat ini tidak terbatas pada program nuklir dan sanksi, melainkan juga meliputi pengaturan keamanan yang lebih luas.
Area yang dimaksud mencakup kendali atas Selat Hormuz dan jaminan agar serangan tidak terulang di masa depan. Dengan demikian, otoritas yang menentukan arah strategi tidak hanya dinilai dari sisi ekonomi atau diplomasi, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan skenario keamanan pascaperang.
Iran sendiri melaporkan telah mengajukan rencana tujuh poin yang menuntut AS untuk mematuhinya guna mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Di saat yang sama, pihak Iran menyebut pengambilan keputusan terkait perang dan negosiasi dilakukan melalui pendekatan terpadu dalam kerangka lembaga-lembaga pemerintah, yang melibatkan elemen politik sekaligus keamanan.
Berita Terkait
Lembaga pengarah: kantor pemimpin tertinggi dan SNSC
Kerangka institusional tersebut mencakup kantor Pemimpin Tertinggi serta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, yang dikenal sebagai SNSC. Dalam susunan lembaga itu, tokoh-tokoh dan badan militer maupun keamanan memegang peran yang dinilai signifikan dalam berbagai keputusan.
Keterangan dari kantor Mojtaba Khamenei menyatakan bahwa ia bertemu dengan komandan militer tingkat tinggi, termasuk komandan utama IRGC Ahmad Vahidi, untuk menyampaikan arahan mengenai penanganan ancaman perang total dari AS. Arahan tersebut menekankan kesiapan merespons ancaman tanpa batasan geografis.
Dalam pernyataan yang sama, Mojtaba Khamenei menyebut bahwa angkatan bersenjata Iran harus bertindak segera dan memperluas daftar target AS serta Israel apabila perang meningkat. Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa cara menghadapi eskalasi diposisikan sebagai bagian dari mandat strategis tingkat tertinggi.
Meski keputusan-keputusan penting seperti mengakhiri perang berada di bawah penentuan Pemimpin Tertinggi, SNSC disebut terlebih dahulu melakukan mekanisme pemungutan suara. Dewan ini beranggotakan perwakilan dari angkatan bersenjata, menteri-menteri pemerintah, serta pimpinan parlemen dan lembaga peradilan, sehingga prosesnya merefleksikan keterlibatan lintas cabang.
Presiden memimpin SNSC, tetapi sekretaris punya bobot lebih besar
Secara hukum, presiden Iran juga menjabat sebagai kepala SNSC. Namun, posisi sekretaris dewan dinilai belakangan ini memiliki bobot yang lebih besar karena fungsinya sebagai koordinator utama untuk berbagai isu keamanan nasional yang dianggap krusial.
Sejak awal Agustus, posisi tersebut disebut dipegang oleh Mohsen Rezaei, yang merupakan mantan panglima tertinggi IRGC. Rezaei digambarkan belum pernah menduduki jabatan publik sebelumnya, sehingga kemunculannya pada peran koordinator keamanan nasional menambah perhatian pada bagaimana kebijakan strategis kemudian dipusatkan dan dijalankan.
Dengan sejumlah elemen yang saling beririsan—wewenang negosiasi dari pemimpin tertinggi, dukungan keamanan-militer, mekanisme persetujuan dalam SNSC, serta koordinasi dari sekretaris dewan—alur keputusan di Iran tampak bergerak melalui sistem yang menggabungkan legitimasi politik dan kapasitas keamanan. Dalam konteks negosiasi Iran-AS yang tengah berlangsung, konfigurasi aktor inilah yang berupaya menentukan arah agar konflik tidak melebar ke tahap berikutnya.
