jurnalistik.co.id – Pemerintah Italia menyepakati paket aturan baru terkait penggunaan penutup wajah di sekolah dan pembatasan komposisi siswa berdasarkan kemampuan bahasa Italia. Keputusan ini tertuang dalam rancangan yang dibahas pada rapat Dewan Menteri.
Langkah pertama adalah melarang burqa dan niqab digunakan di lingkungan sekolah. Larangan tersebut tidak mencakup hijab, yang tetap memperlihatkan wajah.
Larangan burqa dan niqab
Perdana Menteri Giorgia Meloni menyatakan kebijakan itu sebagai pendekatan yang tidak memecah, namun justru membantu proses integrasi. Ia mengungkapkan, “common-sense tools that do not divide but really help to integrate”.
Meloni menegaskan bahwa seluruh siswa harus bisa mengikuti sekolah dengan wajah terbuka. “You must go to school with your face uncovered,” ujarnya saat mengumumkan rencana pada hari Minggu, disertai penekanan bahwa tidak ada pihak yang boleh memutuskan seorang perempuan muda harus menyembunyikan dirinya demi alasan tradisi.
Pembahasan rancangan sempat melalui beberapa draf sebelum keputusan resmi pada Kamis dalam rapat kabinet. Namun, rincian inti dinilai sudah jelas sejak awal.
Dalam penjelasan ketentuan, niqab dipahami sebagai penutup yang membiarkan area sekitar mata terlihat. Penggunaannya dapat disertai penutup mata terpisah dan umumnya juga dipadukan dengan penutup kepala.
Sementara itu, burqa dijelaskan sebagai penutup satu bagian yang menutupi wajah sekaligus tubuh, dengan kerap terdapat layar berjejaring di area mata agar tetap bisa melihat.
Batas 30% siswa dengan kemampuan bahasa Italia terbatas
Selain larangan penutup wajah tertentu, pemerintah juga menyepakati pembatasan proporsi siswa yang berbicara sedikit bahasa Italia di setiap kelas. Aturan “cap” sebesar 30% diberlakukan untuk anak tanpa kewarganegaraan Italia atau dengan pengetahuan bahasa Italia yang dinilai kurang, pada tahun pertama pendidikan dasar hingga menengah.
Dalam implementasinya, ketentuan itu berbeda antar jenjang. Di sekolah dasar, batas tersebut mencakup anak-anak warga non-Italia yang tidak lahir di Italia atau yang belum mengikuti minimal dua tahun pendidikan taman kanak-kanak.
Untuk sekolah menengah pertama dan menengah atas, batas 30% menyasar siswa non-warga yang belum menyelesaikan sedikitnya tiga tahun pendidikan dalam sistem sekolah Italia dengan hasil yang dinilai berhasil.
Perdana Menteri juga berangkat dari data bahwa warga non-Italia mencapai 11,6% dari keseluruhan siswa di sekolah-sekolah Italia, menurut Fondazione ISMU. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mengurangi segregasi kelas berbasis keterbatasan bahasa.
Berita Terkait
Menteri Pendidikan Giuseppe Valditara menyebut pembatasan itu sebagai isu bahasa semata, bukan persoalan kewarganegaraan. Ia mengatakan batas tersebut “purely linguistic” serta mencoba memposisikan larangan burqa dan niqab sebagai bagian dari kesetaraan gender.
Valditara juga menggarisbawahi tujuan menghindari “ghetto classes”. Untuk mencapai target pemerataan, kantor-kantor sekolah setempat diminta menyebarkan siswa dengan kemampuan bahasa Italia yang minim ke sekolah-sekolah di wilayah terdekat.
Apabila penyebaran itu tidak memungkinkan, aturan tetap menyediakan pengecualian dengan skema tambahan pengajaran bahasa Italia. Langkah ini, menurut rancangan, diarahkan agar hambatan bahasa tidak terkunci dalam satu lingkungan belajar tertentu.
Pelaporan kasus, layanan bahasa, dan status hukum
Rancangan ketentuan juga menambahkan mekanisme terkait orang tua. Menurut laporan Ansa, sekolah diwajibkan melapor ke layanan sosial mengenai kasus ketika hambatan bahasa yang berulang—dengan tanggung jawab orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak—menghambat proses integrasi.
Di saat yang sama, penyediaan kursus bahasa Italia gratis disebut akan dilakukan untuk mendukung integrasi.
Karena kebijakan ini berbentuk decree law, aturan dapat mulai berlaku segera. Akan tetapi, rancangan itu harus diratifikasi oleh parlemen dalam waktu 60 hari.
Pemerintah juga merujuk bahwa Italia sebenarnya sudah memiliki panduan terkait bahasa di sekolah. Pada 2010, sebuah pemberitahuan menteri pada masa Menteri Pendidikan Mariastella Gelmini pernah menetapkan batas 30% “as a rule” bagi siswa tanpa kewarganegaraan Italia, namun kini batas tersebut dinaikkan menjadi aturan yang tertulis dalam hukum melalui dekret baru.
Kontroversi politik dan respons pemerintah
Sejumlah pihak oposisi menilai kebijakan ini tidak semata-mata soal pendidikan, melainkan bagian dari persaingan politik. Mereka mengaitkan langkah Meloni dengan upaya mendekat pada kepentingan partai sayap kanan keras Futuro Nazionale, menjelang pemilihan umum tahun depan.
Elly Schlein, pemimpin Partai Demokrat (PD) di kubu tengah-kiri, menyebut rencana itu propaganda dan sulit diterapkan. PD juga dikritik lewat pernyataan Anna Ascani, yang menilai pemerintah mempromosikan kebijakan pada biaya anak-anak sekolah.
Valditara membantah tuduhan tersebut saat konferensi pers melalui video link dari New York. Ia menyatakan, “We are not chasing Vannacci; if anything, he is chasing us,” sambil menolak anggapan bahwa kebijakan itu mengejar tokoh tertentu.
Roberto Vannacci, pensiunan jenderal militer yang memimpin Futuro Nazionale, menyatakan ia setuju dengan langkah itu, namun seharusnya sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Pada saat yang berbeda, Matteo Salvini dari Partai Liga meluncurkan paket terpisah pada Rabu, dengan topik yang ia sebut “political Islam”.
Salvini menuduh Vannacci “continually voting against the government” serta mengatakan ia berharap Futuro Nazionale turut mendukung usulan baru dari Liga. Sementara itu, debat publik terus berpusat pada keseimbangan antara integrasi, pelaksanaan di sekolah, dan arah politik menjelang kontestasi nasional.
