jurnalistik.co.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa program pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi akan mulai direalisasikan pada tahun 2028. Ia menegaskan, komitmen tersebut juga sudah masuk dalam pembahasan di Badan Anggaran.
Menurut Said, penganggaran untuk jenjang SD dan SMP saat ini baru diarahkan pada tahap awal. Hal itu disampaikan dalam konteks kerja Badan Anggaran DPR.
“Di badan anggaran untuk SD, SMP itu baru kami angarkan lima triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Presiden, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” kata Said di kompleks Parlemen, Jumat (25/9/2026).
Dalam penjelasannya, Said menyebut bahwa pemerintah bersama DPR tengah melakukan pemetaan kebutuhan untuk seluruh jenjang pendidikan. Proses tersebut dimaksudkan agar perencanaan anggaran lebih terukur dari SD hingga perguruan tinggi.
Said menjelaskan, estimasi awal untuk kebutuhan jenjang SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan berada di kisaran Rp210 triliun. Sementara itu, kebutuhan untuk perguruan tinggi disebut mencapai Rp92 triliun.
Jika digabung, Said menyampaikan perkiraan totalnya mencapai sekitar Rp302 triliun. Angka tersebut disampaikan sebagai gambaran kebutuhan berdasarkan hitungan sementara yang sedang dipetakan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa realisasi program tidak langsung dijalankan sekaligus untuk seluruh komponen yang dihitung. Pemerintah, lanjutnya, akan memulai melalui proyek percobaan dengan menggunakan dana sekitar Rp5 triliun.
Piloting tersebut, kata Said, diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan pendekatan itu, fokus awal pelaksanaan diarahkan pada jenjang SD-SMP terlebih dahulu.
Berita Terkait
“Komitmen kami nanti baru di 2028” menjadi penanda batas waktu implementasi penuh yang disampaikan Said dalam pembahasan. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan sesuai arah yang telah disampaikan Presiden, yakni mencakup SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi.
Selain membahas besaran kebutuhan, pembahasan juga memperlihatkan adanya tahapan dalam penyiapan program. Program pendidikan gratis digambarkan akan berjalan bertahap: pemetaan kebutuhan dilakukan lebih dulu, lalu proyek percobaan dimulai menggunakan dana Rp5 triliun, sebelum komitmen utama masuk pada tahun 2028.
Dengan demikian, arah kebijakan yang disampaikan Said mempertemukan dua langkah sekaligus: penyusunan hitungan kebutuhan total dan penyiapan uji coba di lapangan. Tahap uji coba dengan prioritas 3T itu diharapkan menjadi pijakan awal sebelum realisasi pendidikan gratis untuk seluruh jenjang dituntaskan pada 2028.
Di sisi perencanaan anggaran, Badan Anggaran DPR menempatkan SD dan SMP sebagai titik mulai melalui penganggaran awal Rp5 triliun. Selanjutnya, kesinambungan kebijakan diarahkan pada jenjang yang lebih tinggi dan perguruan tinggi, sesuai tahapan komitmen yang ditargetkan pada tahun 2028.
Berita tentang realisasi pada 2028 itu juga mengandung penekanan pada perencanaan yang lebih matang melalui pemetaan kebutuhan. Said menempatkan total kebutuhan yang diperkirakan sekitar Rp302 triliun sebagai acuan proses penyusunan program, sambil memastikan langkah awal tetap dimulai dengan proyek percobaan di jenjang SD-SMP.
Pendekatan yang disampaikan Said juga menempatkan pemetaan sebagai langkah teknis sebelum program dijalankan. Pemetaan itu berfungsi untuk merapikan kebutuhan tiap jenjang, sehingga perencanaan penganggaran tidak berhenti pada rancangan umum, tetapi mengikuti kebutuhan yang dihitung lebih terukur.
Dalam pembahasan tersebut, Said menggambarkan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis tidak langsung menuju skema penuh. Setelah penganggaran awal diarahkan pada SD dan SMP, pemerintah akan memulai lebih dulu lewat proyek percobaan, khususnya untuk wilayah yang disebut tertinggal, terdepan, dan terluar, agar tahapan awal bisa diuji sebelum diperluas.
Untuk menggambarkan besaran, Said menyebut perhitungan sementara yang masih dalam proses pemetaan. Ia menyatakan total kebutuhan kisaran Rp302 triliun, dengan rincian kebutuhan jenjang SD, SMP, dan SMA sekitar Rp210 triliun serta jenjang perguruan tinggi sekitar Rp92 triliun, sebagai rujukan untuk menyiapkan tahapan hingga komitmen utama pada 2028.
