jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Belgia Bart De Wever secara resmi mengajukan pengunduran diri kepada Raja Philippe pada hari Senin. Langkah itu diambil setelah koalisi lima partainya gagal menyepakati rancangan anggaran tahun 2027.
Pengajuan tersebut kemudian disampaikan oleh Raja kepada pihak terkait. Rencana pengunduran diri yang diajukan De Wever akhirnya ditanggapi dengan penundaan keputusan oleh istana.
Istana Kerajaan menyatakan bahwa Raja akan melakukan konsultasi lanjutan dengan pemimpin koalisi. “Raja menangguhkan keputusannya dan akan memulai konsultasi dengan presiden dari partai-partai mayoritas besok,” papar Istana Kerajaan melalui pernyataan di platform media sosial X.
Menurut laporan lembaga penyiaran publik VRT, De Wever bertemu Raja di Istana Kerajaan di Brussel selama lebih dari 90 menit. Pertemuan itu berlangsung di tengah ketegangan upaya mengatasi defisit anggaran negara senilai 10 miliar euro (Rp 203 triliun).
Negosiasi di level pemerintahan dilaporkan buntu selama berminggu-minggu. Kebuntuan terbaru ini dipicu ketidaksepakatan yang menajam di antara kekuatan politik yang membentuk koalisi.
Fokus perdebatan disebut berada pada partai sosialis Flemish Vooruit dan Gerakan Reformis (MR) kanan-tengah yang berbahasa Prancis. Ketegangan di kubu-kubu koalisi membuat kesepakatan rancangan anggaran 2027 tak kunjung menemukan titik temu.
Dalam dinamika sebelumnya, De Wever juga disebut menolak secara tegas untuk memasuki tahun baru dengan skema anggaran sementara. Opsi tersebut, menurut konteks perumusan kebijakan, akan memungkinkan pemerintah tetap beroperasi secara normal di bawah kerangka pengeluaran tahun sebelumnya.
Berita Terkait
Dalam sistem konstitusional Belgia, keputusan Raja tidak selalu berujung pada penerimaan langsung pengunduran diri perdana menteri. Raja dapat menolak atau mempertimbangkan pengunduran diri tersebut.
Biasanya, praktik semacam ini memberi mitra koalisi waktu tambahan agar bisa merampungkan kesepakatan politik. Namun, alternatif lain adalah Raja menerima pengunduran diri sejak awal, sehingga pemerintahan berada dalam kapasitas sementara dengan kekuasaan terbatas hingga pengaturan politik baru terbentuk.
Kebuntuan anggaran yang terjadi kini disebut menyusul krisis politik serupa pada akhir tahun 2025. Saat itu, pemerintah federal Belgia juga berupaya mencari celah penghematan anggaran sekitar 10 miliar euro (Rp 203 triliun).
Pada periode krisis tersebut, De Wever memilih meminta perpanjangan waktu 50 hari dari Raja. Ia tidak langsung menawarkan pengunduran diri, sehingga memberi ruang negosiasi di tengah kebutuhan penyatuan arah kebijakan.
Koalisi akhirnya berhasil mencapai kesepakatan pada 24 November. Kesepakatan saat itu mengamankan penghematan sebesar 9,2 miliar euro (Rp 186,76 triliun).
Dengan penundaan keputusan oleh Raja Philippe dan rencana konsultasi pada hari berikutnya, posisi pemerintah Belgia kini kembali berada dalam titik rawan. Konsultasi itu akan menjadi penentu apakah jalan mencapai kesepakatan anggaran 2027 bisa segera ditemukan atau justru memaksa pemerintahan masuk fase yang lebih terbatas.
Setelah pengajuan pengunduran diri itu disampaikan, rangkaian langkah berikutnya tidak langsung mengunci nasib pemerintahan. Raja Philippe memilih menahan keputusan dan mengalihkan proses ke tahap konsultasi, dengan melibatkan para pemimpin partai yang tergabung dalam koalisi. Dengan cara ini, waktu pengambilan keputusan menjadi lebih panjang, sementara pihak-pihak terkait menata ulang arah pembahasan sebelum menentukan langkah resmi.
Dari sudut tata kelola pemerintahan, penundaan tersebut menempatkan kabinet berada dalam ketidakpastian yang lebih tinggi, karena keputusan raja bisa mengarah pada dua kemungkinan: menerima pengunduran diri sejak awal atau mempertimbangkannya lebih jauh. Dalam skenario yang pemerintahan kemudian berjalan secara sementara, ruang gerak kebijakan menjadi lebih terbatas, sementara perundingan anggaran 2027 tetap menjadi pusat tarik-menarik. Kondisi ini juga mengingatkan pada kebuntuan yang pernah muncul pada akhir 2025, ketika De Wever sempat meminta perpanjangan waktu 50 hari alih-alih langsung menyerahkan pengunduran diri.
