jurnalistik.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa kajian restrukturisasi utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih terus berjalan. Dalam prosesnya, kementerian juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar tahapan yang dibutuhkan dapat diproses secara menyeluruh.
Selain memproses kajian, Kemenkeu juga menyiapkan rangkaian langkah yang mencakup pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Pelaksanaan rencana tersebut dipadukan dengan agenda uji tuntas yang diperlukan untuk mendukung rencana restrukturisasi utang yang tengah disusun.
Dari sisi penjadwalan, Kemenkeu menegaskan adanya target penyelesaian uji tuntas pada periode Desember 2026. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, menyampaikan hal itu dalam paparan APBN Kita pada Jumat (13/11/2026).
“Uji tuntas ini kami targetkan selesai di Desember 2026 dengan demikian nanti substansi yang ada di dalam uji tuntas akan menguatkan rancangan perpres [peraturan presiden] yang saat ini sedang kami persiapkan secara paralel juga,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani dalam paparan APBN Kita, Jumat (13/11/2026).
Manthovani menjelaskan bahwa uji tuntas tersebut mencakup valuasi dan penyiapan dasar hukum sebagai bagian dari upaya penataan ulang skema restrukturisasi utang KCIC. Kemenkeu juga menekankan bahwa substansi hasil uji tuntas menjadi penguat bagi rancangan peraturan presiden (perpres) yang saat ini sedang dipersiapkan secara paralel.
Untuk menjalankan koordinasi tersebut, Kemenkeu menyebut beberapa pihak yang turut dilibatkan. Di antaranya Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Kementerian Perhubungan. Keterlibatan pihak-pihak ini diarahkan untuk membantu proses pengalihan saham PSBI sekaligus memastikan pembahasan dapat berjalan dalam satu jalur administratif yang sejalan.
Berita Terkait
Pembahasan tidak berhenti pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kemenkeu juga menyampaikan bahwa diskusi dilakukan bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga disebut turut dibahas dalam rangkaian proses yang terkait dengan restrukturisasi utang KCIC.
Dalam konteks pemberitaan, disebutkan pula bahwa Presiden Prabowo Subianto menggunakan Whoosh dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat. Adapun informasi artikel tercatat dengan waktu rilis “13 November 2026 19:10,” dengan dokumentasi “Dok. BPMI Setpres,” sebelum menjelaskan perkembangan kajian di Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, Kemenkeu menempatkan restrukturisasi utang KCIC sebagai agenda yang tengah dikaji dan diproses melalui beberapa tahapan yang saling terkait. Pengalihan saham PSBI, uji tuntas valuasi, serta penyiapan dasar hukum diposisikan sebagai bagian dari rangkaian yang ditargetkan selesai pada Desember 2026, guna menguatkan rancangan perpres yang sedang disiapkan secara paralel.
Dalam paparannya, Kemenkeu menempatkan restrukturisasi utang KCIC sebagai proses yang bertahap, di mana kajian yang masih berjalan diarahkan untuk menghasilkan substansi yang dapat dipakai sebagai penguatan kebijakan. Dengan begitu, setiap tahapan tidak berdiri sendiri, melainkan saling mengaitkan antara hasil kajian, pengalihan saham, hingga landasan regulasi.
Koordinasi lintas pihak yang disebutkan juga memiliki tujuan administratif yang jelas. Keterlibatan BP BUMN, BPI Danantara, serta Kementerian Perhubungan diarahkan agar pengalihan saham PSBI bisa ditangani dalam satu alur pembahasan, sementara unsur kejaksaan dan lembaga pengawasan ikut memastikan proses berjalan sejalan dengan kebutuhan penataan yang sedang disusun.
Selain menggambarkan jalannya agenda tersebut, informasi pemberitaan mencatat konteks kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Whoosh di Jawa Barat. Rangkaian data waktu rilis yang tertulis, yakni “13 November 2026 19:10,” dengan dokumentasi “Dok. BPMI Setpres,” menjadi bagian dari konteks penulisan sebelum perkembangan kajian di Kementerian Keuangan dijelaskan lebih lanjut.
