jurnalistik.co.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina, pada Minggu (15/11/2026). Dalam pidatonya pada sesi pleno, Prabowo menyatakan Indonesia tidak memberi ruang toleransi bagi korporasi yang terlibat dalam kasus karhutla.
Menurut Prabowo, langkah penegakan hukum telah dijalankan secara berlapis, termasuk melalui pencabutan konsesi serta proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab. Ia menyampaikan bahwa pencabutan konsesi menjadi salah satu bentuk tindakan nyata yang diambil pemerintah.
Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo menyebut angka-angka penanganan perkara yang tengah berjalan. Ia mengatakan, “Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan, 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” ujar Prabowo seperti dikutip siaran pers Sekretariat Presiden.
Prabowo juga menekankan bahwa situasi karhutla tidak hanya menjadi isu domestik. Ia menyebut bahwa dampak kabut asap yang melintasi batas negara telah turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura. Kondisi ini, menurut Prabowo, menunjukkan pentingnya respons yang terkoordinasi dan serius dari semua pihak.
Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan, pemerintah Indonesia disebut telah mengerahkan personel dalam jumlah besar. Prabowo menjelaskan ada 71 ribu personel pemadam kebakaran hutan yang diterjunkan untuk menangani bencana yang berlangsung hampir empat bulan tersebut.
Prabowo menyoroti bahwa penanganan karhutla tidak lepas dari pengorbanan. Ia menyebut 16 personel meninggal dalam operasi, sementara sejumlah lainnya mengalami luka-luka, dan pemerintah juga kehilangan dua helikopter selama penanganan kebakaran. Ia memandang fakta-fakta tersebut sebagai cerminan kesungguhan upaya di lapangan.
Perubahan fokus: dari pemadaman ke pencegahan sistematis
Berita Terkait
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam penanganan karhutla. Ia menyebut bahwa selama ini upaya kerap berpusat pada pemadaman dan mitigasi, namun ke depan harus ditingkatkan menjadi pencegahan yang dilakukan secara sistematis.
Dalam kerangka itu, Prabowo menyampaikan pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program yang bertujuan memperkuat pencegahan karhutla pada masa mendatang. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko berulangnya kebakaran, sekaligus memperbaiki tata kelola pencegahan sejak akar masalah.
Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia apabila karhutla telah menimbulkan dampak bagi Singapura dan Malaysia. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah melakukan yang terbaik dalam menghadapi bencana tersebut dan berupaya meminimalkan gangguan lintasnegara yang ditimbulkan oleh kabut asap.
Di sela paparan tersebut, Prabowo menunjukkan bahwa penanganan karhutla dijalankan dengan kombinasi penegakan hukum, mobilisasi sumber daya pemadam, serta perumusan langkah pencegahan jangka panjang. Dengan menyampaikan data pencabutan konsesi serta status penyelidikan hingga dakwaan perusahaan, ia ingin memperlihatkan bahwa pemerintah memberi perhatian pada tanggung jawab korporasi.
Kehadiran Prabowo pada KTT ASEAN ke-49 dan penyampaian komitmen pencegahan karhutla itu, menurut pesannya, juga dimaksudkan untuk memperkuat semangat kerja sama kawasan. Ia menempatkan isu kebakaran hutan dan lahan sebagai persoalan yang memerlukan respons yang tegas, terukur, dan berkelanjutan agar dampaknya tidak semakin luas.
Dalam penjelasannya, Prabowo juga menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada respons di lapangan, melainkan disertai rangkaian proses hukum terhadap perusahaan yang dinilai terkait. Ia menyebut penindakan berjalan berjenjang, mulai dari pencabutan konsesi, berlanjut pada penyelidikan, sampai tahap dakwaan, sebagai bentuk tanggung jawab yang diminta dari pihak-pihak berkepentingan.
Prabowo menambahkan bahwa pembenahan juga diarahkan pada pencegahan yang lebih terencana. Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan lembaga baru serta program untuk memperkuat langkah preventif agar pengendalian karhutla tidak terus bertumpu pada pemadaman dan mitigasi. Sikap ini sejalan dengan penekanan pentingnya kerja sama kawasan, mengingat dampak kabut asap telah dirasakan di luar Indonesia.
