jurnalistik.co.id – Solidaritas Perempuan Mataram bersama Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat NTB menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, Jumat (14/8/2026). Aksi ini menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai bersinggungan langsung dengan kehidupan perempuan.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) Solidaritas Perempuan Mataram, Siti Nurhidayati, menyampaikan bahwa persoalan yang mereka bawa mencakup pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alih fungsi lahan, perampasan ruang hidup, hingga pemangkasan anggaran pendidikan. Menurutnya, dampaknya tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merembet ke urusan domestik dan akses dasar yang menentukan keberlangsungan keluarga.
Ida menekankan bahwa ketika akses terhadap tanah, air, dan pendidikan terganggu, perempuan kerap menjadi pihak yang menanggung akibat paling awal dan paling nyata. Ia menegaskan, “Ketika tanah hilang, perempuan yang harus berjalan lebih jauh mencari nafkah. Ketika air tercemar atau surut, perempuanlah yang harus menempuh jarak lebih jauh demi setetes air untuk anak dan keluarganya,” pada hari yang sama.
Dalam pandangannya, tekanan ekonomi ikut memperbesar beban di rumah. Kenaikan biaya pendidikan membuat perempuan harus bekerja lebih keras, bukan hanya mengatur kebutuhan tanggungan, tetapi juga mencari penghasilan tambahan agar anak tetap bisa melanjutkan sekolah.
“Kehadiran kami di sini untuk memastikan wajah perempuan tidak hilang dari narasi pembangunan. Pembangunan yang menindas hak perempuan bukanlah pembangunan, melainkan penindasan yang dibungkus kemajuan,” ujarnya.
Sorotan terhadap PSN dan proyek-proyek besar
Selain isu pendidikan, mereka juga mengaitkan dampak pembangunan dengan beberapa proyek besar yang berjalan di NTB. Ida menyebut Bendungan Meninting dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai contoh yang, menurut mereka, belum semestinya dinilai hanya dari tampilan fisik infrastruktur.
Berita Terkait
Ia menilai ukuran keberhasilan pembangunan semestinya mencakup efeknya terhadap warga yang terdampak. “Di balik peresmian megah Bendungan Meninting, masih ada ibu-ibu terampas tanpa keadilan. Mereka kehilangan sumber penghidupan dan akses air bersih,” katanya.
Menurut penjelasan dalam aksi tersebut, narasi kemajuan tidak dapat berdiri sendiri bila di lapangan hak-hak warga yang menopang kehidupan sehari-hari justru mengalami penyempitan. Perempuan, lanjut Ida, merasakan konsekuensinya melalui perubahan pola mencari nafkah, akses terhadap air bersih, serta meningkatnya jarak dan waktu yang harus ditempuh demi kebutuhan dasar.
Pemangkasan anggaran pendidikan
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah pemangkasan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp223,55 triliun. Ida menilai kebijakan itu menjadi pukulan bagi upaya mewujudkan keadilan sosial, terutama karena pendidikan seharusnya menjadi tumpuan pemerataan kesempatan, bukan sumber beban baru bagi keluarga.
Ia menyebut adanya pengalihan anggaran serta dorongan transformasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang berpotensi memindahkan beban pembiayaan pendidikan dari negara kepada masyarakat. Dalam konteks NTB, ia memandang kondisi ekonomi keluarga rentan membuat kebijakan semacam itu makin sulit direspons.
Ida menyampaikan, “Di NTB masih banyak keluarga hidup pas-pasan. Saat UKT naik dan fasilitas tak diperbaiki karena dana dipangkas, ibu-ibu yang paling banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan harta. Kami melihat kenyataan pahit, banyak anak perempuan kami terpaksa berhenti sekolah lebih dulu karena orang tua tak sanggup menanggung biaya. Ini berisiko melanggengkan kemiskinan dan ketertinggalan perempuan. Kami tuntut pendidikan jadi hak yang dijamin negara, bukan barang dagangan mahal,” pada kesempatan itu.
Dengan narasi tersebut, aksi Solidaritas Perempuan Mataram menempatkan perempuan sebagai pusat pembacaan dampak kebijakan. Mereka berargumen bahwa perubahan besaran dukungan pendidikan serta pergeseran tanggung jawab pembiayaan berujung langsung pada pilihan-pilihan berat di tingkat rumah tangga, termasuk keputusan untuk menghentikan sekolah lebih awal.
Melalui aksi di DPRD NTB, Solidaritas Perempuan Mataram dan Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat NTB ingin memastikan agar agenda pembangunan tidak menghilangkan peran dan pengalaman perempuan dari perhitungan kebijakan. Bagi mereka, hak atas pendidikan dan perlindungan terhadap ruang hidup harus diperlakukan sebagai bagian dari keadilan, bukan sekadar konsekuensi yang dibiarkan berjalan di belakang peresmian proyek.
