jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menegaskan langkah penguatan tata kelola data melalui pembangunan ekosistem data yang terintegrasi. Pembahasan itu dilakukan lewat Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Gorontalo.
Kegiatan yang digelar di Hotel Lu’as, Kabupaten Gorontalo, berlangsung pada 16–17 September 2026. Workshop tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan arah implementasi Satu Data Daerah sekaligus menindaklanjuti rencana integrasi portal data antara tingkat provinsi dan kabupaten.
Dalam pelaksanaan workshop, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo melibatkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, BPS, serta mitra pembangunan SKALA. Kolaborasi lintas pihak ini diarahkan agar pengelolaan data tidak berhenti pada dokumen, melainkan mengarah pada sistem yang saling terhubung.
Langkah penguatan yang dibahas juga ditempatkan sebagai bagian dari penguatan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Dengan begitu, inisiatif integrasi di level daerah diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan kerangka tata kelola yang lebih luas.
Ekosistem data: lebih dari sekadar portal
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, M. Trizal Entengo, menyampaikan bahwa pembangunan ekosistem data tidak cukup hanya dengan mengumpulkan dan menampilkan data melalui portal. Menurutnya, portal perlu menjadi bagian dari mekanisme tata kelola yang bisa diintegrasikan serta dioptimalkan dalam praktik.
Hal tersebut disampaikan Trizal saat Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Gorontalo di Hotel Lu’as, Kabupaten Gorontalo, Rabu (16/9/2026). Ia menegaskan harapan agar integrasi tidak berhenti di tampilan, tetapi sampai pada penguatan peran tata kelola data.
“Kita ingin membangun ekosistem data yang tidak berhenti pada pengumpulan data saja, tetapi menyediakan portal yang bisa kita integrasikan. Portal ini diharapkan jangan hanya sampai pada tampilan portal saja, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan peran tata kelola data dengan menggunakan portal yang sudah ada,” ujar Trizal.
Trizal juga menyoroti pentingnya integrasi antarportal. Bagi Provinsi dan Kabupaten, konektivitas seperti ini menjadi aspek yang dibutuhkan agar pengelolaan data pada masing-masing level pemerintahan dapat saling terhubung, sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan tiap pemerintah daerah.
Dengan adanya keterhubungan itu, data diharapkan bisa dimanfaatkan secara lebih tepat. Pemanfaatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan, tanpa mengabaikan batas kewenangan yang melekat pada masing-masing perangkat.
Berita Terkait
Komitmen perangkat daerah dalam penguatan Satu Data
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menekankan bahwa penguatan Satu Data memerlukan komitmen sekaligus kolaborasi seluruh perangkat daerah. Menurutnya, penguatan tersebut juga bertumpu pada penempatan data sebagai unsur penting dalam siklus kerja pembangunan.
“Kita perlu membangun sistem yang terintegrasi dan pola kerja yang jelas antara provinsi dan kabupaten. Dengan demikian, data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ujar Sugondo.
Melalui pernyataan tersebut, Sugondo menegaskan bahwa data tidak hanya diposisikan sebagai informasi yang dikumpulkan, melainkan bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Dengan cara itu, kontribusi data diharapkan lebih terasa saat tahapan program dan kebijakan berjalan.
Workshop kemudian menjadi ruang untuk menegaskan pola kerja yang sejalan antara provinsi dan kabupaten. Konsep integrasi yang dibahas diharapkan memudahkan penataan alur pemanfaatan data lintas wilayah, sekaligus menjaga keteraturan mekanisme dalam pengelolaan.
Uji coba input data dan pengembangan portal
Dalam rangkaian tindak lanjut, Tim Provinsi Gorontalo bersama unsur teknis Kabupaten Gorontalo melakukan uji coba input data. Uji coba tersebut juga mencakup perencanaan data serta pembahasan pengembangan portal yang menjadi bagian dari ekosistem terintegrasi.
Serangkaian aktivitas ini diarahkan untuk memperkuat pola bagi pakai data antarwilayah. Proses penguatan juga tetap memperhatikan kewenangan masing-masing pihak, sehingga keterhubungan yang dibangun tidak mengabaikan batas tanggung jawab dan otoritas.
Selain itu, mekanisme permintaan data menjadi perhatian dalam tahap pengembangan. Penetapan alur permintaan dan penggunaan diharapkan membuat data bisa diakses dan dimanfaatkan secara tertata, berdasarkan kebutuhan yang relevan bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, pembahasan juga menekankan aspek keamanan dan perlindungan data. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, ekosistem yang dituju tidak hanya terhubung secara teknis, tetapi juga memiliki dasar pengamanan yang selaras dengan kebutuhan tata kelola.
Workshop 16–17 September 2026 di Hotel Lu’as pun berakhir sebagai bagian dari proses berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas pihak dan rangkaian uji coba yang dilakukan, Pemprov dan Pemkab Gorontalo berupaya memastikan penguatan Satu Data berjalan lebih sistematis, terintegrasi, serta dapat dioptimalkan untuk mendukung perencanaan hingga evaluasi pembangunan.
