jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan keamanan data dan privasi digital agar layanan publik berjalan andal serta kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Langkah tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jamal Nganro, saat mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada workshop keamanan data dan privasi digital di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, pada Kamis (17/9/2026).
Jamal mengatakan, kegiatan yang digelar Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo ini berfokus pada upaya pencegahan kebocoran data, pencurian akun, phishing, malware, hingga ransomware. Selain itu, workshop juga menekankan pencegahan penyalahgunaan informasi pribadi maupun informasi milik lembaga pemerintahan.
Menurutnya, ancaman-ancaman tersebut tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi dapat menimbulkan dampak luas. Jika keamanan data terganggu, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan, keberlangsungan pelayanan publik menjadi terancam, dan keamanan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan ikut melemah.
“Oleh karena itu keamanan data tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo dan Statistik atau pengelola teknologi informasi saja. Keamanan data merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegas Jamal.
Dalam kesempatan itu, Jamal juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola keamanan informasi. Ia menekankan perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sekaligus memastikan bahwa data pribadi masyarakat dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menambahkan bahwa di balik kemudahan yang ditawarkan kemajuan teknologi informasi, terdapat tantangan yang harus dipahami dan direspons bersama, khususnya terkait keamanan data dan perlindungan privasi. Karena itu, workshop diposisikan sebagai ruang edukasi agar penerapan praktik keamanan menjadi semakin terarah dan konsisten.
Peran bersama untuk pemerintahan digital
Berita Terkait
“Workshop ini merupakan bagian dari upaya bersama kita untuk mewujudkan pemerintahan digital yang aman, terpercaya, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kegiatan ini diikuti sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Kehadiran para peserta diharapkan memperluas pemahaman terkait cara mengantisipasi risiko keamanan digital sejak dini, sekaligus mendorong kepedulian terhadap pengelolaan informasi pribadi.
Narasumber pada workshop tersebut terdiri dari Maruly Pardede dari Dirreskrimsus Polda Gorontalo, Rochmad Mohammad Thohir Yasin selaku dosen lektor Fakultas UNG, serta Anggita Ratna Savitri Sandiman yang menjabat Ahli Pertama pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah.
Melalui rangkaian penyampaian dari para narasumber, peserta memperoleh sudut pandang yang saling melengkapi, mulai dari aspek penegakan dan penanganan kasus, perspektif akademik, hingga kajian dari sisi keamanan siber dan sandi pemerintahan. Dengan begitu, peserta tidak hanya mengetahui jenis ancaman, tetapi juga memahami urgensi tata kelola serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data.
Dalam forum tersebut, penekanan diarahkan pada kesadaran bahwa serangan siber seperti phishing, malware, maupun ransomware dapat berawal dari kelalaian pengelolaan informasi. Karena itu, pemahaman mengenai potensi risiko perlu ditanamkan sejak dini agar langkah pencegahan berjalan lebih terarah.
Workshop juga menggarisbawahi bahwa proteksi data tidak berhenti pada infrastruktur atau perangkat, melainkan membutuhkan kebiasaan kerja yang disiplin. Tata kelola keamanan informasi yang baik diharapkan membantu lembaga dan individu meminimalkan peluang kebocoran, sekaligus menjaga kerahasiaan serta integritas data.
Selain aspek pencegahan kebocoran, materi yang disampaikan turut menguatkan perhatian terhadap penyalahgunaan informasi pribadi maupun informasi milik pemerintahan. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan memastikan data pribadi masyarakat dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ke depan, keterlibatan para peserta diharapkan ikut memperkuat ekosistem pendidikan keamanan digital. Dengan membawa perspektif dari penegakan kasus, kajian akademik, hingga keamanan siber dan sandi pemerintahan, mahasiswa diharapkan mampu menyebarkan kepedulian yang sama di lingkungan masing-masing.
