jurnalistik.co.id – Bank Indonesia (BI) menegaskan adanya peningkatan ancaman siber terhadap sektor keuangan dan sistem pembayaran global. Dalam merespons situasi itu, otoritas moneter meminta seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperkuat kewaspadaan dan menyiapkan penanganan insiden.
BI menilai penguatan perlindungan diperlukan agar layanan tetap berjalan serta kepentingan konsumen dapat terlindungi. Selain itu, BI menekankan aspek ketahanan sistem sebagai fondasi untuk menjaga kepercayaan publik.
Menurut Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, seluruh penyelenggara wajib memenuhi persyaratan keamanan dan ketahanan siber. Ia menyebut kewajiban tersebut mencakup kesiapan penanganan dan pemulihan insiden agar layanan dapat terus beroperasi.
“Seluruh penyelenggara wajib memenuhi persyaratan keamanan dan ketahanan siber, termasuk kesiapan penanganan dan pemulihan insiden, guna menjaga keberlangsungan layanan, pelindungan konsumen, dan kepercayaan publik,” kata Ramdan Denny Prakoso kepada Bloomberg Technoz pada Senin (9/11/2026).
Pernyataan BI menempatkan kesiapan merespons insiden sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara. Artinya, penguatan tidak berhenti pada pencegahan, tetapi juga harus disertai kemampuan untuk menanggulangi gangguan ketika serangan atau indikasi insiden terjadi.
BI juga meminta pelaku industri memastikan efektivitas pengamanan terhadap sistem yang bersifat kritikal. Fokusnya adalah agar mekanisme proteksi yang diterapkan benar-benar bekerja, bukan hanya tersedia secara administratif.
Selain pengamanan sistem kritikal, BI menegaskan pentingnya deteksi terhadap anomali serta identifikasi transaksi yang mencurigakan. Dengan pendekatan tersebut, pihak terkait diharapkan dapat mengenali pola yang menyimpang lebih cepat sebelum dampak meluas.
Dalam penilaian BI, kemampuan deteksi juga perlu berjalan bersamaan dengan tata cara respons yang jelas. Proses tersebut termasuk pelaporan dan eskalasi insiden secara cepat, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi.
“Bank Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipatif guna menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran nasional,” ujar Denny dalam kesempatan yang sama. Kalimat ini menggambarkan bahwa BI melakukan penguatan secara berkelanjutan, seiring perkembangan situasi ancaman yang terus bergerak.
Berita Terkait
BI menyatakan pihaknya terus mencermati perkembangan ancaman dan insiden siber di sektor keuangan, baik yang terjadi secara global maupun di dalam negeri. Pemantauan tersebut dimaksudkan agar respons kebijakan dan perhatian pengawasan dapat selaras dengan perubahan risiko.
Dengan demikian, permintaan BI kepada penyelenggara sistem pembayaran mencakup rangkaian tindakan yang saling berhubungan. Pengamanan sistem kritikal, kemampuan mendeteksi anomali, kewaspadaan terhadap transaksi mencurigakan, hingga pelaporan dan eskalasi cepat menjadi satu paket kesiapan operasional.
Denny menegaskan bahwa peningkatan kewaspadaan bukan sekadar langkah jangka pendek. Upaya yang dimaksud diharapkan menjadi bagian dari tata kelola keamanan yang terus dijalankan, termasuk kesiapan penanganan dan pemulihan insiden bila diperlukan.
Dalam konteks layanan, BI mengaitkan penguatan ketahanan siber dengan keberlangsungan operasional sistem pembayaran. Ketika kemampuan pemulihan dimiliki, dampak insiden dapat ditekan sehingga layanan tidak mudah terganggu.
BI juga mengaitkan aspek keamanan dengan perlindungan konsumen dan kepercayaan publik. Karena itu, pelaporan serta eskalasi yang cepat dipandang penting untuk memastikan informasi dan respons berjalan sesuai kebutuhan penanganan.
Seruan BI ini pada akhirnya menekankan konsistensi kesiapan penyelenggara menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat. Dengan langkah antisipatif dan respons yang terukur, sistem pembayaran diharapkan tetap aman, andal, dan mampu melayani masyarakat dengan baik.
Dalam pandangan BI, penguatan ketahanan siber tidak cukup berhenti pada penerapan kontrol keamanan, tetapi harus terlihat pada kesiapan praktik operasional ketika gangguan muncul. Penyelenggara perlu memastikan langkah pencegahan, penanggulangan, hingga pemulihan dapat dijalankan secara konsisten agar layanan tetap berjalan.
BI juga menekankan pentingnya tata kelola respons yang jelas agar proses pelaporan dan eskalasi insiden berlangsung cepat serta terkoordinasi. Dengan alur yang dapat diikuti, pihak terkait diharapkan dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, termasuk saat diperlukan tindakan pemulihan untuk menjaga kelangsungan sistem.
Selain itu, BI memandang aspek ketahanan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik. Ketika kemampuan mendeteksi anomali, menangani indikasi transaksi mencurigakan, dan merespons insiden dilakukan dengan terukur, dampak terhadap layanan dapat ditekan dan keandalan sistem pembayaran tetap terjaga.
