jurnalistik.co.id – Presiden Donald Trump menyatakan penolakannya terhadap wacana peraturan federal baru terkait kecerdasan buatan (AI) setelah bertemu para eksekutif industri di Gedung Putih. Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan seusai jamuan makan siang bersama sejumlah pemimpin Silicon Valley.
Trump berbicara pada hari Selasa, setelah acara makan siang yang melibatkan hampir dua lusin pemimpin industri teknologi. Dalam pertemuan tersebut, hadir CEO Anthropic PBC, Dario Amodei, serta CEO Nvidia Corp, Jensen Huang.
Menurut Trump, kerangka regulasi yang sudah ada dinilainya sudah cukup untuk melindungi warga Amerika dari potensi risiko yang dikaitkan dengan teknologi AI. Ia menekankan bahwa perhatian utama, dalam pandangannya, adalah pada mekanisme pengendalian yang dilakukan secara mandiri oleh pihak industri.
Trump menyampaikan keyakinannya kepada wartawan saat tampil singkat di East Room bersama para tamunya. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, “Ada keyakinan bahwa harus ada pengaturan mandiri yang kuat; kita secara otomatis sudah memiliki regulasi melalui Departemen Kehakiman, FBI, dan sebagainya, namun pengaturan mandiri itu sangatlah penting,”
Ungkapan Trump itu mengarah pada gagasan bahwa pengawasan tidak semata-mata bergantung pada rancangan aturan baru di level pemerintah. Ia justru menyoroti pentingnya peran pengendalian internal yang diyakini dapat memperkuat lapisan pengamanan terhadap potensi penyalahgunaan atau dampak negatif AI.
Setelah pertemuan, Trump dan para hadirin tidak hanya berhenti pada penolakan wacana regulasi baru. Mereka juga menandatangani kesepakatan berupa “komitmen”, yang dinyatakan bersifat sukarela dari pihak industri.
Kesepakatan itu dijelaskan oleh Ketua DPR Mike Johnson sebagai langkah yang dirancang untuk diterapkan secara sukarela. Johnson menyebut bahwa komitmen tersebut bertujuan menjalankan “pengendalian internal yang tangguh serta berbagai lapisan tinjauan internal dan eksternal.”
Berita Terkait
Dengan demikian, pendekatan yang disorot dari pertemuan di Gedung Putih adalah penekanan pada penerapan kontrol di dalam organisasi serta peninjauan yang melibatkan pihak di luar struktur internal perusahaan. Trump memposisikan pengaturan mandiri sebagai pelengkap, sementara regulasi yang sudah berjalan disebutnya sudah mencakup jalur penegakan melalui Departemen Kehakiman dan FBI.
Dalam konteks tersebut, pernyataan Trump dapat dibaca sebagai upaya mengarahkan diskusi kebijakan dari bentuk aturan federal baru menuju pelaksanaan kontrol yang bersifat industri-led. Penolakan terhadap undang-undang keamanan AI baru juga menegaskan bahwa ia menilai sistem yang ada sudah mampu menangani kekhawatiran yang berkembang.
Meski demikian, rincian teks kesepakatan “komitmen” itu belum dipaparkan secara lengkap pada saat yang sama. Johnson menyatakan bahwa detail dokumen tersebut akan dirilis kemudian.
Pergeseran fokus pada pengendalian internal sukarela memberi sinyal bahwa proses penyelarasan standar keamanan AI dipandang dapat dilakukan tanpa mengandalkan undang-undang federal baru. Bagi Trump, keberadaan regulasi yang sudah berjalan dinilai menjadi fondasi, sedangkan pengaturan mandiri dipilih untuk memperkuat lapisan pengawasan.
Langkah penandatanganan komitmen tersebut terjadi setelah pertemuan yang mempertemukan figur kunci di ekosistem teknologi. Kehadiran Dario Amodei dari Anthropic dan Jensen Huang dari Nvidia menjadi bagian dari dinamika komunikasi langsung antara pemerintah dan pelaku industri.
Secara keseluruhan, pertemuan di Gedung Putih itu menampilkan posisi Trump yang menolak gagasan peraturan federal baru terkait AI, sekaligus mengarahkan penerapan standar keamanan melalui komitmen sukarela. Penekanan pada “pengendalian internal yang tangguh” serta peninjauan internal dan eksternal menjadi poin yang paling ditonjolkan dari kesepakatan yang ditandatangani.
Dalam pertemuan itu, narasi yang dibawa Trump tidak berhenti pada penolakan, tetapi juga menempatkan cara kerja pengawasan yang sudah ada sebagai rujukan utama. Ia menggambarkan bahwa penanganan kekhawatiran terkait AI sudah punya jalur penegakan melalui institusi penegak hukum, sehingga perubahan bentuk menjadi aturan baru dinilai tidak selalu menjadi kebutuhan mendesak.
Komitmen sukarela yang disepakati bersama kemudian diposisikan sebagai mekanisme tambahan untuk menyatukan standar keamanan dari sisi industri. Lewat penjelasan Johnson, kerangka tersebut menekankan penguatan kontrol dari dalam perusahaan sekaligus melibatkan peninjauan dari luar, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan membentuk lapisan-lapisan evaluasi yang saling melengkapi.
