jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto memandang Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement/DEFA) sebagai langkah yang berpotensi mendorong laju pertumbuhan ekonomi di kawasan.
Menurut penilaian Prabowo, kerja sama itu berpeluang membuka ekonomi digital ASEAN hingga mencapai US$2 triliun, atau sekitar Rp36.470 triliun, pada tahun 2030.
Prabowo menyampaikan pandangannya saat menghadiri sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada Minggu (15/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa nilai strategis perjanjian DEFA tidak berhenti pada capaian tingkat kawasan, melainkan juga diharapkan memberi dampak nyata bagi pelaku usaha dan pihak-pihak yang terhubung langsung dengan ekosistem ekonomi digital.
Prabowo menegaskan, “Dengan potensi untuk membuka ekonomi digital senilai US$2 triliun pada 2030, perjanjian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha kita, menciptakan prospek yang lebih baik bagi para pekerja, serta memberdayakan generasi muda kita,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa pencapaian agenda-agenda yang dibawa melalui kerangka kerja tersebut membutuhkan prasyarat yang tidak sederhana, terutama terkait efektivitas kelembagaan.
Ia menekankan pentingnya kelembagaan yang berjalan efektif, kepemimpinan yang tegas, serta adanya kepercayaan di antara seluruh negara anggota ASEAN.
Baginya, kepercayaan itu menjadi unsur yang menentukan agar kerja sama kawasan dapat berjalan konsisten dan tidak terhenti pada tataran seremonial.
Prabowo juga menyoroti bahwa tiap negara anggota memiliki kapasitas untuk memimpin dan layak memperoleh kepercayaan bersama dalam proses kerja ASEAN.
Berita Terkait
Dalam penekanan tersebut, ia memasukkan Timor Leste sebagai anggota baru ASEAN sebagai bagian dari prinsip bahwa peran negara anggota baru tetap perlu diakui dan diperhitungkan dalam tata kelola kerja sama kawasan.
Pernyataan Prabowo ini memperlihatkan fokus pada keberlanjutan implementasi DEFA, baik dari sisi tata kelola maupun dari sisi penguatan sinergi antarnegara yang tergabung dalam ASEAN.
Dengan menyebut potensi nilai ekonomi digital hingga US$2 triliun pada 2030, Prabowo menempatkan DEFA sebagai instrumen yang, menurut pandangannya, dapat menjadi katalis bagi peluang usaha sekaligus ruang berkembang bagi pekerja dan generasi muda.
Ia kemudian menggarisbawahi bahwa hasil yang diharapkan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besaran peluang, melainkan oleh kualitas koordinasi melalui kelembagaan yang efektif, kepemimpinan yang tegas, dan kepercayaan kolektif antarnegara anggota.
Melalui rangkaian poin tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kerja sama ekonomi digital ASEAN memerlukan komitmen bersama agar manfaat yang diproyeksikan dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik, termasuk dengan memberi ruang bagi negara anggota baru seperti Timor Leste untuk menjalankan peran kepemimpinan sesuai kapasitasnya.
Menurut Prabowo, pendekatan yang diusung melalui DEFA pada dasarnya adalah upaya penyelarasan langkah di tingkat kawasan, namun ukuran keberhasilan akhirnya terletak pada bagaimana kesepakatan itu diterjemahkan menjadi program yang bisa dirasakan. Ia menilai pelaksanaan yang baik akan membantu memperjelas arah kerja sama ekonomi digital.
Ia juga memandang bahwa efektivitas kelembagaan menjadi fondasi agar agenda yang dibawa tidak berhenti pada pertemuan atau serangkaian pernyataan. Dalam pandangannya, kepemimpinan yang tegas dan konsisten diperlukan untuk menjaga proses tetap berjalan sekaligus mendorong negara anggota saling menindaklanjuti komitmen.
Prabowo menempatkan kepercayaan sebagai elemen yang menentukan kesinambungan kolaborasi antarnegara ASEAN. Kepercayaan tersebut, menurutnya, diperlukan agar koordinasi tidak mudah goyah, sehingga kerja sama dapat terus bergerak dengan tujuan yang sama dan menghadirkan manfaat bagi pihak yang berinteraksi langsung dengan ekosistem ekonomi digital.
Dalam konteks itu, ia menyinggung keterlibatan Timor Leste sebagai anggota baru, dengan menekankan bahwa peran negara anggota yang bergabung kemudian tetap perlu diakui dalam tata kelola kerja ASEAN. Dengan pengakuan peran tersebut, peluang kepemimpinan sesuai kapasitas diharapkan ikut memperkuat implementasi kerangka kerja.
