jurnalistik.co.id – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengubah kondisi perpajakan di Indonesia.
Ia menyampaikan penilaian tersebut saat ditanya mengenai dampak pergantian posisi wakil presiden terhadap arah perpajakan RI.
Bimo hadir dalam agenda Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis siang.
Dalam kesempatan itu, pertanyaan yang ia terima langsung mengerucut pada soal apakah pengunduran diri membawa konsekuensi pada perpajakan.
Bimo memilih menjawab secara singkat, tanpa uraian panjang soal aspek yang ditanyakan.
Meski demikian, ia tetap menyampaikan intinya dengan tegas: dampak terhadap perpajakan disebutnya tidak ada.
Pernyataan itu menempatkan isu pengunduran diri sebagai kabar politik yang muncul di ruang publik, namun tidak menjadi variabel yang menggeser agenda perpajakan.
Dengan kata lain, respons DJP pada pertanyaan tersebut diarahkan untuk menjaga fokus pada pekerjaan yang sedang berjalan.
“Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan, dampaknya [Gibran mundur] menurut saya enggak ada,” kata Bimo pada Kamis siang.
Kutipan tersebut menjadi bagian paling menonjol dari penyampaiannya karena memadukan dua komponen: kebutuhan mengejar target dan keyakinan bahwa perubahan di tingkat wakil presiden tidak menimbulkan dampak.
Baginya, pajak tetap diposisikan sebagai instrumen untuk mengejar target demi pendanaan pembangunan.
Di saat yang sama, ia menyatakan bahwa dampak yang dikaitkan dengan pengunduran diri tidak muncul dalam konteks perpajakan.
Frasa “tetap pajak” juga menunjukkan adanya upaya menjaga kesinambungan kerja DJP.
Ia tidak memperlihatkan sinyal bahwa agenda pengejaran penerimaan akan bergeser hanya karena pergantian jabatan politik.
Penekanan pada target penerimaan sekaligus menggarisbawahi bahwa arah kerja DJP, dalam pernyataannya, bertumpu pada pencapaian yang ditetapkan.
Target itu kemudian ia kaitkan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan yang ia sebutkan secara eksplisit.
Berita Terkait
Dalam jawaban tersebut, DJP tampak diarahkan untuk tetap menjalankan rencana tanpa mengaitkannya dengan dinamika pergantian posisi wakil presiden.
Hal ini terlihat dari cara Bimo mengunci pembahasan pada “dampaknya enggak ada” ketika ditanya soal pengaruh pengunduran diri.
Lebih jauh, Bimo menyatakan bahwa untuk memenuhi penerimaan pajak, DJP akan berupaya melakukan yang terbaik agar ke depan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
Ia menyandarkan pesan tersebut pada harapan agar kondisi ekonomi tetap kondusif.
Dengan menyandingkan pengejaran target dan dorongan agar ekonomi berjalan dengan baik, Bimo menempatkan perpajakan bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga bagian dari kesinambungan arah pembangunan.
Namun, ia tidak menambahkan rincian kebijakan baru di luar penegasan prinsip yang sama.
Responsnya juga dapat dibaca sebagai langkah komunikasi yang menjaga agar diskusi publik tidak melebar ke isu yang, menurutnya, tidak memengaruhi perpajakan.
Ia memilih menegaskan inti yang menurutnya relevan: mengejar target penerimaan pajak.
Ia tidak membawa pembahasan pada dugaan-dugaan lain, dan tetap menempatkan jawaban dalam kerangka yang ia garisbesar sendiri.
Kerangka itu berporos pada pendanaan pembangunan dan komitmen DJP untuk berupaya optimal.
Dalam pernyataannya, “enggak ada” menjadi kata kunci untuk merespons pertanyaan dampak.
Sementara itu, pengejaran target menjadi kata kunci kedua yang ia tekankan untuk memastikan pembangunan tetap ditopang oleh penerimaan pajak.
Dengan demikian, pesan Bimo menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak diposisikan sebagai pemicu perubahan pada perpajakan.
Ia justru menekankan bahwa tugas perpajakan tetap berjalan pada jalur mengejar target, sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
Di penutup keterangannya, Bimo tetap menempatkan aspek “yang terbaik” sebagai sikap DJP ke depan.
Ia berharap langkah tersebut turut mendukung kondisi ekonomi yang lebih baik.
