jurnalistik.co.id – Jakarta—Akademisi sekaligus ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, meminta penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dihentikan sementara. Ia menilai, langkah itu perlu dilakukan agar ada pengkajian ulang dan memastikan akurasi data sebelum DTSEN kembali dipakai sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Media, pemerintah tidak perlu terburu-buru menggunakan DTSEN yang masih menimbulkan masalah. Ia menekankan bahwa kesalahan statistik bisa berdampak pada ketidakadilan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berisiko tidak tepat sasaran dalam penerimaan bantuan.
Dalam pandangannya, persoalan yang muncul dari data yang keliru tidak hanya bersifat teknis, tetapi berujung langsung pada realitas yang dialami warga. Karena itu, perbaikan dan verifikasi ulang dinilai menjadi prasyarat penting sebelum data kembali dijadikan pijakan kebijakan.
Media juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak menuntut kesempurnaan data maupun penjelasan teknis yang rumit. Namun, ia menegaskan, publik tetap menginginkan data yang tersedia selaras dengan kenyataan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat Diskusi Metodologi Penetuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia. Acara berlangsung di Gedung Politeknik BPS, Jakarta, pada Jumat (11/9/2026).
Ia menuturkan, keputusan untuk menahan sementara penggunaan DTSEN dinilai lebih masuk akal dibanding langsung melanjutkan proses pemanfaatan. “Menurut hemat saya, hentikan dulu aja. Duduk lagi, seminggu, dua minggu, pastikan lagi semua datanya benar. Kemudian come up dengan solusi yang powerful. Saya memilih jalan itu menurut saya jauh lebih baik,” kata Media dalam diskusi tersebut.
Gagasan itu berangkat dari kebutuhan memastikan bahwa pembacaan data berjalan akurat. Dengan jeda waktu, proses penelaahan diharapkan tidak sekadar dilakukan secara formal, melainkan benar-benar menutup kemungkinan adanya kekeliruan dalam pengukuran.
Berita Terkait
Media juga menilai, pemerintah semestinya memperkuat keterbukaan kepada masyarakat. Ia menginginkan adanya pengakuan bila memang terjadi kesalahan dalam pengelolaan DTSEN, sehingga warga dapat memahami arah perbaikan yang sedang dilakukan.
Ia menilai komunikasi yang lebih terbuka penting agar publik tidak hanya menerima hasil akhir, tetapi juga mengetahui bahwa proses koreksi berjalan. Keterbukaan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan pada sistem penentuan sasaran bantuan.
Selain itu, ia menggarisbawahi risiko yang dapat timbul ketika data yang problematis digunakan untuk menentukan penerima bansos. Kesalahan statistik, kata dia, dapat memunculkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yakni warga yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan kesempatan, sementara pihak lain yang tidak tepat sasaran berpotensi memperoleh dukungan.
Dengan kondisi tersebut, ia mendorong agar pemerintah menempatkan akurasi sebagai prioritas lebih dulu. Baginya, jeda bukan berarti berhenti total, melainkan memberi ruang untuk memastikan data benar sebelum dipakai kembali sebagai dasar kebijakan.
“Duduk lagi” yang ia maksud merujuk pada kebutuhan untuk meninjau ulang secara serius dalam periode yang jelas. Ia menyebut waktu seminggu hingga dua minggu sebagai rentang untuk mengecek ulang, lalu merumuskan tindak lanjut yang lebih kuat.
Dalam konteks diskusi metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan, Media menempatkan kejelasan data sebagai aspek yang tidak bisa dinegosiasikan. Karena penentuan desil dan ukuran kemiskinan pada akhirnya berhubungan langsung dengan mekanisme penetapan sasaran bantuan, maka akurasi menjadi kunci agar kebijakan sosial berjalan adil.
Ia menegaskan, warga tidak mencari perdebatan prosedural, melainkan ingin melihat data yang menggambarkan kondisi yang benar. Dengan kata lain, data yang dipakai untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan harus mampu mencerminkan realitas di lapangan.
Di akhir paparan, Media menegaskan perlunya langkah korektif yang nyata: menghentikan sementara penggunaan DTSEN, memastikan kebenaran data, kemudian menyusun solusi yang lebih kuat. Ia berharap, dari proses itu pemerintah bisa memperbaiki sistem secara menyeluruh dan mengurangi risiko ketidakadilan dalam penyaluran bansos.
