jurnalistik.co.id – Penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai perlu dihentikan sementara agar proses verifikasi berjalan lebih rapi sebelum data tersebut kembali dipakai sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
Media Wahyudi Askar, akademisi sekaligus ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menyampaikan kekhawatirannya terhadap risiko kesalahan statistik yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Menurutnya, kondisi semacam itu berpotensi membuat kelompok masyarakat miskin kehilangan akses bansos.
Media juga menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru menggunakan DTSEN yang masih bermasalah. Ia berpandangan bahwa ada nilai pada jeda waktu untuk mengoreksi data dan memastikan kesesuaiannya sebelum dipakai untuk keputusan kebijakan.
Dalam pandangannya, publik tidak meminta kesempurnaan maupun penjelasan teknis yang rumit terkait persoalan data. Namun, masyarakat tetap berharap agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan realitas yang mereka hadapi di lapangan.
Ia menyampaikan pandangan itu dalam Diskusi Metodologi Penetuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia, yang berlangsung di Gedung Politeknik BPS, Jakarta, pada Jumat (11/9/2026). Melalui forum tersebut, ia menekankan agar evaluasi dilakukan dengan pendekatan yang lebih hati-hati.
“Menurut hemat saya, hentikan dulu aja. Duduk lagi, seminggu, dua minggu, pastikan lagi semua datanya benar. Kemudian come up dengan solusi yang powerful. Saya memilih jalan itu menurut saya jauh lebih baik,” kata Media.
Lebih lanjut, Media menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta agar bila memang terjadi kesalahan dalam pengelolaan DTSEN, pengakuan terhadap problem tersebut disampaikan secara jelas.
Baginya, proses perbaikan tidak berhenti pada pengkajian internal, melainkan juga perlu membangun kepercayaan publik. Ketika data menjadi fondasi penyaluran bantuan, maka setiap ketidaktepatan berpotensi berdampak langsung pada penerima yang seharusnya.
Berita Terkait
Media menilai, langkah menghentikan sementara menjadi bentuk kehati-hatian agar data tidak terus digunakan sebelum akurasinya teruji. Setelah itu, ia berharap kebijakan yang lahir dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi ruang bagi salah sasaran, khususnya bagi kelompok rentan.
Ia juga menekankan bahwa fokus perbaikan perlu kembali pada kualitas data dan ketepatan penggunaannya. Pemeriksaan ulang, menurutnya, lebih layak dilakukan lebih dulu daripada melanjutkan penerapan saat masih ada keraguan terhadap ketepatan informasi.
Dengan demikian, permintaan Media Wahyudi Askar bermuara pada satu gagasan: memastikan akurasi DTSEN terlebih dahulu sebelum digunakan kembali untuk menyalurkan bansos. Sikap ini menempatkan verifikasi data sebagai langkah awal agar keputusan program sosial tidak mengorbankan keadilan bagi masyarakat miskin.
Dalam konteks itu, penundaan pemakaian DTSEN diposisikan sebagai langkah yang berorientasi pada kehati-hatian, bukan sekadar menunda program. Gagasan dasarnya adalah memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dan pengujian data benar-benar selesai dengan baik sebelum menjadi rujukan untuk keputusan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dengan begitu, proses kebijakan tidak berjalan di atas asumsi yang belum teruji.
Media juga menyoroti bahwa kepercayaan publik harus ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola data, karena data tidak berhenti sebagai dokumen teknis. Ketika data digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, masyarakat akan merasakan langsung akibat dari ketidaktepatan. Karena itu, keterbukaan atas temuan atau potensi kekeliruan menjadi penting agar publik memahami bahwa perbaikan dilakukan secara bertanggung jawab, serta agar program sosial dapat diarahkan kembali kepada kelompok yang memang membutuhkan.
Selain jeda sementara, kebutuhan akan pemeriksaan ulang juga mencakup pengecekan konsistensi antar tahapan pengolahan, supaya hasil penetapan tidak lagi bertumpu pada data yang masih berpotensi keliru.
Ia juga mengingatkan bahwa ketika pemerintah memilih komunikasi yang terbuka, publik dapat memahami arah perbaikan tanpa harus menafsirkan kabar secara spekulatif, sehingga kepercayaan yang dibangun lebih kuat.
Apabila proses verifikasi telah selesai dan temuan koreksi sudah ditangani, penggunaan DTSEN kembali diharapkan memberi manfaat yang lebih nyata, yakni bantuan sosial yang lebih tepat sasaran bagi kelompok yang paling membutuhkan.
