Bisnis & Ekonomi

Hashim Djojohadikusumo Ingatkan Rupiah Bisa Terjun hingga Rp22.000/US$

×

Hashim Djojohadikusumo Ingatkan Rupiah Bisa Terjun hingga Rp22.000/US$

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Hashim Wanti-wanti Rupiah Bisa Ambrol Hingga Rp22.000/US$ - Market

jurnalistik.co.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi melemah hingga level Rp22.000/US$.

Menurut Hashim, skenario tersebut terutama dapat terjadi apabila aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia, khususnya dari bursa saham nasional.

Ia menilai, kondisi pasar modal yang tengah mendapat sorotan menjadi salah satu pemicu meningkatnya tekanan pada rupiah. Perkiraan Hashim merujuk pada pembaruan penilaian yang disampaikan MSCI.

Hashim menyebut MSCI telah mengumumkan bahwa peringkat bursa Indonesia berpotensi merosot ke kelompok stand alone market.

Dalam pandangannya, risiko penurunan tersebut bukan sekadar isu teknis, melainkan dapat berdampak langsung pada perilaku investor asing. Jika investasi luar negeri berkurang, rupiah dinilainya dapat bergerak lebih lemah dari kondisi saat ini.

Hashim menyatakan, “Ini masalah sangat serius, karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham, rupiah bisa semakin melemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20.000-Rp21.000, ada yang bilang Rp22.000/US$,” kata Hashim saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Rapimnas Kadin), Kamis (29/10/2026).

Dengan demikian, ia menempatkan adanya potensi arus keluar modal sebagai jembatan menuju pelemahan rupiah yang lebih dalam. Ia juga menggarisbawahi bahwa perhitungan besaran pelemahan yang mungkin terjadi sudah pernah ia susun, meski tetap ada variasi proyeksi dari pihak lain.

Hashim lantas menghubungkan proyeksi nilai tukar itu dengan konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Bila rupiah benar-benar melemah ke kisaran yang ia sebutkan, beban pembayaran atas transaksi berbasis valas dinilainya akan ikut meningkat.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi tersebut, baik pemerintah maupun pihak swasta akan menghadapi biaya yang lebih mahal saat memperoleh pinjaman luar negeri dalam valuta asing (valas). Perubahan kurs, menurutnya, berpotensi membuat pembayaran utang menjadi lebih berat di periode berjalan maupun saat pelunasan.

Hashim menuturkan, “Kalau itu terjadi, rupiah bisa Rp21.000-Rp22.000/US$, pinjaman luar negeri kita harus bayar lebih mahal. Ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia,” kata Hashim.

Ia menambahkan bahwa besaran kurs yang melemah bukan hanya memengaruhi sentimen pasar, tetapi juga dapat memicu tekanan pada struktur biaya yang bergantung pada pengeluaran valas. Implikasi biaya tersebut, menurut penilaiannya, berpotensi mengurangi ruang gerak ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, Hashim hadir sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin Periode 2024-2029. Ia juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto, dan menyampaikan peringatan mengenai risiko pelemahan rupiah dalam konteks dinamika pasar modal Indonesia yang sedang ramai dibahas.

Kesimpulannya, Hashim menempatkan proyeksi pelemahan rupiah hingga Rp22.000/US$ sebagai konsekuensi yang mungkin muncul jika modal asing benar-benar keluar dari pasar keuangan Indonesia. Ia juga menekankan bahwa bila kurs berada pada kisaran tersebut, pinjaman luar negeri dalam valas berpotensi membuat biaya pembayaran menjadi lebih mahal bagi pemerintah maupun swasta.

Dalam penjelasannya, Hashim menggambarkan hubungan berantai yang bisa terjadi di pasar: ketika penilaian MSCI mengarah pada kemungkinan penurunan peringkat bursa Indonesia hingga status stand alone market, persepsi risiko di mata investor asing dapat berubah. Perubahan perilaku ini kemudian membuka peluang arus modal bergerak keluar, sehingga tekanan pada rupiah ikut meningkat.

Hashim juga menekankan bahwa dampak pelemahan kurs tidak berhenti pada level sentimen, tetapi dapat langsung memengaruhi aktivitas yang bergantung pada transaksi berdenominasi valas. Saat rupiah berada pada kisaran yang ia sebutkan, pembayaran berbasis valas dinilai akan menuntut biaya yang lebih tinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, pada akhirnya dapat membuat biaya pinjaman luar negeri menjadi lebih mahal dan mempersempit ruang gerak ekonomi nasional.